sosiologi hukum suatu pengantar (soerjono soekanto)

Standar

BAB I

PENDAHULUAN

A.       Pengantar

Sejak lahir manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lainnya dalam wadah yang dinamakan masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orangtuanya dan seiring meningkatnya umur, semakin luas pula daya cakup pergaulan dengan manusia lainnya dalam masyarakat atau kelompoknya diatur oleh serangkaian nilai-nilai atau kaidah-kaidah dan perikelakuannya lama-kelamaan melembaga menjadi pola-pola. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam ragamnya, dan di antara sekian macam kaidah yang merupakan kaidah terpenting adalah kaidah hukum disamping kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Kaidah-kaidah hukum ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (sosial institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun dalam satu sistem yang disusun secara sengaja, yang sesuai dengan pembidangnya, analisis, dan pengertian tentang sistem hukum dan efektivitasnya itu yang menjadi pusat perhatian utama para sosiolog yang mempunyai pusat perhatian pada hukum untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seorang sosiolog harus menganalisis gejala-gejala hukum yang terjadi secara langsung dalam masyarakat seperti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat, efektivitas dari hukum sebagai sarana pengendalian sosial serta hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Jadi, seorang sosiolog hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung dalam satu jaringan/sistem sosial yang dinamakan masyarakat, artinya hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan satu proses.

B.       Kurangnya Perhatian Para Sosiolog Terhadap Hukum

Beberapa faktor penyebab kurangya perhatian para sosiolog terhadap hukum yaitu bahwa para sosiolog mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum semata sebagai himpunan kaidah-kaidah yang bersifat normatif. Kadang kala seorang sosiolog merasakan adanya kesulitan-kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya dan pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum.

Walaupun perkembangan sosiologi menunjukkan, bahwa ilmu sosiologi meneliti gejala-gejala yang mengandung aspek-aspek hukum seperti kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa ataupun anak-anak,persoalan yang dihadapi keluarga, kehidupan di daerah pusat kejahatan, korupsi dan sebagainya, namun pusat perhatian terutama ditujukan terhadap unsur-unsur pola perikelakuan, ekologi, organisai sosial maupun disorganisasi sosial daripada terhadap masing-masing hukumnya. Hukum yang berlawanan dengan adat istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya bejalan dengan efektif dan dilain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negative dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri.

C.       Perlukah Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Berdiri Sendiri Dinamakan Sosiologi Hukum?

Ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang meneliti gejala hukum dalam masyarakat telah berusaha berabad-abad lamanya. Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penanaman baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama yaitu hukum, akan tetapi sudut pandang kedua ilmu pengetahuan tadi juga berbeda. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh kedua ilmu pengetahuan tadi juga berbeda.

Hukum adalah suatu gejala sosial-budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat dipelajari dari sudut pandang sejarahnya. Dengan metode sejarah, ditelitilah perkembangan hukum dari awal sampai terjadinya himpunan kaidah-kaidah hukum tertentu. Kemudian hukum tadi dibanding-bandingkan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat lainnya untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan.

Suatu cabang ilmu pengetahuan lain yang menyoroti bidang hukum adalah antropologi hukum, yang menelaah hukum sebagai gejala kebudayaan. Cabang ilmu pengetahuan ini usianya masih sangat muda dan sebagaimana halnya dengan induknya yaitu antropologi. Akan tetapi, disamping bidang-bidang tersebut terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum dan antropologi hukum yaitu pola-pola perikelakuan (hukum) warga masyarakat.

D.       Beberapa Masalah Yang Disoroti Sosiologi Hukum

Beberapa persoalan yang pada umumnya selalu mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum  adalah:

1.      Hukum dan sistem sosial masyarakat

Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyeluruh dari sosiologi hukum, karenanya tidak ada keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Akan tetapi persoalannya tidak semudah itu, karena perlu diteliti dalam keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal-balik.

2.      Persamaan-Persamaan dan Perbedaan-Perbedaan Sistem-Sistem Hukum

Penelitian dibidang ini penting bagi setiap ilmu perbandingan serta untuk dapat mengetahui apakah memang terdapat konsep-konsep hukum yang universal dan apakah perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu penyimpangan dari konsep-konsep yang universal, oleh karena kebutuhan masyarakat setempat memang menghendakinya penelitian tentang perbandingan ini tidak perlu dilakukan dengan cara membanding-bandingkan beberapa masyarakat yang bebeda, tetapi hanya perlu mengadakan penelitian tehadap sistem-sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai sistem sosial dengan masing-masing hukumnya.

3.      Sifat Sistem Hukum yang Dualitis

Baik hukum substantive maupun hukum ajektif, di satu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan menjalankan serta mengembangkan haknya, mempertaruhkan haknya, mengembangkan persamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraan dan seterusnya. Tetapi di lain pihak, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga masyarakat agar dapat dijadikan sarana untuk sebagian kecil warga masyarakat yang menamai dirinya penguasa, untuk mempertahankan kedudukan sosial-politik-ekonomi yang lebih tinggi dari bagian terbesar warga masyarakat.

4.      Hukum dan kekuasaan

Ditinjau dari sudut ilmu politik, hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyaknya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, atau untuk menambah serta mengembangkannya.

5.      Hukum dan Nilai-Nilai Sosial-Budaya

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam suatu masyarakat, misalnya hukum waris di tapanuli menentukan bahwa janda bukan termasuk dalam ahli waris karena dianggap sebagai orang luar(keluarga suami).

Orang-orang pada umumnya berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk mengetahui hubungan antara hukum dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat Indonesia, perlu meninjau alam pikiran bangsa Indonesia yang sebagian masih tinggal didaerah pedesaan.

Peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dapat diketahui dari tutur kata orang tua yang disampaikan secara turun-temurun. Dengan adanya pandangan ini, maka tidak dapat dihindarkan bahwa hukum (adat) dalam bidang tertentu mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan status-quo, tanpa memperhatikan hal-hal baru yang menghendaki penilaian baru. (soedjono soekamto:1970)

6.      Kepastian dan Kesebandingan

Kepastian dan kesebandingan merupakan dua tugas pokok dari hukum. Walaupun demikian, seringkali kedua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata. Dikatakan bahwa sistem hukum barat mempunyai kecenderungan untuk menekankan pada segi formal rationality, artinya penyusunan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan semacam itu sering kali bertentangan dengan aspek-aspek dari substantive rationality yaitu kesebandingan bagi warga masyarakat secara individual.

7.      Peranan Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Setiap masyarakat didalam hidupnya pasti mengalami perubahan. Ada ayang menarik perhatian, ada yang pengaruhnya luas, ada yang lambat, ada yang berjalan sangat cepat, dan ada pula yang direncanakan. Orang sering mengatakan bahwa kehidupan di pedesaan adalah statis, tidak maju dan tidak mengalami perubahan. Pernyataan demikian biasanya tidak didasari oleh penelitian karena tidak ada suatu masyarakat yang berhenti sama sekali dalam perkembangan hidupnya.

Peranan hukum dalam mengubah masyarakat dapat dikemukakan dalam persoalan-persoalan sebagai berikut :

a.       Pengadilan

Banyak aspek keputusan pengadilan yang belum mendapat penelitian sebenarnya akan berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia serta proses peradilan pada khususnya. Dalam penelitian ini, ilmu hukum tidak akan dapat melakukannya sendiri, ia harus meminta bntuan kepada sosiologi, ilmu politik, psikologi, dan sampai batas-batas tertentu juga ilmu ekonomi dan antropologi.

