PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum apapun dan di manapun di dunia ini, hukum mengalami perubahan, pembaharuan. Bagi hukum tanpa kitab suci atau hukum wadh’i, perubahan atau pembaharuan hukum itu dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini tentu terkait dengan sifat dasar dan ruang lingkup hukum (wadh’i) itu sendiri, yaitu aturan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan hidup antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum karenanya merupakan keharusan sejarah karena fenomena sosial kemasyarakatan tidaklah statis atau tetap, melainkan selalu berubah. Jadi, selain bersifat permanen, hukum juga berubah. Hukum selain bersifat statis dan tetap, pada saat yang sama juga berubah dan diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam—baik dilihat sebagai produk ilmu maupun sebagai ilmu, serta dari perspektif tajdid—niscaya memerlukan perubahan dan pembaharuan.

Islam adalah agama rahmat yang melepaskan manusia dari berbagai belenggu penghambaan. Islam juga adalah agama yang sempurna, mengatur setiap dimensi kehidupan. Manusia sebagaimana yang difirmankan allah Swt: ”Pada hari ini telah kami sempurnakan untukmu, agamamu dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu”.

Ayat diatas merupakan jaminan dari Allah WTt, bahwa agama Islam telah sempurna dan tidak perlu ditambah. Apalagi mesti disempurnakan dengan sesuatu yang datang dari luar Islam.

Akidah, ibadah dan mu’amalat merupakan tiga komponen ajaran Islam yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Namun, dalam memahami pesan yang mengatur tata cara pelaksanaan tiga komponen itu manusia sering mengalami kekeliruan. Kekeliruan itu bisa disebabkan keterbatasan manusia, atau dipengaruhi oleh kondisi, ambisi dan lingkungan manusia itu sendiri. Dari kekeliruan pemahaman dan pemikiran itu tersebut, pada gilirannya akan mengaburkan warna asli dari ketiga komponen suci diatas. Dalam kondisi demikian, maka sangat dibutuhkan sebuah semangat dan gerakan pembaharuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadits diatas tadi.

B. TUJUAN

Tujuan kami menulis makalah ini adalah:

a.       Menjelaskan pengertian dari pembaharuan hukum Islam.

b.      Memaparkan tujuan dari pembaharuan hukum Islam.

c.       Menginformasikan objek dan sasaran dari pembaharuan hukum Islam.

 

C. RUMUSAN MASALAH

a.       Apakah pengertian dari pembaharuan hukum Islam?

b.      Apa tujuan dari pembaharuan hukum Islam?

c.       Apa saja objek dan sasaran pembaharuan hukum Islam?

d.      Metode apa saja yang digunakan dalam pembaharuan hukum Islam?

 

BAB II

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat.

Ijtihad adalah salah-satu wacana dalam pembaharuan. Secara terminologi, ijtihad adalah: ”Mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat”. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan.

Pembaharuan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentahqiqan. Dengan usaha pentahqiqan ini, akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah, dibandingkan dengan ijtihad.  Meskipun cara ini, barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad. Dikatakan lebih mudah, karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas.

Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaharuan hukum Islam, sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah bayi tabung. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang” adalah ketentuan hukum lama itu yang merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Untuk itu perlu ditetapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasi kemaslahatan umat yang merupakan tujuan shariat dengan mempertimbangkan pengetahuan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern. Contonya ketentuan hukum Islam mengenai pemimpin wanita. Ijtihad ulama sekarang ini telah membolehkan wanita menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad lama menetapkan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara.

Pembaharuan itu dapat terjadi dalam tiga bentuk atau tiga kondisi.

1.        Apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari sekian keboleh-jadian yang dikandung oleh suatu teks Al-Qur’an dan hadith. Dalam keadaan demikian, pembaharuan dilakukan dengan mengangkat pula keboleh-jadian yang lain yang terkandung dalam ayat atau hadith tersebut. Contoh, Jumhur ulama telah menetapkan tujuh macam kekayaan yang wajib zakat, yaitu emas dan perak; tanam-tanaman; buah-buahan; barang-barang dagangan; binatang ternak; barang tambang; dan barang peninggalan orang dahulu yang ditemukan waktu digali. Ketujuh macam kekayaan yang ditetapkan wajib zakat itu berkisar dalam ruang lingkup keboleh – jadian arti.

(sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu). Pendapat yang menetapkan penghasilan yang datang dari jasa dikenakan zakat, sebagaimana telah dijelaskan, juga tetap berkisar dalam ruang lingkup keboleh-jadian arti teks Al-Qur’an di atas.

2.        Bila hasil ijtihad lama didasarkan atas ‘urf setempat, dan bila ‘urf itu sudah berubah, maka hasil ijtihad lama itupun dapat diubah dengan menetapkan hasil ijtihad baru yang berdasarkan kepada ‘urf setempat yang telah berubah itu. Contohnya hasil ijtihad mengenai kepala negara wanita. Hasil ijtihad ulama terdahulu menetapkam wanita tidak boleh menjadi kepala negara, sesuai dengan ‘urf masyarakat Islam masa itu yang tidak bisa menerima wanita sabagai kepala negara. Dengan berkembangnya paham emansipasi wanita, ‘urf masyarakat Islam sekarang sudah berubah, mereka sudah dapat menerima wanita sebagai kepala negara. Hasil ijtihad ulamapun sudah dapat berubah dan sudah menetapkan bahwa wanita boleh menjadi kepala negara.

3.        Apabila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan qiyas, maka pembaharuan dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil-hasil ijtihad atau ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan dengan qiyas dengan menggunakan istihsan. Sebagaimana diketahui, penetapan hukum dengan istihsan merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan hukum yang dihasilkan oleh qiyas dan metode-metode istinbat hukum yang lain. Contohnya hasil ijtihad tentang larangan masuk masjid bagi orang haid yang diqiyaskan kepada orang junub karena sama-sama hadath besar. Ada ulama yang merasa qiyas di atas kurang tepat karena ada unsur lain yang membedakan haid dengan junub, walaupun keduanya sama-sama hadath besar.

Karena pembaharuan hukum Islam mengandung arti gerakan ijtihad menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru maka pembaharuan itu dilakukan dengan cara kembali kepada ajaran asli Al-Qur’an dan hadith dan tidak mesti terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam hasil ijtihad lama yang merupakan hukum Islam kategori fikih. Hukum Islam kategori fikih adalah hasil pemahaman dan rumusan para ulama yang bisa jadi ada yang dipengaruhi oleh keadaan pada masa itu, seperti yang dilandaskan atas ‘urf setempat dan karenanya ketentuan itu belum tentu mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru, artinya belum tentu mampu merealisasikan kemaslahatan umat masa kini yang keadaannya berbeda dengan keadaan pada masa itu. Sedangkan ajaran asli Al-Qur’an dan hadith selalu mampu manjawab permasalahan-permasalahan masyarakat sepanjang zaman dan semua tempat. Oleh karena itu dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para mujtahid harus langsung kembali kepada ajaran asli Al-Qur’an dan hadith dengan cara berijtihad memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran asli tersebut serta memperhatikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya yang umum. Dengan demikian ketentuan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad itu betul-betul mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat, dalam arti mampu merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan shariat Islam.

 

B. TUJUAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keharusan, malahan kewajiban yang mutlak. Pembaharuan atau modernisasi berarti berfikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia, karena keterbatasan kemampuannya, tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Oleh karena itu hukum Islam pun harus terus menerus mengalami pembaharuan seirama dengan penemuan dan peerkembangan pengetahuan manusia terhadap hukum alam agar hukum Islam sesuai dengan kenyataan yang ada dalam hukum alam.

Sejak awal Hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain, kecuali kemaslahatan (keadilan) manusia. Ungkapan bahwa Hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia.

Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern. Untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam atau untuk menjembatani ajaran teoretis dalamkitab-kitab fiqh hasil pemikiran mujtahid dengan kebutuhan masa kini. Itu semua dapat ditempuh dengan beberapa cara:

1)        Memberikan kebijakan administrasi

Hal ini sudah dilakukan di Mesir menjelang kehadiran Undang-Undang perkawinan. Dalam kitab fiqh yang belaku disemua madzhab tidak ditemukan pencatatan perkawinan. Pada masa mujtahid menghasilkan fiqhnya, hal tersebut dirasakan tidak perlu dan tidak bermanfaat. Pada masa kini pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan untuk mengamankan perkawinan itu sendiri.

