PERANAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI PEMBANGUNAN

PERANAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI PEMBANGUNAN

Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga bekas jajahan harus benar-benar aktif dan positif.karena pemerintah harus mempnyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan denagn upaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang abnyak dan bernilai tinggi.karenanya pnjajah melakukan penjajahan di banyak Negara terbelakang yang kaya akan sumber daya alamnya.

Dalam zaman yang segalanya serba global,peranan pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi khususnya merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih makmur.bahkan pada waktunya diharapkan bisa menjadi Negara yang maju/industry.masalah Negara terbelakang atau Negara berkembang begitu besarnya dan masalah itu tidak bias diserahkan begitu saja pada mkanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi.

Untuk itu dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sector perekonomian hingga penawaran harus sesuai dengan permintaan.untuk itu dibutuhkan pengawasan dan pengaturan oleh Negara atau pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan yang seimbang.karena kesimbangan membutuhkan suatu pengawasan terhadap produksi,distribusi dan konsumsi komoditas.untuk itu pemerintah harus membuat suatu rencana pengawasan fisik serta langkah-langkah fiscal dan moneter yang perlu dilakukan.langkah-langkah tersebut tidak dapat dihindarkan dalam upaya mengurangi ketidak seimbangan ekonomi dan social yang mengancam Negara berkembang.mengatasi perbedaan social dan menciptakan psikologis,ideology,social,dan politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi menjadi tugas penting pemerintah.

Oleh karena itu ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan menyeluruh.menurut Arthur Lewis lingkup itu menyangkut masalah :

 

A. Penyelenggaraan pelayanan umum

Di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik, akan tetapi permintaan akan pelayanan tersebut umumnya jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk dapat memenuhinya.Sebaliknya, pemusatan segala urusan publik hanya kepada negara, pada kenyataannya hanya sebuah retorika, sebab urusan pelayanan publik yang demikian kompleks, mustahil dapat dikerjakan semua hanya oleh pemerintah.

Menurut Miftah Thoha, pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu usaha oleh seorang/ kelompok orang, atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (1991).Hanya saja, dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan bukanlah tugas yang mudah mengingat usaha tersebut menyangkut berbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu kemudian peran swasta sangat diharapkan untuk melengkapi pemerintah dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang optimal.

Nurcholis (2005: 180) secara rinci membagi fungsi pelayanan publik ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:

a.       Pendidikan.

b.      Kesehatan.

c.       Keagamaan.

d.      Lingkungan: tata kota, kebersihan, sampah, penerangan.

e.       Rekreasi: taman, teater, musium, turisme.

f.        Sosial.

g.       Perumahan.

h.       Pemakaman/krematorium.

i.         Registrasi penduduk: kelahiran, kematian.

j.        Air minum.

k.      Legalitas (hukum), seperti KTP, paspor, sertifikat, dll.

Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing

B. Penentuan sikap

Dalam hal ini pemerintah dalam melihat berbagai permasalahan ekonomi hendaknya tanggap serta sensitive terhadap berbagai masalah masyarakatnya.misalnya dalam penanggulangan masalah kemiskinan.Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan pada pembangunan nasional,yaitu:

v     Kebijakan pemenuhan hak-Hak Dasar Masyarakat.

Pemerintah terus aktif melakukan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat seperti ketahanan pangan, penyadiaan perumahan murah, layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Kebijakan ini terlihat dari program penyediaan distribusi bahan makanan, program wajib belajar 9 tahun, pembangunan perumahan rakyat, dan lain-lain.

v     Pembangunan pemerintah dan usaha kecil.

Sektor pertanian dan usaha kecil memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

v     Pembangunan SDM.

Pembangunan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas terutama untuk golongan penduduk miskin. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan.

v     Peraturan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Peranan LSM penting bagi program pengurangan kemiskinan.Mereka justru mampu menjangkau golongan kelompok miskin.

