partai politik

Standar

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Dinamika perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kahidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

 

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan kami dalam penulisan makalah mengenai Partai Politik ini adalah selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Non Struktural juga ingin memaparkan perihal Partai Politik di Indonesia. Dari pengertian partai politik, awal pembentukkannya sampai dengan pembubaran partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.

C. RUMUSAN MASALAH

1.      Apakah pengertian dari partai politik dan bagai mana cara membentuk atau mendirikan partai politik?

2.      Apa saja syarat-syarat partai politik agar menjadi sebuah badan hukum?

3.      Apakah tujuan, fungsi, hak dan kewajiban partai politik?

4.      Bagaimana ketentuan mengenai keaungan partai politik?

5.      Apa saja yang menjadi larangan-larangan dalam partai politik?

6.      Bagaimana cara pembubaran dan penggabungan partai politik?

 

BAB II

PARTAI POLITIK

A. PENGERTIAN DAN PEMBENTUKKAN PARTAI POLTIK

Menurut Ramlan Surbakti definisi partai politik menurut para ilmuwan politik diantaranya menurut Friedrich partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya. Sedangkan menurut Soltau definisi partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

Sedangkan ciri-ciri partai politik adalah :

1.      Berakar dalam masyarakat lokal;

2.      Melakukan kegiatan terus menerus;

3.      Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan; dan

4.      Ikut serta dalam pemilihan umum.

Pengertian Partai Politik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan Partai Politik tersebut menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Akta notaris harus memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. Anggaran Dasar tersebut memuat paling sedikit:

a.     asas dan ciri Partai Politik;

b.    visi dan misi Partai Politik;

c.     nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;

d.    tujuan dan fungsi Partai Politik;

e.     organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;

f.      kepengurusan Partai Politik;

g.     peraturan dan keputusan Partai Politik;

h.     pendidikan politik; dan

i.       keuangan Partai Politik.

Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.

Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Asas dan ciri Partai Politik tersebut merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. SYARAT PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM

Untuk mendirikan sebuah parpol, parpol itu mesti didaftarkan secara administratif di Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk kemudian disahkan menjadi badan hukum jika memenuhi syarat. Untuk itu di Depkumham dilakukan verifikasi administratif. Jika sudah menjadi badan hukum, maka parpol akan diverifikasi secara faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa ikut ke putaran pemilihan umum.

Agar parpol dapat didaftarkan di Depkumham untuk disahkan menjadi badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.    Tingkat Dewan Pimpinan Pusat

1.         Kutipan akta notaris pembentukan dan pendirian parpol yang memuat:

a)    daftar pendiri minimal 50 orang WNI minimal 21 tahun dan minimal 30% di antaranya perempuan.

b)   Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

c)    kepengurusan tingkat pusat minimal 30% di antaranya perempuan.

2.         Nama, lambang, dan tanda gambar parpol sebanyak dua asli dan lima fotokopi. Nama, lambang, dan tanda gambarnya tidak mempunyai kesamaan dengan parpol lainnya yang telah dipakai secara sah.

3.         Alamat kantor tetap, dengan:

a)    surat keterangan domisili parpol dari lurah/kepala desa setempat;

b)   bukti-bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lainnya;

4.         Bukti rekening atas nama parpol dari bank.

b.    Tingkat Provinsi

Daftar kepengurusan parpol minimal 60% dari jumlah provinsi. Saat ini Indonesia mempunyai 33 provinsi. Untuk itu daftar kepengurusan parpol minimal 20 provinsi. Daftar ini disertai:

1.         Surat Keputusan tentang Kepengurusan Provinsi.

2.         Surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi yang bersangkutan yang menyatakan bahwa kepengurusan parpol itu benar telah dilaporkan keberadaannya.

3.         Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara parpol tersebut.

4.         Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari parpol tersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus parpol lain.

5.         Surat keterangan domisili parpol dari lurah/kepala desa setempat.

6.         Bukti-bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lain.

c.    Tingkat Kabupaten/Kota

Daftar kepengurusan parpol paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi tersebut disertai:

1.         Surat Keputusan tentang kepengurusan kabupaten/kota.

2.         Surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang menyatakan bahwa kepengurusan parpol itu benar telah dilaporkan keberadaannya.

3.         Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara parpol tersebut.

4.         Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari parpol tersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus parpol lain.