 

 

2)        Membuat aturan tambahan

Tanpa mengubah dan mengurangi materi fiqh yang sudah ada, dibuat aturan lain yang dapat mengatasi masalah sosial, seperti wasiyyah wajibah yaitu wasiat-wasiat yang diberikan kepada cucu yang tidak menerima waris karena bapaknya telah meninggal lebih dahulu, sedangkan saudara bapaknya masih ada.

3)        Talfiq (meramu)

Hasil ijtihad tertentu diramu menjadi suatu bentuk baru, seperti Undang-Undang perkawinan Turki yang menggabungkan madzhab Hanafi yang mayoritas dengan madzhab Maliki yang minoritas. Undang-Undang ini hanya bertahan menjelang diberlakukanya Undang-Undang perkawinan Swiss yang hingga sekarang masih berlaku di Turki.

4)        Melakukan reinterpretasi dan reformulasi

Dalil fiqh yang tidak aktual lagi dikaji ulang, terutama yang menyangkut hubungan dalil dengan rumusan hukum. Dalil yang pernah diiterpretasikan oleh mujtahid dahulu diinterpretasikan sesuai dengan jiwa hukum dan tuntutan masyakat pada saat itu. Formulasi baru berdasarkan interpretasi baru baru itu ada yang dituangkan dalam Undang-Undang dan ada pula yang berbentuk fatwa. Hal ini pada fiqh munakahat dapat dilihat dalam masalah monogami, bigami, poligami yang dulunya mudah dan tidak bertanggung jawab, mulai dibatasi dan dipersulit, bahkan ditentukan untuk dilakukan dipengadilan.

C. OBJEK DAN SASARAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Kembali kepada konsep “tujuan dari hukum Islam” itu sendiri, kita mengacu pada tujuan umum bahwa hukum Islam berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang berkenaan dengan kehidupan manusia serta tujuan spesifik tertentu, perintah hukum tersebut ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.

Sasaran hukum Islam  dapat digolongkan ke dalam dua kategori lebar yaitu spesifik dan umum. Sasaran umum hukum Islam mengarahkan  kepada kesejahteraan manusia pada umumnya, baik dalam dunia dan di alam baka. Tujuannya adalah mereka yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan umum manusia, baik di dunia ini dan di akhirat. Sedangkan  sasaran spesifik hukum Islam yaitu untuk merealisir aktivitas manusia lebih dangkal, seperti ekonomi, kehidupan berkeluarga, dan politik. Tujuan spesifik hukum Islam adalah hukum Islam yang berusaha untuk mewujudkan dalam ranah sempit aktivitas manusia, seperti ekonomi, kehidupan keluarga, atau tatanan politik.

Sebab-sebab pentingnya pembaharuan hukum Islam dilandasi dari beberapa faktor berikut: Pertama, Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma didalam kitab fiqh klasik tidak begitu jelas mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek yang terus mengalami kemajuan sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi hukum dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh para pambaru pemikiran hukum Islam baik nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi.

D. METODE PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam itu harus dinamis, sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan. Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum Islam harus ditempuh melalui beberapa metode. (http://one.indoskripsi.com/)

1) Pemahaman Baru Terhadap Kitabullah

Untuk mengadakan pembaharuan hukum Islam,hal ini dilakukan dengan direkonstruksi dengan jalan mengartikan al-qur’an dalamkonteks dan jiwanya.pemahaman melalui konteks berarti mengetahui asbab an-nusul. Sedangkan pemahaman melalui jiwanya berarti memperhatikan makna atau substansi ayat tersebut.

2) Pemahaman Baru Terhadap Sunnah

Dilakukan dengan caramengklasifikasikan sunnah, mana yang dilakkan Rasulullah dalam rangkka Tasyri’ Al-Ahkam (penetapan hukum) dan mana pula yang dilakukannya selaku manusia biasa sebagai sifat basyariyyah (kemanusiaan). Sunnah baru dapat dijadikan pegangan wajib apabila dilakukan dalam rangkaTasyri’ Al- Ahkam. Sedangkan yang dilakukannya sebagai manusia biasa tidak wajib diikuti, seperti kesukaaan Rosulullah SAW kepada makanan yang manis, pakaian yang berwarna hijau dan sebagainnya. Disamping itu sebagaimana aal-Qur’an, Sunnah juga harus dipahami dari segi jiwa dan semangat atau substansi yang terkandung didalamnya.