 

C. Pembentukan lembaga-lembaga ekonomi

Lembaga ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan dalam bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada umumnya.Fungsi lembaga ekonomi:

v     Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan

v     Memberi pedoman untuk barter dan jual beli barang

v     Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja dan cara pengupahan

v     Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja

v     Memberi identitas diri bagi masyarakat

Beberapa lembaga ekonomi yang dibentuk oleh pmerintah yaitu:

Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

v     Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

v     Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.

v     Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

v     Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa

Usaha kecil dan menengah

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

v      Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

v      Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

v      Milik Warga Negara Indonesia

v      Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar

v      Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Di Indonesia, jumlah UKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Tujuan lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat.

A. Penentuan penggunaan sumber daya

v     Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas terutama untuk golongan penduduk miskin. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan.

v     Sumber Daya Alam

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sudah cukup tepat dalam hal menjaga keseimbangan SDA yang berkelanjutan, tetapi sebaiknya peran pemerintah tidak hanya sebagai pembuat kebijakan (legislatif) dan pengontrol saja, tetapi ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan pemerintah :

  1. Melakukan pembaharuan teknologi yang ramah lingkungan, dengan mendukung serta memberikan dana bagi institusi atai individu yang melakukan pembaharuan teknologi tersebut. Misalnya teknologi Biogas, Biopori, dan minyak biji jarak.
  2. Mengajak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan SDA untuk ikut serta menjaga SDA yang ada, dengan mendorong mereka melakukan corporate sosial responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap eksploitasi SDA yang dilakukan, dengan membuat UU perihal kewajiban perusahaan melakukan CSR.
  3. Mengkampayekan Cinta Indonesia Cinta Lingkungan, seperti buang sampah pada tempatnya, tentunya dengan memberikan sanksi bagi para pelanggar (tanpa pandang levelitas).
  4. Mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada seluruh aspek masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan.

 

 

B. Penentuan distribusi pendapatan

Program kebijakan pemerataan distribusi pendapatan ditujukan untuk menaikan produktivitas kerja, contohnya adalah program transmigrasi, pekerjaan umum dan lain sebagainya. Program ini diharapkan dapat menaikkan pendapatan masyarakat golongan rendah. Selain itu, program pemerataan distribusi pendapatan juga harus didukung dengan perluasan sarana dan prasarana di daerah pedesaan dan daerah terpencil.

C. Pengendalian jumlah uang

Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat melakukan kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar.

v     Tight Money Policy, yaotu kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara :

a.       Menaikan suku bunga

b.      Menjual surat berharga

c.       Menaikan cadangan kas

d.      Membatasi pemberian kredit

v     Easy Money Policy, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara :

a.       Menurunkan tungkat suku bunga

b.      Membeli surat-surat berharga

c.       Menurunkan cadangan Kas

d.      Memberikan kredit longgar.

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga umum barang dan jasa secara terus menerus akibat dari tidak ada keseimbangan arus barang dan arus uang.Pemerintah biasanya melakukan kebijakan yang strategis dengan menaikkan suku bunga di bank agar orang mau menyimpan uang di bank, hal ini diharap dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat dan menurunkan inflasi. Dampak inflasi yang sangat jelas kita rasakan adalah kenaikan harga secara terus menerus yang ada di pasar.

D. Pengendalian fluktuasi

Menurut hukum pasar, (fluktuasi) naik-turunnya harga karena pengaruh permintaan dan penawaran.sebagai contoh fluktuasi yang terjadi pada harga minyak dunia. Salah satu pemicu terbesar krisis ekonomi global yang menular ke dalam ekonomi domestik selama hampir dua tahan terakhir ini adalah fluktuasi harga minyak. Permintaan nyata maupun permintaan maya lewat spekulasi terhadap minyak bumi mengakibatkan harga meroket sampai USD 140 dolar per barel pada tahun yang lalu. Krisis ekonomi terus menjalar ke berbagai negara karena krisis energi. Penerimaan negara dari minyak bumi masih sangat besar dan menentukan posisi anggaran negara. Harga minyak naik atau turun akan menentukan jumlah penerimaan negara tersebut, sekaligus menentukan seberapa banyak subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk keperluan konsumsi maupun produksi, untuk masyarakat atau perusahaan, untuk golongan bawah atau golongan atas. Pendek kata, fluktuasi harga minyak sangat menentukan APBN dan ekonomi domestik.

