negara hukum

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.

Selain itu Pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 s.M. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.

B. TUJUAN

C. RUMUSAN MASALAH

 

BAB II

NEGARA HUKUM

 

A. TEORI NEGARA HUKUM

Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang Negara Hukum dikembangkan oleh para filusuf besar Yunani Kuno seperti Plato (429-347 s.M) dan Aristoteles (384-322 s.M). Dalam bukunya Politikos yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 s.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 s.M) adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadsi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322 s.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang Negara Hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten dalam bukunya Verzamel Geschriften, deel I, tahun 1949, hlm. 383, dalam pembicaraan Over den Rechtsstaat, istilah Negara Hukum itu berasal dari abad XIX, tetapi gagasan tentang Negara Hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai Bill of Right 1689 (Great Britain), yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan penganti raja di Inggris.

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan rechtstaats atau the rule of law. Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang rechtstaats mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja. Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya Introduction to Study of The Law of The Constitution.

Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common law system. Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi recht pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan nachtwachkerstaats atau nachtwachterstaats.

Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) dalam karyanya ; Staat and Rechtslehre II, 1878 hlm. 137, mengkalimatkan pengertian Negara Hukum sebagai berikut :

“Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya”.

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtstaats dalam arti klasik, yaitu:

1.      Hak-hak asasi manusia.

2.      Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica).

3.      Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur).

4.      Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara Hukum (Over den Rechtsstaats, 1935, lihat Verzamelde Gessriften deel I, hlm.382-394). Paul Scholten menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah : “er is recht tegenover den staat”, artinya “kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat”. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :

1.    Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak di luar wewenang negara.

2.    Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; “er is scheiding van machten”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:

1.      Hak-hak asasi manusia;

2.      Pembagian kekuasaan;

3.      Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;

4.      Aturan dasar tentang peroporsionalitas (Verhaltnismassingkeit);

5.      Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;

6.      Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;

7.      Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Dalam bukunya Introduction to Study of The Law of The Constitution, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (three meaning) dari the rule of law. Pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, preogratif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah. Kedua persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara. Ketiga, konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya.

 

B. KONSEP NEGARA HUKUM

1.    Konsep Nomokrasi Islam

Ciri-Ciri:

Bersumber dari Al Qur’an, Sunnah & Ra’yu nomokrasi, bukan teokrasi, persaudaraan dan humanism teosentrik, kebebasan dalam arti positif

Unsur-unsur utama:

(1)Kekuasaan sebagai amanah, (2)Musyawarah, (3)Keadilan, (4)Persamaan, (5)Pengakuan dan Perlindungan HAM, (6)Peradilan Bebas, (7)Perdamaian, (8)Kesejahteraan, dan (9)Ketaatan Rakyat.

 

2.    Konsep Rechstaat

Ciri-Ciri:

Bersumber dari rasio manusia, liberalistik/individualistic, humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia), pemisahan antara agama dan negara secara mutlak, ateisme dimungkinkan

Unsur-unsur utama:

–         Menurut Stahl:

1.      Pengakuan atau Perlindungan HAM

2.      Trias Politika

3.      Wetmatige Bestuur

4.      Peradilan Administrasi

–         Menurut Scheltema:

1.      Kepastian Hukum

2.      Persamaan

3.      Demokrasi

4.      Pemerintahan yang Melayani Kepentingan Umum

 

3.    Konsep Rule of Law

Ciri-Ciri:

Bersumber dari rasio manusia, liberalitik/individualistik-antroposentrik, pemisahan antara agama dan negara secara rigid (mutlak), freedom of religion dalam arti positif dan negatif, ateisme dimungkinkan

Unsur-unsur utama:

(1)Supremasi Hukum, (2)Equality Before the Law, (3)Individual Rights (tak bergantung pada peradilan administrasi).

 

4.    Konsep Socialist Legality

Ciri-Ciri:

Bersumber dari rasio manusia, komunis-ateis, totaliter-kebebasan beragama yang semu, dan kebebasan propaganda anti agama

Unsur-unsur utama:

(1)Perwujudan sosialisme, (2)Hukum adalah alat di bawah sosialisme, (3)Penekanan pada sosialisme, dibanding hak-hak perorangan.