3) Pendekatan Ta’aqquli (Rasional)

Ulama’ terdahulu memahami rukun Islam dilakukan dengan Taabbudi yaitu menerima apa adanya tanpa komentar, sehingga kwalitas illat hukum dan tinjauan filosofisnya banyakk tidak terungkap. Oleh karena itu pendekatan ta’aquli harus ditekankan dalam rangka pembaharuan hukum Islam (ta’abadi dan ta’aqquli). Dengan pendekatan ini illat hukum hikmahat-tashih dapat dicerna umat Islam terutama dalam masalah kemasyarakatan.

4) Penekanan Zawajir (Zawajir dan Jawabir) dalam Pidana

Dalam masalah hukum pidana ada unsur zawajir dan jawabir. Jawabir berarti dengan hukum itu dosa atau kesalahan pelaku pidana akan diampuni oleh Allah. Dengan memperhatikan jawabir ini hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan nash, seperti pencuri yang dihukum dengan potong tangan, pezina muhsan yang dirajam, dan pezina ghoiru muhsan didera. Sedangkan zawajir adalah hukum yang bertujuan untuk membuat jera pelaku pidana sehingga tidak mengulanginya lagi. Dalam pembaharuan hukum Islam mengenai pidana, yang harus ditekakankan adalah zawajir dengan demikian hukum pidana tidak terikat pada apa yang tertera dalam nash.

5) Masalah Ijmak

Pemahaman yang terlalu luas atas ijmak dan keterikatan kepada ijamak harus dirubah dengan menerima ijmak sarih,yang terjadi dikalangan sahabat (ijmak sahabat) saja,sebagai mana yang dikemukakan oleh asy-syafi’i.kemungkinan terjadinya ijmak sahabat sangat sulit,sedangkanijmak sukuti (ijmak diam) masih diperselisihkan. Disamping itu,ijmak yang dipedomi haruslah mempunyai sandaran qat’i yang pada hakikatnya kekuatan hukumnya bukan kepada ijmak itu sendiri,tetapi pada dali yang menjadi sandaranya. Sedangkan ijmak yang mempunyai sandaran dalil zanni sangat sulit terjadi.

6) Masalik al-‘Illat (Sara Penetapan Illat)

Kaidah-kaidah yang dirumuskan untuk mendeteksi ilat hukum yang biasanya dibicarakan dalam kaitan dengan qiyas. Dalam kaidah pokok dikatakan bahwa “hukum beredar sesuai dengan ilatnya”. Ini fitempuh dengan merumuskan kaidah dan mencari serta menguji alit yang benar-benar baru.

7) Masalih Mursalah

Dimana ada kemaslahatan disana ada hukum Allah SWT adalah ungkapan popular dikalangan ulama. Dalam hal ini masalih mursalah dijadikan dalil hukum dan berdasarkan ini,dapat ditetapkan hukum bagi banyak masalah baru yang tidak disinggung oleh al-qur’an dan sunah.

8) Sadd az-Zari’ah

Sadd az-zari’ah berarti sarana yang membawa ke hal yang haram. Pada dasarnya sarana itu hukumnya mubah,akan tetapi karena dapat membawa kepada yang maksiat atau haram,maka sarana itu diharamkan. Dalam rangka pembaharuan hukum Islam sarana ini digalakkan.

9) Irtijab Akhalf ad-Dararain

Dalam pembaharuan hukum Islam kaidah ini sangant tepat dan efektif untuk pemecahan masalah baru. Umpamanya perang di bulan muharram hukumnya haram, tetapi karena pihak musuh menyerang,maka boleh dibalas dengan berdasarkan kaidah tersebut,karena serangan musuh dapat menggangu eksistensi agama Islam.

10) Keputusan Waliyy al-Amr

Atau disebut juga ulil amri yaitu semua pemerintah atau penguasa,mulai dari tingkat yang rendah sampai yang paling tinggi. Segala peraturan Undang-Undangan wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan agama. Hukum yang tidak dilarang dan tidak diperintahakn hukumnya mubah. Contohnya,pemerintah atas dasar masalih mursalah menetapkan bahwa penjualan hasil pertanian harus melalui koperasi dengan tujuan agar petani terhindar dari tipu muslihat lintah darat.