E. Penjaminan pekerjaan penuh

Dengan adanya kebijakan penjaminan pekerjaan penuh dari pemerintah diharapkan menekan tingkat pengangguran yang semakin meningkat,yakni dengan cara mempersiapkan sekolah kejuruan untuk menampung lulusan sekolah menengah dan menjadi tenaga siap pakai, Memperluas kesempatan kerja, menumbuhkan kreativitas  dan keterampilan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri ataupun orang lain dengan melakukan pembinaan seperti greemet bank, teknologi tepat guna, padat karya yang akan terus dikembangkan, selain itu ada Jobver yaitu sosialisasi lapangan kerja kepada pekerja dengan mengundang beberapa pengusaha atau perusahaan yang memiliki lowongan kerja. Serta mandiri professional dengan diberikan pelatihan untuk sarjana-sarjana baru.

I. Penentuan laju investasi

Hal ini dapat dicapai dengan mengendalikan konsumsi baik actual maupun potensial dan meningkatkan rasio tabungan marginal ( inkrimental). Untuk mendorong investasi optimal secara sosial ini berhubungan dengan tanggung jawab Negara dan pola optimum investasi untuk menciptakan investasi pada overhead ekonomi dan sosial. Seperti investasi bidang transportasi, perhubungan, pengembangan tenaga dan sungai, serta konservasi lahan, untuk overhead ekonomi. Serta investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelatihan, untuk overhead sosial. Namun investasi dalam bentuk ini memerlukan investasi yang besar.

Untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan dan tindakan dalam hal:

  • Perubahan kerangka kelembagaan
  • Perubahan organisasi
  • Over head social dan ekonomi
  • Pembangunan pertanian
  • Pembangunan industry
  • Kebijakan fiscal dan moneter

Kebijakan fiscal

Kebijakan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi dan pembangunan ekonomi. Bagi Negara maju, kebijkaan fiskal bertujuan untuk stabilisasi laju pertumbuhan. Sedangkan bagi Negara terbelakang, kebijkan fiskal bertujuan untuk pembentukan modal.

Namun secara umum, tujuan kebijakan fiskal adalah :

v     Meningkatkan Laju Investasi

v     Mendorong Investasi Optimal Secara social

v     Meningkatkan Kesempatan Kerja

v     Meningkatkan Stabilisasi Ekonomi ditengah Ketidakstabilan Internasional

v     Menanggulangi Inflasi

v     Meningkatkan dan Redistribusi pendapatan

Kebijakan moneter

Kebijakn moneter dapat didefinisikan sebagai kebijakan yang berhubunga dengan :

v      Pengendalian lembaga keuangan

v      Penjualan dan pembelian secara aktif kertas- kertas berharga oleh otorita moneter sebagai usaha mempengaruhi perubahan keadaan uang.

v      Pembelian dan penjualan positif kertas berharga sebagai usaha mempertahankan struktur bunga tertentu, stabilitas saham, atau untuk memenuhi kewajiban dan komitmen tertentu lainnya.

Kebijakan moneter berfungsi untuk memacu pembangunan, yaitu melalui :

v      Mempengaruhi ongkos dan pengadaan kredit

v      Pengendalian inflasi

v      Mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran

  • Peningkatan perdagangan luar negeri

Ekspor sangat penting dalam menunjang perekonomian Indonesia, karena ekspor tidak saja sebagai sumber penerimaan devisa tetapi juga sebagai perluasan pasar bagi produksi barang-barang domestik dan penyerap tenaga kerja. Salain tingkat daya saing barang-barang ekspor itu sendiri, faktor penting lainnya yang mempengaruhi kinerja ekspor nasional adalah tingkat pertumbuhan perekonomian dunia, khususnya tingkat pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang Indonesia.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Sanusi, Bachrawi. (2004). Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta

 

Kamaludin, R. (1998).  Pengantar Ekonomi Pembangunan.  FEUI. Jakarta.

 

Todaro, Michel P. (2004). Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga

 

M. Suparmoko. (1994). PENGANTAR EKONOMI MAKRO, BPFE, Yogyakarta

 

http://www.pajak.go.id

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s