Suatu penelitian yang juga akan sangat berguna adalah penelitian terhadap peranan hakim dalam mengubah masyarakat melalui keputusannya. Hukum positif tertulis tidak akan selalu dapat mengikuti perubahan atau mengubah masyarakat karena sifatnya yang relative kaku. Karenanya, peranan hakim adalah penting untuk mengisi kekurangan yang ada pada hukum positif tertulis dalam konteks perubahan masyarakat.

b.      Efek Suatu Peraturan Perundang-undangan Dalam masyarakat

Suatu penelitian terhadap aspek suatu peraturan perundang-undangan didalam masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak. Suatu peraturan perundang-undangan  yang dikatakan baik belum cukup apabila hanya memenuhi parsyaratan filosofis atau idiologis dan yuridis saja tetapi setiap peraturan perundang-undangan harus segera berganti apabila ada gejala-gejala bahwa peraturan tadi tidak hidup.

c.       Tertinggalnya Hukum di Belakang Perubahan-perubahan Sosial Dalam Masyarakat

Dalam setip masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Adalah suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai suatu akibat perbedaan-perbedaan tersebut. Hukum tertinggal, apabila hukum tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat waktu dan tempat tertentu, misalnya perkembangan tekhnologi dibidang tenaga nuklir untuk maksud damai, hukum(internasional public misalnya) mungkin tertinggal.

d.      Difusi Hukum dan Pelembagaannya

Penelitian akan menarik sekali adalah mengenai bagaimana warga masyarakat mengetahui hukum yang berlaku serta bagaimana hukum mempengaruhi tingkah laku mereka setelah hal itu diketahui.

e.       Hubungan Antara Para Penegak atau Pelaksana Hukum

Di Indonesia dikenal beberapa penegak atau palaksana hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya yang mempunyai masing-masing fungsi. Penelitian mengenai kedudukan pelaksana-pelaksana hukum tersebut belum banyak dilakukan di Indonesia magsudnya adalah suatu penelitian bukan dari segi perundang-undangan semata yang secara yuridis menentukan kedudukan para pejabat didalam masyarakat akan tetapi juga dari sudut lain.

f.        Masalah Keadilan

Adalah penting sekali untuk meneliti, asas apa saja yang lazim diterapkan dibidang hukum, walaupun ada kecenderungan untuk mencapai kesebandingan dengan demikian, diketahui batas keserasian antara tugas hukum dalam menegakan kepastian hukum untuk mencapai ketertiban dan kesebandingan mencapai ketentraman.

E.        Sosiologi Hukum dan Gunanya

Dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disorot sosiologi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya.

  • Kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataanya adalah sebagai berikut :

1.    Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.

2.    Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana, pengendalian sosial, serana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan tertetu.

3.    Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkainan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di masyarakat.

  • Kegunaan-kegunaan umum tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.    Taraf organisasi dalam masyarakat

a.       sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan filsafah yang mempengaruhi    perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum.

b.      Dapat diidentifikasi unsure-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi hukum.

c.       Lembaga manakah yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum dan penegakannya.

2.    Taraf golongan dalam masyarakat

a.        pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan hukum dan pembentukannya.

b.      Golongan-golongan manakah dalam masyarakat yang beruntung dan sebaliknya dirugikan oleh hukum.

c.       Kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.

3.    Taraf individual

a.       identifikasi terhadap unsure-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan dalam masyarakat

b.      kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.

c.       Kepatuhan wartga masyarakat terhadap hukum.

 

BAB II

ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA SOSIOLOGI HUKUM

A. HASIL PEMIKRAN PARA AHLI FILSAFAT HUKUM DAN AHLI HUKUM

1. Mahzab Formalistis

Mahzab foramlistis teorinya lebih dikenal dengan nama analytical jurisprudence. Salah seorang tokoh terkemuka dari mahzab ini adalah ahli filsafat hukum dari Inggris Jhon Austin (1790-1859). Austin terkenal dengan pahamnya yang menyatakan, bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari mereka yang memegang kedaulatan. Meurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem logis, tetap, dan bersufat tertutup, dan oleh karena itu, ajarannya dinamakan analytical jurisprudence.

Menurut Austin, hukum dibagi dalam dua bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang disusun oleh umat manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan dalam:

a.       Hukum yang sebenarnya.

b.      Hukum yang tidak sebenarnya.

Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya mengandung 4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.

Kelemahan-kelemahan ajaran analytical jurisprudence antara lain bahwa suatu sistem hukum tidak mungkin untuk sepenuhnya bersifat tertutup.

Seorang tokoh dari mahzab formalistis adalah Hans Kelsen (1881-….) yang terkenal dengan teori murni tentang hukum (pure theory of law). Kelsen menganggap suatu sistem hukum sebagai suatu sistem pertanggapan dari kaidah-kaidah di mana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggapan tadi dinamakannya sebagai kaidah dasar atau Grundnorm. Jadi, menurut Kelsen setiap sistem hukum merupakan Stufenbau daripada kaidah-kaidah. Di puncak Stufenbau tersebut terdapatlah Grundnorm yang merupakan kaidah dasar daripada ketertiban tata hukum nasional.

Kelemahan utuma dari teori Kelsen tersebut terletak pada kaidah dasar apakah yang menjadi dasar sahnya kaidah dasar tersebut?

Pengaruh dari mahzab formalitas terlihat pada sikap beberapa ahli-ahli teori hukum yang berorientasi pada sosiologi dan sosiolog-sosiolog yang menaruh perhatian pada hukum.

2. Mahzab Sejarah dan Kebudayaan

Mahzab sejarah dan kebudayaan mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan mahzab formalistis. Mahzab ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul.

Seorang tokoh terkemuka dari mahzab ini adalah Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volksgeist). Dia berpendapat, bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentukan undang-undang.

Von Savigny mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya.

Hal lain yang menjadi salah satu pokok ajaran Von Savigny yang menekankan pada aspek dinamis dari hukum yang didasarkan pada sejarah hukum tersebut.

Kelemahan pokok dari teori Von Savigny terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Walaupun mengandung beberapa kelemahan, namun teori von Savigny dapat dianggap sebagai langkah utama ke arah pengembangan konsep-kosep sosial mengenai sistem hukum.

Seorang tokoh dari mahzab ini adalah Sir Henry Maine (1822-1888) yang terkenal sebagai penulis buku Acient Law. Teorinya yang terkenal adalah perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakatyang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks. Menurut Maine, hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga masyarakat yang masih sederhana, berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat modern dan kompleks.

3. Aliran Utilitarianism

Jeremy Bentham (1748-1832) dapat dianggap sebagai salah seorang tokoh yang terkemuka dari aliran ini. Menurutnya, manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderiataan. Ukuran baik buruknya perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut, apakah dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak.

Bentham banyak mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurutnya, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ajaran ini didasarkan pada hedonistic utilitarianism.

Selanjutnya, Bentham mengemukakan bahwa hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual.

Tokoh lain dari aliran ini adalah Rudolph von Ihering yang ajarannya biasa disebut sebagai sosial utilitarianism. Von Ihering menganggap bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Dia mengaap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Bagi Ihering, hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Ajaran-ajaran Ihering banyak mempengaruhi jalan pikiran para sarjana sosiologi hukum Amerika, antara lain Roscoe Pound.

4. Aliran Sosiological Jurisprudence

Seorang ahli hukum dari Austria yaitu Eugen Ehrlich (1826-1922) dianggap sebagai pelopor dati aliran sosiologigal jurisprudence, berdasarkan hasil karyanya yang berjudul Fundamental Principles of the Sociologi of Law. Ajaran Ehrlich berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (living law), atau dengan perkataan lain suatu pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.

Kebaikan dari analisa Ehrlich terletak pada usahanya untuk mengarahkan perhatian para ahli hukum pada ruang lingkup sistem sosial, di mana akan dapat ditemukan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum.

Teori Ehrlich umumnya berguna sebagai bantuan untuk lebih memahami hukum dalam konteks sosial. Akan tetapi, sulitnya adalah untuk menentukan ukuran-ukuran apakah yang dapat dipakai untuk menentukan suatu kaidah hukum benar-benar merupakan hukum yang hidup (dan dianggap adil).