 

5.    Konsep Negara Hukum Pancasila

Ciri-Ciri: Hubungan yang erat antara agama dan negara bertumpu pada KetuhananYang Maha Esa-kebebasan agama dalam arti positif-ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan

Unsur-unsur utama:

(1)Pancasila, (2)MPR, (3)Sistem Konstitusi, (4)Persamaan, dan (5)Peradilan Bebas.

 

C. UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM

1.      Asas legalitas

–       Sebagai landasan bertindak bagi penguasa. Setiap tindakan penguasa harus didasarkan pada hukum (konstitusi), supremasi hukum (konstitusi)

–       Sebagai sarana menguji (mengukur) keabsahan (konstitusionalitas) tindakan penguasa, kekuasaan yang satu dibatasi oleh kekuasaan yang lain (Power Limits Power).

 

2.      Pembagian Kekuasaan

–       Kekuasaan di dalam negara hukum harus didistribusikan (tidak boleh dipegang oleh satu orang atau satu lembaga secara absolut)

–       Harus ada Check and Balance antar kekuasaan.

 

3.      Perlindungan Hak Dasar

–       Konstitusi harus menjamin adanya perlindungan hak-hak bagi rakyat oleh penguasa, termasuk menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak bertentangan dengan hak-hak dalam konstitusi

–       Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi!

4.      Tanggung Jawab Kekuasaan

Dalam sebuah negara hukum setiap kekuasaan harus dapat dipertanggung-jawabkan. Bentuk tanggung jawab berupa tanggung jawab moral, politik, dan hukum.

 

D. ASAS DASAR NEGARA HUKUM

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum memegang peranan didalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar, sebagai berikut :

1.    Asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional.

2.    Asas kepastian hukum, warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang. Implementasi asas ini menuntut dipenuhinya :

–       Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.

–       Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.

–       Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut ( Non Retroaktif).

–       Asas peradilan bebas terjaminnya obyektifitas, imparsialitas, adil dan manusiawi.

–       Asas bahwa Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alas an hukum tidak ada atau tidak jelas ( Asas Non Miquet)

3.    Asas persamaan (Similia Similibus). Pemerintah dan pejabatnya harus memberikan perlakuan sama kepada warganya dan Undang-Undang berlaku sama untuk semua orang.

4.    Asas Demokrasi. Yaitu berkenaan dengan cara pengambilan keputusan. Tiap warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk mempengaruhi putusan dan tindakan pemerintah.

5.    Asas Pemerintah dan Pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat.

 

E. TIPE-TIPE NEGARA HUKUM

Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Negara hukum timbul ebagai reaksi terhadap kekuasaan raja-raja yang absolute. Ada 3 tipe Negara hukum, yaitu :

a.    Tipe Negara Hukum Liberal

Tipe Negara hukum Liberal ini menghandaki suopaya Negara berstatus pasif artinya abhwa warga Negara harus tunduk pada peraturan-peraturan Negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa.

b.    Tipe Negara Hukum Formil

Negara hukum Formil yaitu Negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara Hukum formil ini disabut juga dengan Negara demokratis yang berlandaskan Negara hukum.

c.    Tipe Negara Hukum Materiil

Negara Hukum Materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari Negara Hukum Formil. Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas. Maka dalam negara hukum Materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga Negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas Opportunitas.

Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian Negara hukum berbeda-beda diantaranya :

1.    Negara Hukum Eropa Kontinental

Negara Hukum Eropa Kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan Negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep Negara hukum ini dikenal dengan Negara hukum liberal atau Negara hukum dalam arti sempit atau “nachtwakerstaat”.

–       Dikatakan Negara hukum liberal, karena Kant dipegaruhi oleh faham liberal yang menentang kekuasaan absolute raja pada waktu itu.

–       Dikatakan Negara hukum dalam arti sempit, karena pemerintah hanya bertugas dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melinungi kaum “Boujuis” (tuan tanah) artinya hanya ditujukan pada kelompok tertentu saja.

–       Dikatakan Nechtwakerstaat ( Negara penjaga malam), karena Negara hanya berfungsi menjamin dan menjaga keamana dalam arti sempit( kaum Borjuis).

Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai Negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu :

1.    adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

2.    adanya pemisahan kekuasaan

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata model Negara hukum ini belum memuaskan dan belum dapai mencapai tujuan, kalau hanya dengan 2 unsur tersebut tidaklah cukup. Maka Negara hukum sebagai paham liberal berubah ke faham Negara kemakmuran (Welvaarstaat atau Social Service State) yang dipelopori oleh F. J Stahl.

Menurut Stahl, seuatu Negara hukum harus memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

1.    adanya perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia

2.    adanya pemisahan kekuasaan

3.    pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum

4.    adanya peradilan administrasi

Pada suatu welvaarstaat tugas pemerintah adalah mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Dalam mencampuri urusan kepentingan rakyat pemerintah harus dibatasi oleh undang-undang. Apabila timbul perselisihan antara pemerintah dengan rakyat akan diselesaikan oleh peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Peradilan ini harus memenuhi dua persyaratan yaitu pertama, tidak memihak ke pihak manapun dan yang kedua, petugas-petugas peradilan ini haruslah terdiri dari orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut.

 

2.    Negara Hukum Anglo Saxon (Rule Of Law)

Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “ The Rule Of The Law” atau pemerintahan oleh hukum atau government of judiciary.

Menurut A. V. Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok :

1.  Supremacy Of Law

Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat.

2.  Equality Before The Law

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya Equality Before The Law adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backine terhadap yang benar.

3.  Human Rights

Human rights, maliputi 3 hal pokok, yaitu :

a.         The rights to personal freedom (kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggan baik badi dirinya, tanpa merugikan orang lain.

b.         The rights to freedom of discussion (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.

c.         The rights to public meeting (kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

Paham Dicey ini adalah merupakan kelanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat bahwa :

1.      manusia sejak lahir sedah mempunyai hak-hak azasi.

2.      tidak seluruh hak-hak aasi diserahkan kepada Negara dalam kontrak sosial.

Persamaan Negara hukum Eropa Kontinental dengan Negara hukum Anglo saxon adalah keduanya mengakui adanya “Supremasi Hukum”.

Perbedaannya adalah pada Negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada peradila yang sama. Sedangkan nagara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, konsep Rule Of Law dikembangkan dari ahli hukum (juris) Asia Tenggara & Asia Pasifik yang berpendapat bahwa suatu Rule Of Law harus mempunyai syarat-syarat :

1.    Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara/prosedur untuk perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

2.    Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

3.    Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

4.    Pemilihan umum yang bebas.

5.    Kebebasan untuk berserikat / berognanisasi dan beroposisi.

6.    Pendidikan civic / politik.

Ciri-ciri Negara hukum berdasarkan Rule Of Law :

1.    Pengakuan & perlindungan hak azasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya.

2.    Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.

3.    Legalitas dalam segala bentuk.

 

 

3.      Negara Hukum Indonesia

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanapa dasar kewenangan.

Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut :

a.    Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.

b.    Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.

c.    Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).

d.    Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

e.    Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.

f.      Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.

g.    Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan kemestian. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Apabila kita meneliti UUD 1945 (sebelum amademen), kita akan menemukan unsur-unsur negara hukum tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1.      Prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2).

2.      Pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD 1945).

3.      Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 31).

4.      Pembagian kekuasaan (pasal 2, 4, 16, 19).

5.      Pengawasan peradilan (pasal 24).

6.      Partisipasi warga negara (pasal 28).

7.      Sistem perekonomian (pasal 33).

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Idealitas negara berdasarkan hukum ini pada dataran implementasi memiliki karakteristik yang beragam, sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, ideologi negara, dan latar belakang historis masing-masing negara. Oleh karena itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Qur’an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (rule of law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila.

Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a.    Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

b.    Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.

c.    Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.

d.    Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan penelitian Tahir Azhary, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berkut :

a.    Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;

b.    Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

c.    Kebebasan beragama dalam arti positip;

d.    Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;

e.    Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Meskipun antara hasil penelitian Hadjon dan Tahir Azhary terdapat perbedaan, karena terdapat titik pandang yang berbeda. Tahir Azhary melihatnya dari titik pandang hubungan antara agama dengan negara, sedangkan Philipus memandangnya dari aspek perlindungan hukum bagi rakyat. Namun sesungguhnya unsur-unsur yang dikemukakan oleh kedua pakar hukum ini terdapat dalam negara hukum Indonesia. Artinya unsur-unsur yang dikemukakan ini saling melengkapi.

 

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

B. SARAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s