UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Standar

BAB I

PENDAHULUAN

A.       LATAR BELAKANG

Setiap orang dan badan yang melakukan kegiatan usaha yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, akan dikenakan pajak oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan dari Indonesia harus mengetahui kewajiban-kewajiban serta hak-haknya yang berhubungan dengan pajak.

Sebagian besar dari undang-undang pajak yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Pajak Nasional 1983, adalah berasal dari Undang-Undang Pajak produk pemerintahan Hindia Belanda. Undang-undang ini banyak mengalami perubahann dan tambahan yang disusun dalam bahasa Indonesia mengingat dalam UUD 1945 yang berbunyi: “Segala Badan Negara dan peraturan yang masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Pemerintah menyadari bahwa undang-undang pajak peninggalan pemerintahan Hindia Belanda itu terlalu menitik beratkan pada hukum barat dan sedikit sekali. Kalau tidak dapat dikatakan sama sekali tidak memuat ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang berlaku. Hal ini sangat betentangan dengan kepribadian kita dan perlu mendapat perhatian sepenuhnya.

Pemerintah Indonesia pada akhir tahun 1983 telah membuat peraturan perundang-undangan yang baru yang terdiri dari tiga buah undang-undang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Mengutip dari penjelasan Drs. Arier Surojo, M.Hum, hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara Hukum Pajak Material menjadi kenyataan. Hukum ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, cara-cara pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, cara-cara penyidikan, macam-macam sanksi, dan lain-lain.

Dalam makalah ini kami akan membahas mengenai salah satu dari hkuum pajak formal yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

B.       TUJUAN

Tujuan kammi menulis makalah yang berjudul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pajak, juga untuk menjelaskan dan menguraikan isi dari undang-undang tersebut.

 

C.       RUMUSAN MASALAH

1.      Apa saja yang termuat dalam Ketentuan Umum?

2.      Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?

3.      Bagaimana  penetapan dan ketetapan pajak itu?

4.      Bagaimana penagihan pajak dilaksanakan?

5.      Apa yang dimaksud dengan keberatan dan banding dan juga bagaimana proses melaksanakannya?

6.      Apa yang dimaksud dengan pembukuan dan pelaksanaan?

7.      Bagaimana ketentuan khusus pajak?

8.      Bagaimana ketentuan pidana pajak?

9.      Apa yang dimaksud dengan penyidikan dan penjelasannya?

 

BAB II

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

A.       KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

a.       Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

b.      Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

c.       Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang.

d.      Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku.

e.       Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak;

f.        Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

g.       Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

h.       Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu Tahun pajak.

i.         Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal pajak.

j.        Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga dan denda administrasi.

k.      Surat Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

l.         Surat Ketetapan Pajak Tambahan adalah surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan.

m.     Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang menentukan pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut, karena jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut lebih besar dari pajak yang terhutang.

n.       Surat Pemberitaan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada Wajib Pajak, bahwa jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar, dan/atau dipotong, dan/atau dipungut.

o.      Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

p.      Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850).

q.      Kredit Pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri.

r.        Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

s.       Tindakan Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.

 

B.       NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Mardiasmo, 2009: 23)

NPWP berfungsi selain dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap wajib pajak dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP yang dimilikinya lebih dari satu tempat tinggal/tempat kedudukan harus melapor/memberitahukan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk ditetapkan pada daerah mana wajib pajak tersebut harus mendaftarkan diri.

Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

 

C.       PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :

1.    Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar;

2.    Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

3.    Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen), atau tidak seharusnya diberikan pengembalian pajak;

4.    Apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.6 Tahun1983, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.

Besarnya pajak yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila dalam jangka waktuyang telah ditentukan tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :

1.    Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

2.    Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga;

3.    Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat Pajak terhutang, berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila diketemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan, menerbitkan :

1.    Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak diterima surat permohonan, apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut ternyata lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang;

2.    Surat Pemberitaan, apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut sama dengan jumlah pajak yang terhutang.

 

D.       PENAGIHAN PAJAK

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan merupakan dasar penagihan pajak.

Hak untuk melakukan penagihan pajak; termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan gugur setelah lampau waktu lima tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Jumlah Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak begitu pula atas barang-barang milik wakilnya, serta orang atau Badan yang menurut Pasal 32 ayat (2) UU No.6 Tahun 1983 dan ketentuan undang-undang perpajakan lainnya, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng.

Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan.

Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan, kecuali apabila dalam jangka waktu Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan pembayaran.

Hak untuk melakukan penagihan pajak; termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan gugur setelah lampau waktu lima tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (4) UU No.6 Tahun 1983.