Ajaran-ajaran aliran sociological jurisprudence berkembang dan menjadi populer di Amerika Serikat terutama atas jasa Roscoe Pound (1870-1964). Roscoe Pound berpendapat, bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutukan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

Selanjutnya, Pound menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (law in action) yang dibedakannya denagn hukum tertulis (law in the books). Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum ajektif.

5. Aliran Realisme Hukum

Aliran Realisme Hukum di prakarsai oleh Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Oliver Wendwll Holmes (1841-1935). Ketiga-tiganya orang Amerika. Mereka terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi membentuk hukum.

Ahli-ahli pemikir dari aliran ini menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keadilan, walaupun mereka berpendapat bahwa secara ilmiah tidak dapat ditentukan apa yang dinamakan hukum yang adil. Pokok-pokok pikiran dari aliran ini banyak di kemukakan oleh Justice Holmes dalam hasil karynya yang berjudul The Path of the Law. Di dalam buku tersebut, Holmes antara lain menyatakan, bahwa kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan bahwa apabila seseorang berbuat atau tidak berbuat, maka ia akan menderiata sesuai dengan keputusan suatu pengadilan.

Karl Llewellyn mengenbangkan teori tentang hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Aliran realisme hukum dengan buah pikirannya mengembangkan pokok-pokok pikiran yang sangat berguna bagi penelitian-penelitian yang bersifat interdisipliner, terutama dalam penelitian-penelitian yang memerlukan kerja antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial.

B. HASIL-HASIL PEMIKIRAN PARA SOSIOLOG

1. Emile Durkheim (1858-1917)

Emile Durkheim dari Prancis adalah seorang tokoh penting yang mengembangkan sosiologi dengan ajaran-ajaran yang klasik. Di dalam teori-teorinya tentang masyarakat, Durkheim menaruh perhatian besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai dalam masyarakat. Hukum dirumuskannya sebagai suatu kaidah yang bersanksi.

Di dalam masyarakat dapat ditemukan 2 macam kaidah hukum, yaitu represif dan restuitif.

Menurut Durkhem dapat dibedakan dua macam solidaritas positif yang dapat ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

a)      Pada solidaritas pertama, seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat. Di dalam hal solidaritas yang kedua, seorang warga masyarakat tergantung kepada masyarakat, karena ia tergantung kepada bagian-bagian masyarakat yang bersangkutan.

b)      Dalam hal solidaritas kedua tersebut, masyarakat tidak dilihat dari aspek yang sama. Dalam hal pertama, masyarakat merupakan kesatuan kolektif di mana terdapat kepercayaan dan persaan yang sama. Sebaliknya dalam hal kedua masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bermacam-macam fungsi yang merupakan hubungan-hubungan yang tetap, sebetulnya keduanya merupakan gabungan, akan tetapi dilihat dari sudur-sudut yang berbeda.

c)      Dari kedua perbedaan tersebut timbullah perbedaan yang dapat dipakai untuk menentukan karakteristik dan nama dua macam solidariatas di atas.

Solidaritas pertama dapat terjadi dengan kuatnya apabila cita-cita bersama dari masyarakat yang bersangkutan secara kolektif, lebih kuat serta lebih intensif daripada cita-cita masing-masing warganya secara individual. Solidaritas ini dinamakan Durkheim mechanical solidarity (solidaritas mekanis) yang dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang secara relatif sederhana dan homogen.

Solidaritas kedua dinamakan oleh Durkheim sebagai organic solidarity (solidaritas organis) yang terdapat pada masyarakat yang lebih modern dan lebih kompleks, yaitu masyarakat yang ditandai oleh pembagian kerja yang kompleks.

2. Max Weber (1864-1920)

Ajaran-ajaran Max Weber (seorang Jerman yang mempenyai latar belakang di bidang hukum) yang mmberi saham dalam perkembangan ilmu sosiologi sangat banyak dan bersifat klasik.

Ajaran-ajaran Max Weber tentang sosiologi hukum sangat luas, secara menyeluruh ditelaahnya hukum-hukum Romawi, Jerman, Prancis, Anglo Saxon, Yahudi, Islam, Hindu, dan bahkan hukum adat Polinesia. Akan tetapi, sebagaimana dengan sorotannya terhadap bidang kemasyarakatan lain, Weber mempunyai tujuan mengemukakan tahap-tahap rasionalisasi peradaban Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sejalan dengan tujuan tersebut, dia mempelajari pengaruh politik, agama, dan ekonomi terhadap perkembangan hukum, serta pengaruh dari para teoritikus hukum, praktikus hukum maupun apa yang dinamakannya honoratioren.

Para honoratioren adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a)      Oleh karena kedudukan ekonominya, orang-orang yang bersangkutan secara langsung berhasil menduduki posisi-posisi kepemimpinan tanpa ganti rugi atau hanya dengan ganti rugi secara nominal.

b)      Mereka menempati kedudukan sosial terpandang yang sedemikian rupa sehingga hal tersebut akhirnya menjadi suatu tradisi.

Di dalam menelaah objeknya, Weber menggunakan metode logical formalism (formalism logis) yang katanya, metode yang dikembangkan oleh peradaban Barat dan tak dapat ditemukan dalam peradaban-peradaban lain.

Selanjutnya, Weber berusaha mengemukakan beberapa perbedaan dalam hukum yang masing-masing mempunyai kelemahan. Pertam-tama disebutkan perbedaan antara hukum publik dengan hukum perdata. Suatu pembedaan lain adalah antara hukum positif dengan hukum alam.

Dua pembedaan ini lebih menarik karena berhubungan erat dengan dasar struktura sosiologi hukum Max Weber. Pertama-tama adalah perbedaan antara hukum objektif dengan hukum subjektif. Perbedaan antara hukum formal dengan hukum material kelihatannya lebih penting, karena secara langsung merupakan syarat-syarat bagi proses rasionalisasi hukum.

C. HUKUM ADAT DI INDONESIA DAN SOSIOLOGI HUKUM

Tentang Sistem Hukum Adat, Soepomo menyatakan bahwa sistem tersebut didasarkan pada suatu keutuhuhan yang berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Untuk menyelami sistem tadi, maka seseorang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Untuk itu harus diteliti susunan persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat, yaitu organisasi desa, nagari, hutan, dan seterusnya.

Perihal fungsi seorang hakim dengan tegas dikatakan oleh Soepomo, bahwa hakim berwenang dan bahkan wajib untuk menelaah apakah suatu peraturan hukum adat yang telah ada mengenai soal yang dihadapi masih selaras atau tidak dengan kenyaan sosial sehubungan dengan kenyataan sosial sehubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Dengan mengutip definisi ter Harr Bzn (dari buku Beginselen en Stelsel van het Adatrecht halaman 13,14), dikatakannya bahwa persekutuan hukum merupaka pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir, dan batin. Golongan-golongan tersebut mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan masing-masing warga golongan tersebut merasakan kehidupan tadi sebagai suatu kewajaran. Tak ada yang mempunyai pikiran akan adanya kemingkinan untuk membubarkan golongan tersebut.

Dikatakannya pula, bahwa persekutuan-persekutuan tadi didasarkan pada ikatan darah atau/dan lingkungan daerah. Persekutuan-persekutuan hukum tersebut tidak merupaka suatu badan kekuasaan, melainkan kehidupannya bersifat kekeluargaan dan merupakan kesatuan hidup bersama. Kepala masyarakat tersebut dianggap sebagai ketua dari suatu keluarga besar yang memimpin pergaulan hidup tersebut.

Tentang Hukum Adat Waris, Soepeomo menyatakan bahwa hukum adat waria bersendi atas prinsip-prisip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan berang-barang yang tidak berwujud (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.

