pemutusan hubungan kerja (phk)

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. LATAR BELAKANG

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktu itu selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya.

Dalam kondisi normal, pemutusan hubungan kerja akan menghasilkan sesuatu keadaan yang sangat membahagiakan. Setelah menjalankan tugas dan melakukan peran sesuai dengan tuntutan perusahaan, dan pengabdian kepada organisasi maka tiba saatnya seseorang untuk memperoleh penghargaan yang tinggi atas jerih payah dan usahanya tersebut.

PHK sebagai manifestasi pensiun yang dilaksanakan pada kondisi tidak normal nampaknya masih merupakan ancaman yang mencemaskan karyawan. Dunia industri negara maju yang masih saja mencari upah buruh yang murah, senantiasa berusaha menempatkan investasinya di negara-negara yang lebih menjanjikan keuntungan yang besar, walaupun harus menutup dan merelokasi atau memindahkan pabriknya ke Negara lain. Keadaan ini tentu saja berdampak PHK pada karyawan di negara yang ditinggalkan. Efisiensi yang diberlakukan oleh perusahaan pada dewasa ini, merupakan jawaban atas penambahan posisi-posisi yang tidak perlu di masa lalu, sehingga dilihat secara struktur organisasi, maka terjadi penggelembungan yang sangat besar. Ketika tuntutan efisiensi harus dipenuhi, maka restrukturisasi merupakan jawabannya. Di sini tentu saja terjadi pemangkasan posisi besar-besaran, sehingga PHK masih belum dapat dihindarkan.

Ketika perekonomian dunia masih belum adil, dan program efisiensi yang dilakukan oleh para manajer terus digulirkan, maka PHK masih merupakan fenomena yang sangat mencemaskan, dan harus diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja dan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mantan karyawan).

 

B. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1.    memenuhi tugas mata kuliah Hukum ketenagakerjaan

2.    memberikan gambaran tentang ketentuan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi seorang pengusaha untuk melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh.

3.    memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang apa saja yang menjadi hak pekerja atau buruh.

 

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1.    Apa yang dimaksud dengan PHK ?

2.    Bagaimana ketentuan PHK yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ?

3.    Apa saja jenis-jenis PHK ?

4.    Bagaimana dan oleh siapa saja proses pengajuan PHK dapat dilakukan ?

5.    Apa saja yang menjadi hak-hak dari tenaga kerja yang di PHK ?

 

BAB II

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)


A. PENGERTIAN

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan PHK sebagai pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha (pasal 1 angka 25). Setelah hubungan kerja berakhir, pekerja atau buruh tidak mempunyai kewajiban untuk bekerja pada pengusaha dan pengusaha tidak berkewajiban lagi membayar upah kepada pekerja atau buruh tersebut.

 

B. KETENTUAN PHK

PHK merupakan peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, khususnya bagi kalangan pekerja atau buruh karena dengan PHK pekerja atau buruh yang bersangkutan akan kehilangan mata pencarian untuk menghidupi diri dan keluarganya. Sedang bagi pengusaha PHK berarti kehilangan pekerja atau buruh yang telah dididk dan memahami tentang prosedur kerja di perusahaannya. Oleh karena itu, baik pihak pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah harus berusaha untuk menghindari terjadinya PHK.

Pemerintah berkepentingan langsung dalam mengatasi masalah PHK kerena pemerintah bertanggung jawab atas berputarnya roda perekonomian nasional dan terjaminnya ketertiban umum serta untuk melindungi pihak yang berekonomi lemah. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan melarang pengusaha melakukan PHK karena alasan-alasan tertentu sebagaimana yang telah diuraikan dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 153 (1), yaitu :

1.        pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus

2.        pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.        pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya

4.        pekerja menikah

5.        pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya

6.        pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam PK, PP, atau PKB

7.        pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PK, PP, atau PKB

8.        pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan

9.        karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan

10.    pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

 

C. JENIS-JENIS PHK

Dalam literatur hukum ketenagakerjaan dikenal ada beberapa jenis PHK, yaitu :

à PHK Demi Hukum

PHK demi hukum berarti hubungan kerja tersebut harus putus dengan sendirinya dan ditujukan kepada pekerja atau buruh, pengusaha tidak perlu mendapatkan penetapan PHK dari lembaga yang berwenang. PHK demi hukum dapat terjadi dalam hal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 154, yaitu :

1.    pekerja atau buruh masih dalam masa percobaan kerja

2.    pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dalam ketetapan PK, PP, PKB atau peraturan perundang-undangan

3.    pekerja atau buruh meninggal dunia

à PHK oleh Pengadilan

PHK oleh pengadilan ialah pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan perdata atas permintaan yang bersangkutan (majikan atau buruh) berdasarkan alasan penting. Alasan penting adalah disamping alasan mendesak juga dapat dikarenakan perubahan keadaan pribadi atau kekayaan pemohon atau perubahan keadaan dimana pekerjaan yang dilakukan sedemikian rupa sifatnya, sehingga adalah layak untuk memutuskan hubungan kerja.

à PHK Atas Kehendak Pekerja atau Buruh

Pekerja atau buruh sebagai manusia berhak memutuskan hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Hak untuk mengundurkan diri melekat pada setiap pekerja atau buruh karena seorang pekerja atau buruh tidak boleh dipaksa untuk tetap bekerja jika ia tidak menghendakinya. Kehendak untuk mengundurkan diri dilakukan tanpa penetapan oleh lembaga PPHI.

Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri harus memenuhi persyaratan, yaitu:

1.        mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri

2.        tidak terikat dalam ikatan dinas

3.        tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri dilakukan

4.        Pekerja atau buruh dapat pula mengajukan permohonan PHK ke LPPHI apabila pengusaha melakukan perbuatan seperti :

5.        menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja

6.        membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

7.        tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih

8.        tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja

9.        memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan

10.    memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

à PHK atas Kehendak Pengusaha

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja karena pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang termasuk kesalahan berat ialah:

1.        melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan

2.        memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan

3.        mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja

4.        melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja

5.        menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja

6.        membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

7.        dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan

8.        dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja

9.        membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara

10.    melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pengusaha dapat pula melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh apabila terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Selain itu, PHK juga dapat di lakukan oleh pengusaha apabila perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian atau pailit serta perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi lagi.

 

D. HAK-HAK TENAGA KERJA YANG DI PHK

Bilamana terjadi PHK, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima (UU No. 13 tahun 2003 pasal 156).

à Uang Pesangon

Uang pesangon merupakan pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai akibat adanya PHK yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja pekerja atau buruh yang bersangkutan. Perhitungan uang pesangon diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut :

1.    masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 (satu) bulan upah

2.    masa kerja 1 – 2 tahun,  2 (dua) bulan upah

3.    masa kerja 2 – 3 tahun, 3 (tiga) bulan upah

4.    masa kerja 3 – 4 tahun, 4 (empat) bulan upah

5.    masa kerja 4 – 5 tahun, 5 (lima) bulan upah

6.    masa kerja 5 – 6 tahun, 6 (enam) bulan upah

7.    masa kerja 6 – 7 tahun, 7 (tujuh) bulan upah

8.    masa kerja 7 – 8 tahun, 8 (delapan) bulan upah

9.    masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

à Uang Penghargaan Masa Kerja

Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut :

1.    masa kerja 3 – 6 tahun, 2 (dua) bulan upah

2.    masa kerja 6 – 9 tahun, 3 (tiga) bulan upah

3.    masa kerja 9 – 12 tahun, 4 (empat) bulan upah

4.    masa kerja 12 – 15 tahun, 5 (lima) bulan upah

5.    masa kerja 15 – 18 tahun, 6 (enam) bulan upah

6.    masa kerja 18 – 21 tahun 7 (tujuh) bulan upah

7.    masa kerja 21 – 24 tahun 8 (delapan) bulan upah

8.    masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah

à Uang Pengganti Hak

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima (UPH) meliputi :

1.    cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

2.    biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja

3.    penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat

4.    hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :

1.    upah pokok

2.    segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya.

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

 

A. KESIMPULAN

1.    PHK merupakan peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, baik oleh kalangan pekerja atau buruh , pengusaha maupun pemerintah. Bagi buruh tentu akan berdampak pada pemasukan ekonomi keluarganya sedangkan bagi pengusaha PHK berarti kehilangan pekerja atau buruh yang telah dididk dan memahami tentang prosedur kerja di perusahaannya.

2.    Pemerintah mengupayakan secara langsung untuk menghindari agar PHK tidak terjadi. Pemerintah bertugas untuk menjaga kelangsungan atas berputarnya roda perekonomian nasional dan terjaminnya ketertiban umum serta untuk melindungi pihak yang berekonomi lemah.

3.    Peraturan perundang-undangan melarang pengusaha melakukan PHK karena alasan-alasan tertentu seperti yang tercantum dalam dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 153 (1) dengan resiko batal demi hukum kecuali PHK ditentukan sebab-sebab tertentu seperti pekerja meninggal dunia, jangka waktu perjanjian kerja telah selesai dan pekerja memasuki usia pensiun.

4.    Dalam PHK terhadap pekerja atau buruh tetap, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja.

 

B. SARAN

1.    Dalam hal ini, semua pihak yang terlibat hendaknya dapat sebisa mungkin mengupayakan agar PHK tidah terjadi. Pemenuhan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah diatur dalam perjanjian kerja yang telah disepakati menurut kami dapat menghindarkan terjadinya PHK.

2.    Sebaiknya pemerintah ikut berperan dalam mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai tenaga kerja, hal ini tentunya agar pihak pekerja atau buruh dapat terlindungi.

3.    jika permohonan PHK yang diajukan oleh pengusaha ditolak oleh pengadilan maka menurut kami sudah sewajibnya kepada majikan untuk mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan dan memberikan hak-haknya kembali.

4.    jika PHK tidak dapat lagi dihindarkan, sebaiknya pihak pengusaha menuntaskan kewajibannya untuk memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan para buruh.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Anonym. 2008. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). http://hukumpedia.com/. Tanggal Akses: 4 November 2010.

Husni Lalu, S. H. 2000. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kuncoro Wahyu. 2009. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja. http://advokatku.blogspot.com/. Tanggal Akses: 4 November 2010.

Maimun, S. H. 2007.  Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Manulang, S. H. 1988. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Muktiyono, Madi. 2010. Hukum Perburuhan: PHK, Mogok Kerja, Persangon. http://madimuktiyono.com/. Tanggal Akses: 4 November 2010.

Ningsih, Kurnia. 2010. Bab IX Pemutusan Hubungan Kerja. http://kurnianingsih31207335.wordpress.com/. Tanggal Akses: 4 November 2010.

Purwadi. 2009. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). http://advokatpurwadi.blogspot.com/. Tanggal Akses: 4 November 2010.

Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika.

4 thoughts on “pemutusan hubungan kerja (phk)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s