KELOMPOK PEREMPUAN RENTAN PELANGGARAN HAM

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekalipun perempuan diakui memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah eksistensi umat manusia, dalam realitasnya perempuan acapkali menjadi korban kekerasan. Politik marginalisasi terhadap perempuan mencerminkan sikap ambivalensi terhadap makhluk manusia bernama perempuan. Pengakuan internasional tentang ekstensi dan masa depan perempuan dalam lalu lintas kemanusiaan pada intinya menganfirmasi posisi dan peran mereka sebagai manusia sebagaimana layaknya manuisia laki-laki. Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan social dan HAM.

Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsungdalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannyapun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Disamping itu pemenuhan hak kaum perempuan yang rentan tidak hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga berhubungan dengan reproduksi perempuan. Secara sosiologis sebagian besar kaum perempuan masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana peran tradisional masih melekat kuat, yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai isteri atau ibu rumah tangga semata.

Dalam kehidupan masyarakat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Hal ini tercermin dalam kasus penganiayaan terhadap isteri yang diartikan sebagai bentuk pengajaran. sehingga kekerasan itu akan berlanjut terus tanpa seorangpun mencegahnya. Kekerasan dalam bentuk penganiayaan dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimana telah diatur dalatn Kitab Undang-undang Hukum Pidana berikut sanksinya.

 

B. TUJUAN PENULISAN

 

C. RUMUSAN MASALAH

 

 


 

BAB II

KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN PELANGGARAN HAM

KHUSUSNYA PEREMPUAN

 

 

A. HAK-HAK PEREMPUAN

Perempuan juga manusia. Pengakuan dan oenghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk manusia sejatinya mengakui dan menghormati hak asasi perempuan sebagai hak yang inherent yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini menjadi entry pointuntuk memosisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perbedaaan biologis dengan laki-laki bukanlah alasan untuk serta-merata menjadikannya sebagai manusia kelas kedua.

Hal ini juga penting ditegaskan karena dalam situassi tertentu, perempuan merupan bagian dari kelompok yang rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM. Peperangan dan konflik bersenjata misalnya, telah membuktikan bahwa perempuan adalah korban terbesar pelanggaran HAM seperti pemerkosaan, pengungsi, perdagangan budak, kerja paksa, dan sebagainya.

Dalam persfektif ICCDR ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak menikmati hak sipil dan politik yang sama, yakni hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan perdagangan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apa pun, hak atas kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal, hak mendapat kedudukan yang samadi depan hukum,dan sebagainya. Sedangkan dalam persfektif ICESCR juga dinyatakan bahwa hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi: hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan, hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak untuk membentuk serikat pekerja, hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial, hak mendapatkan perlindungan khusus terhadap kehamilan,dan sebagainya.

Langkah perlindungan perempuan menemukan momentumnya ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 34/180 tanggal 18 Desember 1979 tentang Convention on the Elimination of  All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang berlaku sejak 3 september 1979. Bagi masyarakat internasional, konvensi ini merupakan langkah maju untuk memosisikan kaum perempuan dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. Untuk mendukung pelaksanaan CEDAW dan dibentuklah sebuah komite, Committee on the Eliminationof Diskrimination against Women pada tahun 1982. DUHAM tahun 1948 yang diakui sebagai standar pencapaian HAM unuversal sejagad telah menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi manusia secara universal.

Di antar hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaaan, kebebasan, dan kesamaan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik.

 

B. KEBIJAKAN NASIONAL

Beberapa bentuk penerimaan kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi positif adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW. Menariknya, undang-undang ini lahir lebih cepat, hanya lebih kurang tiga tahun dari berlaku efektifnya 3 september 1981. jelas bahwa komitmen terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan begitu tinggi. Dalam konsiderasinya, undang-undang ini menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara regulatif perkembangan positif lainnya adalah pemuatan jaminan yang lebih konstitutif terhadap hak-hak perempuan. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meminimalisir dampak terburuk bagi kaum perempuan dengan terus memberikan perlindungan hukum bagi kaum perempuan. Intruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan  Gender dalam Pembanguna Nasional yang berlaku sejak 19 Desember 2000 memberikan semangat baru bagi aktualisasi kepentingan perempuan dalam konteks kebijakan pembangunan, baik di level pusat maupun daerah.

Sekalipun demikian, realitas kepincangan sosial masih dirasakn kaum perempuan. Perilaku kekerasan tetap dijumpai sebagai bentuk marginalitas kaum perempuan. Kebodohan dan kemiskinan masih mengitari kehidupan kaum perempuan Indonesia. Itulah ”pintu masuk” yang efektif untuk menjadukan mereka sebagai objek kekerasan. Sosialisasi, diseminasi dan edukatif sosial harus terus dijalankan seiring dengan pelibatan komunitas perempuan secara lebih luas. Menurut Kholifah Indar Parawansa persoalan penting yang secara kasat mata tampak menghalangi upaya meningkatkan kualitas golongan perenpuan adalah pendekatan pembangunan kita yang belum benar-benar mengindahkan kesetaraan dan keadilan gender. Perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan adalah keniscayaan karena perempuan juga manusia. Jadi bukanlah dipahami sebagai ”kebaikan” dan ”rasa kasihan” makhluk laki-laki, melainkan sebuah pengakuan Universal yang disadari sebagai hak yang melekat kuat pada jati diri manusia.

Perempuan secara kodrati memuliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan pria yaitu haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Suatu proses yang sangat menentukan derajat kesehatan dirinya dan anak kandungnya. Organ reproduksi perempuan harus dipahami sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan jati diri perempuan. Maka, upaya perlindungan terhadap perempuan juga bermakna perlindungan pada organ seksual dan reproduksi berikut juga segala proses reproduktivitas seorang perempuan. Hal ini penting jika kita  mengamini konsensus bahwa kualitas perempuan merupakan kondisi dasar yang sangat memengaruhi kualitas generasi penerusnya.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Muhtaj, Majda El. 2010. Dimensi – Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta:

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s