BAB III

STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM

Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Yang dimaksudkan dengan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Dengan proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang peorangan dengan kelompok manusia.

A. Kaidah-Kaidah Sosial dan Hukum

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagi macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena menusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas.

Disatu pihak, kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadimanusia, dan terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaiadah kepercyaan bertujuan untuk mencpai suatau kehidupanyang beriman (Purnaidi Purbacaraka 1974:4). Kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau antar pribadi yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum.

Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan manusia. Secar sosiologis merupakan suatu gejala yang wajar, bahwa akan ada perbedaan antara kaidah-kaidah hukum disatu pihak, dengan perilaku yang nyata. Hal ini disebabkan karena kaidah hukum merupakan patokan tentang perilaku yang diharapkan dalam hal tertentu.

Mekanisme pengendalian sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncnakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, maupun memaksa para warga masyarakat untuk menyesuaikan didri terhadap kaidah yang bersangkutan.

Lembaga hukum merupakan alat yang digunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya peyalah gunaan daripada aturan yang terhimpun dalam berbagai lembaga kemasyarakatan. Bohanan mengatakan hukum terdiri dari aturan-aturan atau kebiasaan yang telah mengalami proses pelembagaan kembali artinya kebiasaan-kebiasaan dari lembaga kemsyarakatn diubah sehingga dapat dipergunakan oleh lembaga pemsyarakatn lainnya. Yang terpenting adalah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian yang berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman.

B. Lembaga-Lembaga Kemasyarkatan

Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarkat. Lembaga-lembaga kemasyarakatn memiliki fungsi yaitu:

  1. Untuk memberukan pedoman kepada warga masyarakat.
  2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat.
  3. Memberikan pegangan kepada masyarakat.

Tidak semua kaidah merupakan lembaga kemasyarakatan, hanya kaidah yang mengatur kebutuhan pokok yang merupakan lembaga kemasyarakatan. Artinya adalah bahwa kaidah tersebut harus mengalami proses pelembagaan terlebih dahulu.

Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan menurut Gillin dan Gillin:

  1. Dari sudut perkembangannya adanya lembaga-lembaga utama merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat.
  2. Dari susdut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat timul klasifikasi.
  3. Dari sudut penerima masyarakat dapat dibedakan, yang petama merupakan lembaga yang diterima oleh masyarakat, sedangkan yang kedua ditolak.
  4. Perbedaan terjadi apabila klasifikasi didasarkan oleh faktor penyebarannya.
  5. Dari sudut fungsinya.

C. Kelompok-Kelompok Sosial dan Hukum

Kelompok sosial merupakan kesatuan manusia yang hidup barsama karena adanya hubungan antar mereka. Kelompok sosial mempunyai syarat sebagai berikut :

1.      Setiap warga kelompok sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.

2.      Adanya hubungan timbal balik.

3.      Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama.

4.      Ada struktur.

5.      Ada perangkat-perangkat kaidah.

6.      Memghasilkan sistem tertentu.

Mempelajari kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, oleh katena hukum merupakan abstaksi dari interaksi sosial dinamis didalam kelompok-kelompok sosial tersebut.

Kepastian hukum dan keadilan hukum acapkali bertentangan. Dihal itu hukum adat dengan tegas memilih memberatkan keadilan hukum. Selaras dengan pandangannya atas manusia maka manusia sebagai orang yang percaya akan kemungkinan mengetahui keadilan. Kelompok sosial penting bagi usaha-usaha untuk mengenal sistem hukum.

D. Lapisan-Lapisan Sosial, Kekuasaan, dan Hukum

Sistem lapisan dalam masyarakat yaitu pembeda masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan (status) dan peranan (role).

Kekusaan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu dengan rela atau dengan terpaksa. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau pengakuan dari masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik, disatu pihak hukum memberi batas kekuasaan dan dilain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum.

Melalui suatu sistem hukum hak dan kewajiban ditetepkan untuk warga masyarakat untuk menduduki posisi tertentu atau pada seluruh masyarakat. Hak dan kewajiban memiliki sifat timbal balik artinya hak seseorang menyebabkan timbulnya kewajiban pada pihak lain. Suatu sistem lapisan sosial tidak sengaja dibentuk akan tetapi menghasilkan hak dan kewajiban tertentu bagi warganya. Dapat ditemukan dua hipotesis dari penjelasan di atas, yakni :

1.      Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya.

2.      Semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum yang mengaturnya.

BAB IV

PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM

B. Beberapa Teori Tentang Hukum dan Perubahan-Perubahan Sosial

Suatu teori tentang hubungan antara hukum dengan perubahan sosial pernah pula dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurut dia, didalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (mechanical solidarity) dan yang bersifat oraganis (organic solidarity). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat yang heterogen, dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Pada masyarakat, yang didasarkan pada solidaritas mekanis sistem hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat represif. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tadi menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam dengan kuatnya didalam masyarakat. Didalam masyarakat atas dasar solidaritas yang mekanis, warganya bertindak atas dasar perasaan terhadap orang-orang yang melanggar kaidah-kaidah hukum, karena apabila terjadi pelanggarana atas kaidah-kaidah hukum, semua warga masyarakat merasa dirinya terancam secara langsung. Akan tetapi sebaliknya,pelangaran atas kaidah-kaidah hukum tersebut memperkuat solidaritas didalam masyarakat.

Apa yang telah dikemukakan oleh Durkheim tersebut agak sulit untuk dibuktikan. Salah satu penemuan yang membuktikan bahwa teori Durkheim tidak benar, telah dikemukakan oleh Richard Schwartz dan James C. Miller yang meneliti 51 masyarakat. (R.D Schwartz and J.C. Miller 1964:159). Mereka meneliti beberapa karakteristik sistem hukum yang telah berkembang termasuk adanya counsel (yaitu suatu badan yang menyelesaikan persengketaan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak-pihak yang bersengketa), medition (yaitu, intervensi dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan darah dengan para pihak), dan polisi yang merupakan angkatan bersenjata yang dipergunakan untuk melaksanakan hukum.

Penemuan-penemuan Schwartz dan Miller tersebut di atas ternyata bertentangan dengan teori Durkheim tentang perkembangan dari hukum represif ke hukum retitusif. Sebab polisi (yang merupakan badan yang terlebih-lebih represif sifatnya) ditemukan pada maysarakat yang mempunyai derajat pembagian kerja tertentu. Sebaliknya, medition yang bersifat restitutif (apabila dihubungkan dengan konsep ganti rugi) dapat dijumpai pada masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja. Penggunaan councel hanya dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang sangat kompleks dan penggunaannya tidak selalu disertai atau diikuti dengan mediation. Schwartz dan Miller berpendapat bahwa bagi penggunaan councel, tidak cukup apabila hanya dipergunakan sebagai ukuran kemajuan sistem ekonomi dan spesialisasi (maksudnya pembagian kerja); ditambahkan bahwa mungkin derajat tidak adanya buta huruf merupakan faktor yang penting. Selanjutnya dikatakan, bahwa penemuan tersebut akan dapat mendukung teori, dan sebagai kesimpulan, dikatakannya (R.D. Schwartz and J.C. Miller 1964:166).

Namun demikian, walaupun teori Durkheim tidak seluruhnya benar secara empiris, hal itu bukan berarti teorinya sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, ada hal-hal tertentu yang berguna untuk menelaah sistem –sistem hukum dewasa ini. Apa yang dikemukakannya tentang hukum yang bersifat represif berguna untuk memahami pentingnya hukuman. Baik pada masyarakat sederhana maupun kompleks hukuman merupakan refleksi dan reaksi yang sentimental atau kemarahan. Apa yang telah dinyatakan oleh Durkheim tentang hukum restitutif pada masyarakat-masyarakat modern agaknya penting untuk mengoreksi pendapat yang menyatakan, bahwa semua sistem hukum bertujuan untuk menjatuhkan hukuman sebagai suatu pembalasan  (teori restitutif).