11) Memfiqhkan Hukum Qat’i

Kebenaran qat’i bersifat absolut. Sedangkan kebenaran fiqh relative.menurut para fukaha, tidak ada ijtihad terhadap nas qat’i (nas yang tidak dapat diganggu gugat). Tetapi kalau demikian halnya,maka hukum Islam menjadi kaku. Sedangkan kita perpegang pada moto: al-Islam salih li kulli zaman wa makan dan tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-amkinah wa al-zaman.untk menghadapi masalah ini qat’i diklasifikasikan menjadi:Qat’I fi jami’ al-ahwal dan Qot’i fi ba’d al-ahwal. Pada qot’I fi al-ahwal tidak berlaku ijtihad,sedangkan pada qot’I fi ba’d al-ahwal ijtihad dapat diberlakukan.tidak semua hukum qat’I dari segi penerapanya (tatbiq) berlaku pada semua zaman.

 

BAB III

ANALISIS MASALAH

Reformasi secara istilah disamakan dengan modernisasi, reaktualisasi, rekonstruksi, tarjih, islah dan tajdid. Didalam kamus bahasa Inggris “reformation” mempunyai arti membentuk atau menyusun kembali.

Konsep reformasi yang dimaksud di sini adalah lebih cenderung diserupakan dengan konsep tajdid (pembaharuan) yang mempunyai dua makna. Pertama, pembaharuan yang berarti mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaharuan yang berarti modernisasi yaitu apabila tajdid itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber berubah-berubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang dan waktu.

Masalah-masalah hukum yang perlu direformasi (diperbarui) adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, Manhaj Ilahi, baik tentang akidah, syari’ah atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan dengan tuhannya (hablun min Allah) dan hubungan antar sesama manusia. Kedua, Fikrah (pemikiran) dan Syakhiyah yang terus maju. Iman dan Islamnya yang telah usang menjadi baru kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu dalam melakukan pembaharuan hukum Islam hendaklah menjauhi hal-hal yang qath’i karena objek yang dapat diperbarui adalah hal-hal yang menyangkut dhanny saja. Dengan menjauhi dari sifat jumud yang mendukung status Qou yang ingin bertahan dengan fatwa-fatwa terdahulu, padahal hukum-hukum tersebut tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat kini.

Menurut Yusuf Qardhawi yang dimaksud dengan Tajdid adalah berupaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal itu dengan cara memperkokoh yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal kegiatan yang retak sehingga kembali mendekat pada bentuknya yang pertama, sehingga tajdidu din bukan berarti bermakna mengubah agama tetapi mengembalikannya menjadi seperti era Rasululloh SAW, para sahabat, dan tabiin.

Dari beberapa pengertian tentang pembaharuan (tajdid) tersebut, pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oelh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (Mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum yang dibenarkan sehingga menjadikan hukum Islam lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman. Inilah yang didalam istilah Ushul fiqh dikenal dengan “Ijtihad”.

Sebab-sebab pentingnya pembaharuan hukum Islam di Indonesia dilandasi dari beberapa faktor berikut: Pertama, Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma didalam kitab fiqh klasik tidak begitu jelas mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek yang terus mengalami kemajuan sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi Hukum dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh para pambaru pemikiran hukum Islam baik nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi.

Di dalam prakteknya pembaharuan Hukum Islam di Indonesia sudah mulai berkembang sejak jaman kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 dan kemudian sampai sekarang sudah cukup banyak produk reformasi hukum Isla tersebut diantaranya yang berperan penting dalam reformasi tersebut adalah ormas-ormas Islam dan yang paling penting adalah bahwa Pengadian Agama selaku lembaga penegak hukum menjadi lebih luas kewenangannya untuk melakukan reformasi hukum Islam yaitu dengan adanya UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dan juga adanya Undang-Undang nomor 35 tahun 2000 tentang Propernas yang menyebutkan bahwa untuk membentuk hukum Nasional salah satu bahan bakunya adalah hukum Agama.

Secara legal formal pembaharuan Hukum Islam Indonesia ditandai dengan adanya peranan Pegadilan Agama dalam pemeberlakuan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP tahun 1975 yang kemudian dilanjutkan dengan beberepa peraturan perundang-undangan yang lainnya yang substansinya mencoba menggeser nilai-nilai fiqh klasik kepada nilai-nilai baru.