Jumlah Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

 

E.        KEBERATAN DAN BANDING

Pada dasarnya pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar selama tahun berjalan maupun setelah tahun pajak berakhir seharuanya dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Namun ada pula yang dilakukan oleh fiskus melalui surat ketetapan. Besarnya pajak yang terhutang menurut Surat Ketetapan kemungkinan lebih besar dari perhitungan wajib pajak sendiri. Kepada wajib pajak yang merasa keberatan terhadap ketetapan tersebut diberi hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak. Keberatan dapat diajukan tidak hanya terhadap surat ketetapan, tetapi dapat pula terhadap pemotongan oleh pihak ketiga.

Dengan demikian keberatan dapat diajukan atas suatu:

a.     Surat Pemberitahuan.

b.    Surat Ketetapan Pajak.

c.     Surat Ketetapan Pajak Tambahan.

d.    Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran.

e.     Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Persyaratan pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:

1.    Surat Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan-alasannya secara jelas.

2.    Harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat ketetapan, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

3.    Harus diajukan kepada Direktur Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang membuat surat Ketetapan Pajak yang bersangkutan.

4.    Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak bersangkutan.

Dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Direktur Jendaral Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak. Bila dalam batas waktu tersebut tidak ada keputusan, berarti keberatan itu harus diterima atau dikabulkan.

Dalam hal wajib pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan atau keberatan yang diajukan, maka kepada wajib pajak tersebut masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak, yaitu Majelis Pertimbangan Pajak di Jakarta.

Majelis Pertimbangan Pajak adalah pihak ketiga yang akan menghakimi suatu perkara di bidang pajak, sehingga peradilan di muka MPP merupakan peradilan administrasi murni.

Tujuan Majelis Pertimbangan Pajak adalah untuk mengadakan peradilan dalam lapangan pajak-pajak. Ini berarti bahwa mereka yang merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dapat mencari keadilan denagn mengajukan perkaranya ke Majelis Pertimbangan Pajak. Lembaga ini bermaksud memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada para wajib pajak.

Sekretaris MPP akan melakukan penelitian terhadap surat banding dan kemudian mengirimkan salinan ke Direktorat Jendral Pajak untuk mendapatkan uraian atau keterangan tentang ketetapan yang telah dibuatnya. Salinan uraian tersebut dikirimkan kepada wajib pajak untuk mendapatkan bantahan dan kalau perlu wajib pajak akan dipertemukan dengan wakil dari Direktorat Jendral Pajak.

Sebelum memberikan keputusan atas perselisihan, majelis berhak meminta keterangan dari para ahli dan minta ditunjukkan buku-buku atau surat-surat lainnya yang diperlukan untuk penjelasan surat minta banding.

 

F.        PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar hutang-piutang dan daftar persediaan barang, dan pada setiap Tahun Pajak berakhir Wajib Pajak harus menutup pembukuannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah. Bila akan digunakan bahasa asing maka harus minta izin kepada Menteri Keuangan. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau perusahaan harus disimpan selama sepuluh tahun.

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Wajib Pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

G.       KETENTUAN KHUSUS

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :

1.    Badan oleh pengurus;

2.    Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan pemberesan;

3.    Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;

4.    anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Wakil dari wajib pajak tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut

Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa, atas permintaan Direktur Jenderal Pajak pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

Direktur Jenderal Pajak dapat :

1.    Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

2.    Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

 

H.       KETENTUAN PIDANA

Barang siapa karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang.

Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

Ancaman pidana tersebut dapat dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU No.6 Tahun 1983, di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU No.6 Tahun 1083 di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

 

I.          PENYIDIKAN

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik tesebut berwenang :

1.    melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

2.    melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

3.    meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan;

4.    melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

5.    melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan;

6.    meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A.       KESIMPULAN

1.    Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur ketentuan pelaksanaan perpajakn, baik bagi Pajak PEnghasilan maupun bagi Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

2.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pada dasrnya memuat hal-hal sebagai berikut:

a)        Kewajiban-kewajiban wajib pajak.

b)        Hak-hak wajib pajak.

c)        Wewenang pemerintah sebagai pemungut pajak.

d)        Kewajiban pemerintah sebagai pemungut pajak.

e)        Ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

B.       SARAN

Peraturan perundang-undangan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam bidang kenegaraan.

Petunjuk akan perlunya perubahan yang mendasar sebenarnya telah tertuang jelas sebagai amanat rakyat, seperti tersurat dan tersirat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang antara lain berbunyi :

“Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak di intensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih”.

Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri.

Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dapat dihilangkan. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Anonim. 2007. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. http://www.ORTax.org/. Tanggal Akses: 21 Maret 2010.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Surojo, Arief. 2009. Modul Pengantar Hukum Pajak. http://www.bppk.depkeu..go.id/webpajak/. Tanggal Akses: 21 Maret 2010.

About these ads

One response »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s