C. Hubungan Antara Perubahan-perubahan Sosial dengan Hukum

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi didalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarkat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan, misalnya pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (conflict); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi.

Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri yang terdapat pada Negara-negara modern. Pada masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada ditangan satu badan tertentu atau diserahkna pada unit-unit terpenting dalam masyarakat seperti keluarga luas. Akan tetapi, baik masyarakat modern maupun sederhana ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran melalui mana hukum mengalami perubahan-perubahan.

Di Indonesia, menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan untuk membentuk dan mengubah Undang-Undang Dasar pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 3 yo pasal 37). Sedangkan kekuasaan untuk membentuk undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang derajatnya berada dibawah Undang-Undang, ada ditangan pemerintah (lihat BAB III Undang-Undang Dasar 1945) dan Dewan Perwakilan Rakyat (lihat BAB VII Undang-Undang Dasar 1945). Kekuasaan kehakiman antara lain mempunyai fungsi utuk membentuk hukum. Didalam pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar no. 14/1970 dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak saja terbatas pada mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi juga mencari dan menemukan hukum untuk kemudian dituangkan didalam keputusan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Keadaan semacam di Indonesia membawa akibat bahwa saluran-saluran untuk mengubah hukum dapat dilakukan melalui beberapa badan. Artinya, apabila hukum harus berubah, agar sesuai dengan  kebutuhan masyarakat, maka perubahan-perubahan tersebut tidak hanya tergantung pada suatu badan semata-mta. Apabila karena faktor-faktor procedural suatu badan mengalami kemacetan, maka badan-badan lainnya dapat melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Hal ini sedikit banyaknya juga tergantung pada pejabat-pejabat hukum dari badan-badan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Daniel S. Lev

D. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

(Soerjono Soekanto  1970:62)

Pada sub ini akan diusahakan untuk membahas hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pimpinan satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Sebagaiman disinggung diatas, hukum mungkin mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga Negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Seperti di Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, semua sekolah dasar harus menggunakan bahasa pengantar.

E. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan

Sebagai sarana sosial engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi didalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai softdevelpment (Gunnar Myrdal 1968: chapter 2 dan 18), di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (justitiabelen), maupun golongan-golongan lain didalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasikan, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujaun tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas didalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.

Suatu contoh dari uraian di atas adalah misalnya, perihal komunikasi hukum. Kiranya sudah jelas supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adannya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal, yaitu memalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Di samping itu, ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini semua termasuk apa yang dinamakan difusi, yaitu penebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu didalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi tersebut, antara lain, dapat dipengaruhi oleh:

a.       Pengakuan, bahwa unsur kebudayan yang bersangkutan (didalam hal ini hukum), mempunyai kegunaan.

b.       Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif.

c.       Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama,

d.       Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum, mempengaruhi efektifitas hukum didalam mengubah serta mengatur perikelakukan warga-warga masyarakat.

F. Batas-Batas Penggunaan Hukum

Di dalam sebuah tulisan berjudul tantangan bagi pembinaan hukum nasional seorang sarjana hukum pernah menulis sebagai berikut :

“… pembangunan hukum itu dapat diadakan disela-sela pembangunan fisik dan mental, dengan terlebih dahulu menentukan tujuan hukum dan perkembangannya, mengadakan suatu analisa deskriptif dan prediktif, dan mengumpulkan data-data tentang hukum yang masih dianggap melekat dalam diri anggota-anggota masyarakat. Menentukan tujuan hukum dan perkembangannya saya kira tidak lah sulit, sebaliknya yang saya anggap sulit adalah menetapkan apakah anggota-anggota masyarakat itu dapat menerima atau mengakui tujuan hukum tersebut, karena taatnya anggota-anggota masyarakat kepada hukum dapat disebabkan oleh dua faktor yang dominan, yaitu:

  1. Bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan/ aspirasi anggota-anggota  masyarakat itu atau dengan kata lain taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri.
  2. Karena adanya kekuasaan yang imperative melekat dalam hukum tesebut, dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tak diingini.”

Apabila pernyataan tersebut diatas dianalisa secara agak lebih mendalam, maka timbul dengan dugaan bahwa pendapat tersebut terlalu menitik beratkan pada segi hukum, yaitu bahwa kemauan warga masyarakat harus disesuaikan dengan tujuan dan perkembangan hukum. Sebetulnya kedua segi tersebut mempunyai batas-batas kemampuan untuk menjamin kepentingan-kepentingan warga masyarakat. Menurut Roscoe Pound batas-batas kemampuan hukum terletak pada hal-hal sebagai berikut. (R. Pound 1965:70)

  1. Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat, yang bersifat lahiriah.
  2. Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya, sebab sebagaimana dikatakan oleh Edwin Sutherland.
  3. Lagi pula, untuk melaksanakan ini, maksud, dan tujuan hukum, diperlakukan lembaga-lembaga tertentu.

BAB V

MASYARAKAT, HUKUM, DANPENELITIAN TERHADAPNYA

B. Penelitian Hukum

Seringkali dikatakan orang bahwa penelitian hukum bukanlah penelitian ilmiah, karena hukum merupakan suatu gejala yang berisfat normatif. Artinya, hukum telah menjadi kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia didalam pergaulan hidup, sehingga sebelumnya telah ada hipotesis bahwa hukum itu benar. Padahal, penelitian bertujuan untuk menggali kebenaran, sedangkan hukum sudah merupakan kaidah-kaidah tentang tingkah laku yang benar.

Penelitian hukum yang telah dilakukan oleh para sarjana ilmu-ilmu sosial tidaklah sedikit. Pola-pola penelitian hukum tersebut, yang antara lain dikembangkan oleh para sosiolog dan antropolog mencakup tiga pokok masalah sebagaimana dikatakan oleh Karl Llewellyn serta E. Adamson Hoebel, sebagai berikut:

Pertama-tama dapat dikemukakan, bahwa penelitian dengan masalah pertama sebagaimana disebutkan oleh Karl Llewelyn dan E. Adamson Hoebel bertujuan untuk menyoroti kaidah-kaidah ideal yang dianggap merupakan pencerminan dari hukum. Tujuannya adalah untuk mengadakan sistematik ataus semacam kompilasi dari kaidah-kaidah yang tergali dari penelitian tersebut. Yang dicari adalah kaidah-kaidah yang telah mantap, tanpa meneliti apakah mungkin terjadi penyimpangan terhadap kaidah-kaidah tersebut. Dengan kata lain, sama sekali tidak diperhatikan di mana ada kemungkinan-kemungkinana bahwa kaidah-kaidah tadi akan mengalami suatu tantanagn. Pendekatan ideologis ini menghasilkan abstarksi-abstraksi dengan akibat kemungkinan besar yang dijumpai adalah kaidah-kaidah ideal yang didalam kenyataan kehidupan sehari-hair tidak begitu berperan, kecuali apabila terjadi pelanggaran yang sangat serius.

Pendekatan ideologis tersebut banyak diterapkan oleh peneliti Jerman, seperti Post dan Kohler dan aliran ethnological jurisprudence. C. Van Vollenhoven sedikit banyaknya telah mempergunakan pendekatan ideologis terhadap hukum adat Indonesia. Pendekatan yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya.