5.         Surat keterangan domisili parpol dari lurah/kepala desa setempat.

6.         Bukti-bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lain.

d.    Tingkat Kecamatan

Daftar kepengurusan parpol paling sedikit 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota tersebut disertai:

1.         Surat Keputusan tentang pengurus parpol kecamatan.

2.         Surat keterangan dari camat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa kepengurusan parpol itu benar telah dilaporkan keberadaannya.

3.         Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara parpol tersebut.

4.         Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari parpol tersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus parpol lain.

5.         Surat keterangan domisili parpol dari lurah/kepala desa setempat.

6.         bukti-bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lain.

Jika sudah memenuhi persyaratan di atas, maka parpol didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umun (Ditjen AHU) Depkumham. Jika parpol lolos verifikasi administratif, maka Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) akan mengeluarkan Surat Keterangan kepada parpol yang mensahkan parpol tersebut menjadi badan hukum. Di samping itu, juga akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

 

C. TUJUAN, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PARTAI POLITIK

Partai Politik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang keduanya diwujudkan secara konstitusional.

Tujuan umum Partai Politik adalah:

1.    Mewujudkan cita-cita nasional bartgsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.    menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.    mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

4.    mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan khusus Partai Politik adalah:

1.    meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

2.    memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

3.    membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

1.    pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2.    penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

3.    penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

4.    partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

5.    rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai Politik berhak:

1.    memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;

2.    mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;

3.    memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4.    ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5.    membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6.    mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7.    mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8.    mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9.    mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10.     membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan

11.     memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partai Politik berkewajiban:

1.    mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang – undangan;

2.    memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.    berpartisipasi dalam pembangunan nasional;

4.    menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;

5.    melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;

6.    menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;

7.    melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;

8.    membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;

9.    menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

10.     memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan

11.     menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

D. KEUANGAN

Keuangan Partai Politik bersumber dari:

1.    iuran anggota;

2.    sumbangan yang sah menurut hukum; dan

3.    bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber keuangan tersebut merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik.

Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola melalui rekening kas umum Partai Politik. Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik.

Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

E. LARANGAN-LARANGAN

Menurut UU RI No.2 Tahun 2008 Pasal 40, partai politik dilarang untuk:

1.    Menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

a)        bendera atau lambang negara Republik Indonesia;

b)        lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;

c)        nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;

d)        nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

e)        nama atau gambar seseorang; atau

f)          yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.

2.    melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau

3.    melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.    menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

5.    menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;

6.    menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

7.    meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;atau

8.    menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

9.    Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/ atau memiliki saham suatu badan usaha.

10.     Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

 

F. PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI POLITIK

Pembubaran Partai Politik beritahukan kepada Menteri. Kemudian Menteri mencabut status badan hukum Partai Politik jika dikabulkan dan untuk kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen.

Partai Politik bubar apabila:

1.    membubarkan diri atas keputusan sendiri;

2.    menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau

3.    dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penggabungan Partai Politik dapat dilakukan dengan cara:

1.    menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau

2.    menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik.

 

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1.    Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.    Ciri-ciri partai politik adalah :

a)        Berakar dalam masyarakat lokal;

b)        Melakukan kegiatan terus menerus;

c)        Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan; dan

d)        Ikut serta dalam pemilihan umum.

3.    Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan Partai Politik tersebut menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

4.    Seluruh ketentuan tentang partai politik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.

B. SARAN

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kahidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Menumbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan Partai Politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2008. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. http://hukum.info/. Tanggal Akses: 31 Maret 2010.

Depkumham RI. 2008. Syarat-Syarat Pendirian Parpol. http://hukumham.info/. Tanggal Akses: 31 Maret 2010.

Doonukuneke. 2008. Syarat Parpol Menjadi Badan Hukum. http://doonukuneke.wordpress.com/. Tanggal Akses: 31 Maret 2010.

Hadinoto, Pandji R. 2009. 7 Tujuan Partai Politik [UU No.2/2008]. http://jakarta45.wordpress.com/. Tanggal Akses: 31 Maret 2010.

Masrur, Masad. 2007. Peran Partai Politik. http://masadmasrur.blog.co.uk/. Tanggal Akses: 31 maret 2010.

Yuniarto, Djoko. 2008. Partai Politik. http://djokoyuniarto.multiply.com/. Tanggal Akses: 31 Maret 2010.

About these ads

One response »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s