Arsip Tag: badan pbb

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Standar

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DAN
PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN NASIONAL
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.
Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama – dihadiri wakil dari 51 negara – baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.
A. Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara.
Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.
Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.
 Tugas dan fungsi
Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada dewan keamanan, dengan syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu :
1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
2. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan.
Sedangkan fungsi Dewan Keamanan sebagai berikut:
1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB.
2. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional
3. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian.
4. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan
5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil
6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor
7. Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor
8. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional
9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”.
10. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jendral, dan bersama–sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional
11. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan dibantu badan-badan dan program khusus seperti :
• UNIFIL : Pasukan sementara PBB di Libanon
• UNIIMOG : Pasukan peninjau militer di Iran-Irak
• UNTAC : Pasukan sementara di Kamboja

B. Majelis Umum
Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara.
Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk memperingati perayaan 50 tahun PBB.
 Tugas dan kekuasaan Majelis Umum
Tugas dan kekuasaaan majelis umum dapat dibagi dalam 8 golongan, yaitu mengenai:
1. Pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional ;
2. Kerja sama dilapangan perekonomian dan masyarakat internasional ;
3. Sistem perwakilan internasional ;
4. Keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri ;
5. Urusan keuangan ;
6. Penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota ;
7. Perubahan piagam ;
8. Hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain ;
Dalam melaksanakan tugasnya majelis umum membentuk berbagai badan, seperti; komite; komisi; konperensi dan agency. Badan-badan tersebut di antaranya :
1. Komite prosedur;
2. Pengadilan administratif
3. Komisi perlucutan senjata (dengan dewan keamanan)
4. Badan tenaga atom internasional (dengan mendengar pendapat dewan keamanan dan dewan ekonomi sosial).
5. Pasukan PBB
6. Badan penampung pengungsi di palestina
7. Konperensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan.
8. Dana anak-anak PBB/UNICEF (dengn dewan ekonomi dan sosial)
9. Kantor komisaris tinggi PBB untuk pengungsi-pengungsi
10. Usaha patungan PBB dan FAO untuk urusan pangan sedunia
11. Program pembangunan PBB;
12. Organisasi pembangunan industri PBB;
13. Lembaga PBB untuk latihan dan penelitian;
14. Program lingkungan PBB;
15. Universitas PBB
16. Tujuh komite (panitia) utama, yaitu;
• Panitia pertama : tugasnya di bidang politik dan keamanan termasuk soal-soal pengaturan persenjataan.
• Panitia kedua : tugasnya khusus untuk politik.
• Panitia ketiga : tugasnya di bidang ekonomi dan keuangan.
• Panitia keempat : tugasnya di bidang sosial, kemanusiaan dan kebudayaan.
• Panitia kelima : tugasnya di bidang dekolonisasi (daerah-daerah yang tidak berpemerintahan sendiri)
• Panitia keenam : tugasnya di bidang administrasi dan anggaran.
• Panitia ketujuh : tugasnya di bidang hukum
• Majelis Utama juga dibantu badan-badan dan program khusus seperti :
Dewan Hak Asasi Manusia UNRWA : Badan Bantuan dan kerja untuk pengungsi Palestina di Timur Tengah UNICEF : Badan Bantuan untuk anak-anak.

C. Pergeseran Wewenang ke Sekjen PBB
Sekretaris Jenderal PBB adalah ketua Sekretariat PBB, salah satu bagian penting dari PBB. Menurut Piagam PBB, Sekretaris Jenderal diangkat oleh Sidang Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Sekjen PBB saat ini adalah Kofi Annan. Pengangkatannya dimulai dari 1 Januari 1997. Masa bakti keduanya dimulai pada 1 Januari 2002 dan akan berakhir pada 31 Desember 2006. Pada 13 Oktober 2006, Dewan Keamanan PBB mengumumkan terpilihnya Ban Ki-moon sebagai Sekretaris Jenderal PBB berikutnya yang akan menjabat selama 5 tahun mulai 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2011.
Tugas serta wewenang sekretaris jendral secara umum dijabarkan dalam dua pokok: pertama, tugas administratif, yang sebenarnya meliputi beragam tugas dan wewenang yakni administratif, teknis serta keuangan; kedua, eksekutif yang berkenaan dengan fungsi yang khusus bersifat politis.
Kekuasaan yang diberikan kepada sektertaris jendral sebagai suatu hak yang sangat khusus di antara kekuasaan yang pernah diberikan kepada kepala/pimpinan organisasi inetrnasional. Tetapi hal ini secara khusus diminta untuk peristiwa yang jarang terjadi, seperti yang terjadi ketika Sekjen meminta perhatian Dewan Keamanan atas agresi yang terjadi terhadap Republik Korea.
Sekretaris jendral memiliki hak dan melaksanakan suatu kewenangan umum untuk bertindak inisiatifnya sendiri bilamana tindakan tersebut dipandang perlu guna kepentingan perdamaian dan keamanan internasional.
Tugas dan Fungsi Sekjen PBB antara lain:
• Sebagai kepala administratif dari PBB.
• Membawa dihadapan perhatian dewan keamanan setiap persoalan yang menurut pendapatnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional
• Membuat laporan tahunan dan tiap-tiap laporan tambahan yang perlu pada majelis umum mengenai pekerjaan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Boweet, D.W. 1992. Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
J.G. Stake.1992. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Radar Jaya Offset.

http://djepok.blogspot.com/2009/06/pbb.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_pemelihara_perdamaian

http://id.wikipedia.org/wiki/Resolusi_Dewan_Keamanan_PBB_Nomor_757

http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/indonesia-dan-dewan-keamanan-pbb.html