Walaupun kasus-kasus hukum adat telah dihimpun dalam adatrechtbundels dan banyak sarjana-sarjana Belanda yang mengadakan penelitian khusus terhadap kasus-kasus yang ada, namun hasilnya hanyalah merupakan suatu ulasan tentang penerapan dari hukum (adat) tertentu atau untuk menguji hukum substantif yang berlaku terhadap acaranya. Walaupun buku teks yang relatif lengkap tentang hukum adat Indonesia tidak memperhatikan kasus-kasus hukum yang dapat dijadikan batu ujian terhadap kaidah-kaidah ideal yang mantap  dalam maysarakat. Di bawah pimpinan C Van Vollenhoven telah diusahakan untk mengadakan himpunan kaidah-kaidah hukum adat didalam kitab-kitab yang dinamakan pandecten van het adatrecht yang terdiri dari 9 jilid (10 buku). Kesembilan jilid tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

  1. Hak ulayat atas tanah dan air
  2. Hak utama atas tanah dan hak untuk memungut hasil
  3. Hak milik dan hak pakai atas tanah
  4. Hak-hak lainnya atas tanah dan air
  5. Hukum waris
  6. Hukum perkawinan dan pertunangan
  7. Hukum tentang bentuk-bentuk perkawinan
  8. Hukum kekeluargaan (dalam arti sempit) dan perceraian
  9. Hukum utang piutang
  10. Hukum pidana adat, yaitu suatu bagian yang ditambahkan oleh idema pada tahun 1936.

Contoh yang baik dari pendekatan deskriptif adalah Ifagao Law dari Barton dan dari Rattary hasil karyanya yang berjudul Ashanti Law And Constitution. Masing-masing hasil karya tersebut merupakan monografi tentang masyarakat yang bersangkutan, dimana masing-masing pengarang telah mengadakan hubungan yang lama dan erat dengan warga dari masyarakat tersebut , sehingga laporannya sangat panjang dan kebanyakan didasarkan pada catatan-catatan harian yang telah dibuat. Di dalam laporan-laporan tersebut terdapat kaidah hukum, akan tetapi, seringkali tenggelam dalam kenyataan hidup sehari-hari. Seorang sarjana lain juga melakukan pendekatan deskriptif adalah Bronislaw Malinowski yang terkenal dengan penelitiannya terhadap masyarakat Trobiand. Yang dipelajari oleh Malinowski (yang ditulisnya dalam Crime And Costum In Savage Society) adalah bagaimana kaidah-kaidah hukum menyesuaikan diri denagn kehidupan sehari-hari, jadi bukan bagaimana manusia didalam tingkah lakunya menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Bagi dia, tingkah laku yang menyimpang lebih menonjol dari pada tindakan-tindakan manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan tindakan-tindakan manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Pendekatan ketiga merupakan suatu pendekatan terhadap kasus-kasus, terutama yang menyangkut persengketaan. Pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kasus-kasus yang lebih dikenal dengan sebutan Eclectic Approach, lebih banyak bersifat induktif, artinya dari sekian banyaknya permasalahan dan ketentuan-ketentuan khusus ditarik suatu dalil yang umum. Kemudian, dalil-dalil umum tersebut diuji kembali terhadap masalah-masalah atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Pendekatan eclectic berbeda dengan pendekatan ideologis dalam hal bahwa pendekatan ideologis memakai kaidah-kaidah ideal sebagai titik tolak, sedangkan pendekatan eclectic kaidah-kaidah umum merupakan hasil dari pendekatan tersebut. Sepanjang tentang penelitian hukum adat Indonesia, sebagaimana dijelaskan dimuka, hasil karya Soepomo yang Berjudul Het Adatprivaat Van Wst Java (1933) yang secara terinci menguraikan hukum adat Jawa Barat menurut kasus-kasus yang terjadi. Hasil karya Soepomo tadi mencakup hukum-hukum kekeluargaan, perkawinan, waris tanah, utang piutang, dan pidana (yang disebutnya hukum pelanggaran). Buku tersebut terutama dimaksudkan sebagai semacam buku pegangan bagi para hakim, apabila menghadapi perkara-perkara adat. Bagaimana caranya Soepomo menguraikan suatu kasus untuk kemudian menarik kesimpulan umum, antara lain ternyata dari ketentuan bahwa sepanjang tentang hukum harta perkawinan, harta bawaan tidak termasuk milik bersama. Untuk jelasnya dikutipkan keterangan dalam buku Soepomo tadi, sebagai berikut:

Hukum harta perkawinan.

Harta bawaan tidak termasuk milik bersama.

Harta bawaan suami atau istri masing-masing dalam perkawinan di Banten disebut barang sulur, didaerah hukum Jakarta  barang usaha (dari orang tua) dan didaerah lain di Jawa Barat,barang benda barang asal, barang bawa, barang sasaka.

Dalam penyelidikan setempat diseluruh wilayah hukum diberitahukan kepada kami, bahwa barang benda, asal atau salur oleh desa atau daerah yang bersangkutan dipandang semata-mata milik suami atau istri yang telah membawanya.

Hal itu antara lain terbukti dari kenyataan diseluruh wilayah hukum, bilamana seorang wanita membawa sebuah rumah, ternak atau sebidang tanah dalam perkawinan, para tetangga dan teman-temannya dalam percakapan dan sebagainya selalu menyebut barang itu kepunyaan wanita tersebut. Jika seseorang ingin mengadakan perjanjian mengenai barang itu, ia akan menghubungi wanita tersebut dan bila mana suaminya yang mengadakan pembicaraan ia berbuat demikian atas nama istrinya.

Melihat kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada ketiga macam pendekatan sebagaimana diuraikan, maka didalam mengadakan penelitian hukum sebaiknya dipergunakan ketiga macam pendekatan tersebut dengan tekanan utama pada salah satu pendekatan yang sangat tergantung pada titik berat penelitian. Apabila yang diitik beratkan dalam suatu penelitian hukum adalah kaidah-kaidah hukum yang umum, maka pendekatan ideologis merupakan alat utamanya, sedangkan  pendekatan-pendekatan lainnya dapat dipakai sebagai alat pembantu atau alat penunjang.

C. Beberapa Pilihan Masalah Yang Dapat Diteliti

Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Kesadaran Hukum (Soerjono Soekanto & S. Hutangalung 1972)

Apabila hendak diadakan penggolongan antara individu-individu sebagai anggota masyarakat dan individu-individu  sebagai anggota masyarakat dan individu-individu  sebagai pejabat hukum, maka didalam setiap masyarakat akan terdapat kesadaran hukum warga masyarakat  disamping adanya  kesadaran hukum pejabat-pejabat hukum sepanjang mengenai peristiwa-peristiwa tertentu. Seharusnya, demi kepastian karena perubahan-perubahan tersebut akan mempunyai sasaran pelbagai unsur tradisional dari masyarakat.

Didalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut. Diantara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu didalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu. Ada pula pendapat yang menyatakan, bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktik-praktik sehari-hari daripada pejabat hukum, seperti hukum dan ketertiban umum, kedua kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi, dalam kenyataannya tidak selalu demikian prosesnya. Padahal, kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum tertulis ditaati.

2. Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat

Sebagaimana dikatakan pada uraian-uraian terdahulu khususnya dalam bab I, maka tak ada suatu keragaun bahwa sistem hukum merupakan pencerminan dari sitem sosial, dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Jadi, sistem hukum seyogyanya mencerminkan unsur-unsur kebudayan, kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan sosial, kekuasaan, dan wewenang, proses-proses sosial maupun perubahan-perubahan sosial. Namun dapatkah perubahan-perubahan didalam sistem hukum (yaitu terutama perubahan-perubahan yang menyangkut hukum substantive maupun hukum ajektif) menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial, atau paling tidak menunjang terjadinya perubahan-perubahan sosial tersbeut? Sementara pendapat menyatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi, kecuali perubahan-perubahan didalam sistem hukum memang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Atau dengan kata lain, hukum dipakai sebagai suatu sarana untuk mengubah masyarakat atau untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Hal ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam dan yang seksama sekali.