Pihak lain yang dituntut berperan dalam pembaharuan Hukum Islam adalah mereka para Hakim Pengadilan Agama, Para Hakim ini dibebani tugas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai Hukum Islam yang berkembang di masyarakat, dengan ijtihad mereka menemukan hukum baru terhadap suatu peristiwa yaitu menggunakan metode Qiyas, Istihsan, Sadz dzari’ah, ‘Urf, dan Maslahah.

Masyarakat Muslim dapat menerima pembaharuan hukum Islam, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui putusan-putusan Pengadilan Agama. Penerimaan ini didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa Hukum Islam memang sesuai dengan cita hukum dan rasa keadilan yang selama ini sangat diidamkan oleh masyarakat. Putusan Pengadian agama sangat diperlukan saat ini dalam rangka membentuk kaidah hukum baru yang sesuai dengan perkembangan jaman dengan tidak melupakan konsep-konsep yang dibuat terdahulu oleh para Ulama.

 

BAB  IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1.    Pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.

2.    Pembaharuan hukum Islam dilakukan dengan cara berijtihad. Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang zanni,dan dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai pengganti pendapat dan pemikiran ulama-ulam terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman,

3.    Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern, ini semua dapat ditempuh dengan beberapa metode, diantaranya adalah:

1. Memberikan kebijakan administrasi

2. Membuat aturan tambahan

3. Talfiq (meramu)

4. Melakukan reinterpretasi dan reformulasi

4.    Ajaran Islam selalu mampu menghadapi perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan, dan pemahaman terhadap Islam perlu terus-menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nas syara, dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan lain atau alternatif-alternatif dalam shariat yang diyakini mengandung alternatif-alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab masalah-masalah baru.

5.    Metode pembaharuan hukum Islam ada sebelas, yakni 1) Pemahaman Baru Terhadap Kitabullah, 2) Pemahaman Baru Terhadap Sunnah, 3) Pendekatan Ta’aqquli (Rasional), 4) Penekanan Zawajir (Zawajir dan Jawabir) dalam Pidana, 5) Masalah Ijmak, 6) Masalik al-‘Illat (Sara Penetapan Illat), 7) Masalih Mursalah, 8) Sadd az-Zari’ah, 9) Irtijab Akhalf ad-Dararain, 10) Keputusan Waliyy al-Amr, dan 11) Memfiqhkan Hukum Qat’i.    .

 

B. SARAN

Islam sebagai agama wahyu yang terakhir dan dimaksudkan sebagai agama yang berlaku dan dibutuhkan sepanjang zaman tentu mempunyai pedoman dan prinsip dasar. Pedoman dan prinsip itulah yang sebaiknya kita gunakan sebagai petunjuk bagi kita semua dalam kehidupan agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan dapat diterima semua umat. Dengan adanya ijtihad, diharapkan dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai pengganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Ajaran Islam selalu mampu menghadapi perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan, dan pemahaman terhadap Islam perlu terus-menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nas syara, dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan lain atau alternatif-alternatif dalam shariat yang diyakini mengandung alternatif-alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab masalah-masalah baru.

Ketentuan hukum lama yang dirasa tidak sesuai lagi dengan keadaan, pelru diganti atau ditambah dengan hukum yang baru agar mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para mujtahid harus langsung kembali kepada ajaran asli Al-Qur’an dan hadith dengan cara berijtihad memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran asli tersebut serta memperhatikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya yang umum. Dengan demikian ketentuan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad itu betul-betul mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat, dalam arti mampu merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan syariat Islam.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. Mukti. 1990. Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Akhmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal. Jakarta: Bulan Bintang.

Anonim. 2007. Apa Definisi dari Pembaharuan Hukum Islam Itu Sendiri. http://one.indoskripsi.com/. Tanggal Akses: 17 Oktober 2009.

Fanani, Ahmad Zaenal. 2009. Mengutamakan Kemaslahatan Manusia. http://www.banjarmasinpost.co.id/. Tanggal Akses: 17 Oktober 2009.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1995. Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Rental. 2009. Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam. http://datarental.blogspot.com/. Tanggal Akses: 17 Oktober 2009.

Saripudin. 2008. Soal Pembaharuan Hukum Islam. http://saripudinha.blogspot.com/. Tanggal Akses: 17 Oktober 2009.

Widjojodipo. 2009. Sejarah Pemkiran Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. http://widjojodipo.wordpress.com/. Tanggal Akses: 17 Oktober 2009.

One thought on “PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s