3. Hukum dan Kepribadian

Penelitian tentang hubungan antara hukum dengan kepribadian dapat ditemukan dalam pelbagai disiplin seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu hukum, psikiatri, dan kesejahteraan sosial. Biasanya diusahakan untuk menghubungkan salah satu aspek hukum dengan unsur tertentu dari kepribadian. Secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian terhadap hubungan antara hukum dengan kepribadian dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu (James L. Gibbs. 1969:177)

  1. Sebab-sebab terjdainya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum yang bersumber pada jiwa manusia.
  2. Usaha-usaha atau cara yang telah melembaga dan mendarah daging, untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum.
  3. Hasil-hasil dari tindakan yang telah melembaga untuk menetralisasikan akibat pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum.

4. Pendidikan Hukum

Perlunya mengadakan penelitian terhadap pendidikan hukum adalah untuk mengetahui apakah pendidikan tadi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan orang-orang yang cukup mampu  untuk menduduki tempat dalam profesi hukum. Untuk mngetahui hal itu, maka penelitian yang dilakukan tidak saja cukup atau terbatas pada pendidikan hukum itu sendiri, akan tetapi perlu pula ditelaah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Betapa sukarnya penelitian semacam itu, kiranya tak akan sukar untuk dibayangkan, peneliatian terhadap pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh bemacam-macam lembaga itu saja sudah sulit. Apabila ruang lingkup dibatasi pada pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh fakultas hukum, itu pun tidak terlalu mudah untuk dilakukan. Hal ini antara lain disebabkan karena banyaknya perubahan untuk dilakukan. Hal ini antara lain disebabkan karena banyaknya perubahan yang telah dilakukan (terutama dibidang kurikulum), namun hasilnya belum memuaskan, setidaknya dari sudut apa yang diharapkan masyarakat.

Sistem pendidikan hukum yang tergambar didalam kurikulum tersusun dalam bentuk piramidal, dengan pengertian bahwa semakin tinggi tingkatannya semakin menjurus pada pengkhususan dengan tujuan utama untuk menghasilkan sarjana-sarjana generalis dan spesialis.

5. Pengendalian Sosial  (Sosial Control)

Didalam percakapan sehari-hari, pengendalian sosial atau sosial control seringkali diberi arti sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Memang ada benarnya, bahwa pengendalian sosial berarti suatu pengawasan dari masyrakat terhadap jalannya pemerintahan. Akan tetapi, arti sebenarnya dari pengendalian sosial-sosial tidak berhenti pada pengertian itu saja. Arti yang sesungguhnya dari pengendalian sosial adalah jauh lebih luas, karena pengertian tersebut mencakup segala proses, baik yang direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyrakat agar patuh pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah kemasyarakatan yang berlaku. Jadi, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya, (misalnya seorang ibu mendidik anaknya agar menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku) atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial.

Dengan demikian, maka pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dengan perubahan untuk mencapai keseimbnagan antara stabilitas dengan perubahan didalam masyarakat. Atau, apabila diterjemahkan kedalam bahasa hukum, yang ingin dicapai dengan pengendalian sosial adalah suatu kedamaian melalui keseimbangan antara kepastian hukum dengan kesebandingan. Maka, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau represif, atau bahkan kedua-duanya. Prevensi merupakan suatu pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keseimbangan antara stabilitas dengan fleksibilitas, sedangkan usaha-usaha yang bersifat represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang pernah mengalami gangguan. Usaha-usaha preventif, misalnya dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal, dan seterusnya, sedangkan usaha-usaha represif pada umumnya berwujud sebagai dijatuhkannya sanksi-sanksi negative terhadap warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari nilai dan kaidah yang berlaku dimasyarakat.

Suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara yang pada pokoknya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan (persuasive) ataupun dengan paksaan (coercive). Cara mana yang sebaiknya diterapkan, sedikit banyaknya juga tergantung pada faktor terhadap siapa pengendalian sosial hendak dilakukan dan didalam situasi yang bagaimana.

6. Masalah Keadilan, (Dalam Arti Kesebandingan)

Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai dua tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai kesebandingan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit terpecahkan.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa mempunyai pelbagai pola-pola pemikiran tentang keadilan, yang mana ditentukan oleh lingkungan dan nilai-nilai sosialnya.

Konsepsi-konsepsi tentang kesebandingan pada hakikatnya berakar didalam kondisi yang pada suatu waktu tertentu diingini oleh masyarakat bersangkutan. Dan biasanya, konsepsi tentang kesebandingan baru menonjol atau timbul apabila warga masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang dirasakan tidak adil.

7. Hukum Pendapat Umum

Didalam menganalisa suatu sistem hukum adalah penting untuk mengetahui hubungan timbal balik antara hukum dengan pendapat umum. Hubungan tersebut sangat penting terutama bagi penelitian terhadap hukum yang hidup sebagai dasar yang efektif bagi pembentukan hukum. Apabila ingin disoroti tentang efektifitas dari peraturan-peraturan hukum tertentu, maka terlebih dahulu  perlu diketahui tujuan utama dari peraturan-peraturan hukum tersebut.

Penelitian terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan pendapat umum banyak dilakukan dinegara-negara lain. Misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

Suatu masalah lain terjadi sewaktu American Law Institute merencanakan model kitab undang-undang hukum pidana. Perdebatan-perdebatan yang sengit timbul tentang apakah homoseks merupakan tindak pidana atau tidak. Perdebatan-perdebatan tersbeut baru berakhir setelah diadakan pemungutan suara (dimana homoseks dianggap bukan merupakan tindak pidana) dan tidak perlu terjadi apabila diketahi pendapat umum tentang hal itu.

8. Peranan Kalangan Hukum Profesional

Yang dimaksudkan dengan ahli hukum adalah orang-orang yang secara profesional hidup dari keahliannya dibidang hukum, misalnya pengacara, notaris. Menurut Rueschemeyer. Jadi kalangan hukum professional dianggap mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dipunyai warga masyrakat lainnya, sehingga apabila ada masalah-masalah hukum, para ahli hukum dianggap sebagai ahli untuk mengatasinya.

Selain itu, perlu pula diketahui pembatasan peranan antara pelbagai keahlian hukum tersebut. Misalnya, seorang notaris mempunyai peranan tertentu yang tidak dipunyai oleh seorang pengacara dan sebaliknya, walaupun disana-sini ada persamaan-persamaan yaitu keduanya memberikan konsultasi, memerlukan kepercayaan kliennya, meningkatkan kepastian hukum, dan seterusnya. Tentang peranaan notaris dengan jelas dinyatakan dalam pasal 1 Reglemnt Of Het Notaries Ambt Ini Indonesia, yang isinya adalah yang pokok dari pasal tersebut adalah notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang khusus untuk membuat akte-akte otentik. Apabila peranan notaris diperbandingkan dengan peranan pengacara, maka dapat dikemukakan bahwa seorang notaris mengabdi kepada kepentingan kedua belah pihak, manakala seorang pengacara hanya mengabdi kepada kepentingan kliennya serta berkewajiban untuk memenangkan hak klien atas hak lawannya. Seorang notaris harus berikhtiar sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak merasa puas. Dengan demikian, maka seorang notaris pada pokoknya bertujuan untuk menghindarkan timbulnya sengketa, sedang seorang pengacara bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul.

9. Penegak Hukum

Penegakkan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkannya (misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian), pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum (misalnya para hakim, jaksa, polisi), dan segi-segi administrative (seperti misalnya proses peradilan, pengusutan, penahanan, dan seterusnya).

Penelitian tentang peranan dan tugas-tugas polisi kurang sekali dilakukan terutama di Indonesia, terutama apabila dilihat dari segi publikasi yang dapat diperoleh tentang hal itu. Di negara-negara lain, peranan dan tugas-tugas polisi ini mendapat sorotan yang cukup tajam terutama dari para sosiolog. Suatu penelitian tentang polisi Amerika Serikat (secara umum) pernah dilakukan oleh Jerome H. Skolnick. Penelitian tersebut antara lain bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

a.       Untuk kepentingan sosial apakah polisi itu harus ada?

b.      Nilai-nilai apakah yang dijalankn oleh polisi didalam suatu negara yang demokratis?

c.       Apakah secara principal polisi merupakan suatu alat pengendalian sosial (sosial control) dengan tugas terpokoknya untuk melaksanakan kaidah-kaidah hukum secara efektif dan efisien?

d.      Apakah polisi merupakan suatu lembaga yang mempunyai ikatan kuat dengan rule of law, walaupun ada kemungkinan bahwa keadaan tadi mengurangi ketertiban sosial?

e.       Sampai sejauh manakan dilema yang dihadapi oleh masyarakat dinamis, yaitu dilema antara oreder dan legality menghalangi kemampuan polisi didalam menjalankan tugasnya?

Dengan menggunakan sosiologi hukum dan filsafat hukum, Skolnick berkesimpulan, bahwa polisi di negara-negara yang demokratis bertugas untuk memelihara tata tertib di bawah naungan rule of law.

ANALISIS MASALAH

Suatu sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara manusia berusaha untuk mengatasi masalah yang nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan hidup sehari-hari yang menyangkut kedamaian. Semakin kompleks susunan suatu masyarakat, semakin luas dan mendalam pengaruh hukum dalam mengatur kehiduoan manusia. Bahkan dapat dikatakan hampir semua aspek kehidupan bersama diatur oleh hukum.

Apabila seseorang ingin mempelajari dan mendalami hakikat kehidupan masyarakat manusia, maka penelitian dan pengetahuannya tidak akan lengkap apabila hukum tidak dipelajarinya juga. Pada masa-masa lampau dan juga dewasa ini, para sosiolog agak melalaikan hal ini, sebaliknya para ahli dan sarjana hukum kadang-kadang juga terlalu yakin akan kemampuan ilmu hukum untuk menganalisis dan memahami ketertiban hukum dalam masyarakat. Hukum bukan saja merupakan bagian yang integral dari masyarakat, akan tetapi merupakan unsur yang fungsional dari sistem sosial, sehingga perspektif sosiologis serta penelitian yang bersifat sosiologis sangat diperlukan untuk lebih memahami kehidupan hukum. Sumber-sumber organisasi maupun perkembangan sistem hukum serta pola perikelakuan sebagaimana dikehandaki oleh kaidah-kaidah hukum, kesemuanya memerlukan penelitian sosiologis yang mendalam. Namun demikian, walaupun para sosiolog lebih tertarik pada prosedur, mereka tidak boleh mengenyampingkan hukum material, karena hukum substantif dan hukum ajektif sebetulnya merupakan satu kesatuan. Apabila hukum substantif merumuskan hak dan kewajiban, maka hukum ajektif mengatur pelaksanaannya. Sorotan terhadap hukum substantif dan acaranya akan menghasilkan sesuatu yang bersifat hukum maupun sosial.

Penelitian-penelitian sosiologis telah menghasilkan data untuk membuktikan bahwa ketertiban dan ketentraman pada hakikatnya merupakan suatu refleksi dari nilai-nilai sosial dan pertentangan kepentingan dalam suatu sistem sosial. Selain itu, sudah merupakan suatu keonsensus bahwa suatu sistem hukum hanya akan dapat diterapkan secara efektif apabila mempunyai dasar-dasar sosial yang kuat disamping adanya suatu dukungan yang kuat dari bagian terbesar warga masyarakat. Penelitian-penelitian sosiologis juga telah membuktikan behwa pada masyarakat tertentu (terutama yang masih sederhana susunannya). Pengendalian sosial yang informal lebih efektif daripada daripada pengendalian sosial yang formal. Hal ini membuktikan dalam kebanyakan hal kaidah-kaidah kesusialaan lebih melembaga daripada kaidah-kaidah hukum, atau bahwa batas-batas antara kaidah-kaidah kesusilaan dengan kaidah-kaidah hukum ssangat kabut. Kiranya agak sulit untuk mendapatkan gambaran apabila hanya ilmu hukum yang dipakai sebagai suatu alat analisis.

Walaupun demikian, sebagaimana diuraikan, hukum mengatur hampir semua aspek interaksi sosial, namun tidak boleh dilupakan bahwa hukum mempunyai batas-batasnya untuk dapat digunakan sebagai alat pencipta maupun pemelihara tata tertib pergaulan hidup manusia. Dan apabila penggunaannya dipaksakan juga, maka akan terjadi keadaan dimana wibawa hukum melemah. O. Notohamidjojo mengatakan bahwa wibawa hukum melemah karena:

1.    Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, misalnya sebab melemahnya value system dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi.

2.    Norma-norma hukum tidak atau belum sesuai dengan norma-norma sosial bukan yang hukum, misalnya karena hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma-norma asing bagi rakyat. Rakyat tidak merasa terikat oleh hukum itu. Karena merasa tidak terikat, maka rakyat tidak menaatinya.

3.    Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya.

4.    Pejabat-pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu.

5.    Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk maksud-maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa pemerintahan yang seharusnnya mendukung hukum dengan kewibawaannya, malah mengkhianati hukum yang berlaku.

Agar hal itu tidak terjadi, ilmu sosial umumnya dan sosiologi pada khususnya dapat memberikan etunjuk dan manfaat yang banyak demi terciptanya iklim sosial yang menguntungkan pelaksanaan hukum secara efektif.

KESIMPULAN

1.        Sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu pengetahuan (sosiologi) yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh padaa hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor sosial lain yang mempengaruhinya.

2.        Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum terhimpun dalam berbagai mahzab atau aliran, antara lain mahzab formalistis, mahzab sejarah dan kebudayaan, aliran utilitarianisme, aliran sociological jurisprudence, dan aliran realisme hukum.

3.        Segi struktural masyarakat, dinamakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.

4.        Suatu teori tentang hubungan antara hukum dengan perubahan sosial dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurut dia, didalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (mechanical solidarity) dan yang bersifat oraganis (organic solidarity).

5.        Pola-pola penelitian hukum mencakup tiga pokok masalah sebagaimana dikatakan oleh Karl Llewellyn serta E. Adamson Hoebel, sebagai berikut:

1)    Penelitian dengan masalah pertama bertujuan untuk menyoroti kaidah-kaidah ideal yang dianggap merupakan pencerminan dari hukum (pendekatan ideologis).

2)    Pendekatan deskriptif , yaitu bagaimana kaidah-kaidah hukum menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan manusia di dalam tingkah lakunya menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah  yang berlaku.

3)    Pendekatan ketiga merupakan suatu pendekatan terhadap kasus-kasus, terutama yang menyangkut persengketaan.

About these ads

»

  1. Ping-balik: Makalah_Psikologi Perkembangan « SMPN 2 Rantau Selamat Kab. Aceh Timur

    • - hakikat pendidikan referensiny
      Hartoto. 2008. Bab VI Aliran – Aliran Pendidikan. http://fatamorghana.wordpress.com/. Tanggal Akses: 30 September 2010.
      Moey. 2010. Makalah Pengantar Pendidikan Aliran – Aliran Pendidikan. http://www.rancahbetah.info. Tanggal Akses: 30 September 2010.
      Subaidi. 2009. Aliran – Aliran Pendidikan. http://badrul-ulum.blogspot.com/. Tanggal Akses: 30 September 2010.
      Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

      - kalo yg sosiologi hukum
      Judul Buku : Pokok – Pokok Sosiologi Hukum
      Pengarang : Prof. DR. Soerjono Soekanto, S. H., M. H.
      Tahun Terbit : 2007, Cetakan Kelima
      Penerbit : Rajawali Pers
      Jumlah Halaman : 270 hlm.
      Tebal Buku : 1,2 cm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s