KEDAULATAN RAKYAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara adalah pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan. Istilah kedaulatan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Perancis yang bernama Jeans Bodin (1539-1596). Menurut Jeans Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Sedangkan abadi berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus. Maksudnya pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia, tetapi negara dengan kekuasaanya berlangsung terus tanpa terputus-putus.

Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke Empat menyatakan “….susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ….”. Pernyataan selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”

Terjadinya Perubahan Ke Empat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, mempunyai dampak bahwa MPR tidak dinyatakan lagi secara tegas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini menimbulkan dampak adanya lembaga-lembaga negara lain yang terkait dengan pelaksana Kedaulatan Rakyat. Maka penulis mencoba membahas makna kedaulatan rakyat dan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Setelah Perubahan Ke Empat UUD 1945. Penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan metode deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif.

Kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) Setelah Perubahan Ke Empat UUD 1945 mengandung makna bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan dan kedaulatan rakyat tersebut diwakilkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Dan MPR bukan lagi sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat, sebagian wewenang MPR telah dialihkan kepada lembaga negara lain seperti dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan langsung oleh rakyat dalam pemilu, begitu juga dalam hal pemberhentian Presiden harus melalui Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Ke Empat menyatakan adanya lembaga-lembaga negara lain sebagai pelaksana kedaulatan menurut tugas dan fungsinya masing-masing.

 

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu :

1.      Memenuhi tugas mata lukiah Negara Hukum dan Demokrasi.

2.      Menjelaskan pengertian kedaulatan rakyat.

3.      Membedakan kedaulatan rakyat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen dan sesudah diamandemen.

4.      Menerangakan mekanisme kedaulatan rakyat (pemilu).

 

C. RUMUSAN MASALAH

1.      Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat?

2.      Bagaimana kedaulatan rakyat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum dimandemen dan sesudah diamandemen?

3.      Bagaimana mekanisme kedaulatan rakyat (pemilu) di Indonesia ?

 

BAB II

PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945

A. PENGERTIAN KEDAULATAN RAKYAT

Teori kedaulatan rakyat lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan tirani dan kesengsaraan bagi rakyat. Jean Jacques Rousseau, Bapak Teori Kedaulatan Rakyat, melalui buku “Le Contract Social” mengutarakan teori mengenai perjanjian masyarakat (kontrak sosial) yang menyatakan bahwa dalam suatu negara, natural liberty telah berubah menjadi civil liberty di mana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai hal tertinggi dalam hal ini melalui perwakilan yang didasarkan pada suara terbanyak. Menurut Rousseau, keputusan dari suara terbanyak (mayoritas) selalu mewakili kepentingan umum. Namun, pada kenyataannya, yang didukung oleh suara terbanyak tidak lagi mempersoalkan kebenaran melainkan mempermasalahkan tentang menang atau kalah.

Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga perwakilan. Tetapi karena pada saat dilahirkan teori ini banyak negara yang masih menganut sistem monarki, maka yang berkuasa adalah raja atau pemerintah. Bilamana pemerintah ini melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah itu. Kedaulatan rakyat ini, didasarkan pada kehendak umum yang disebut “volonte generale” oleh Rousseau. Apabila Raja memerintah hanya sebagai wakil, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu.

Teori ini menjadi inspirasi banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa trend dan simbol abad 20 adalah tentang kedaulatan rakyat.

Sejak awal kemerdekaan, negara kita telah menerapkan konsep yang terdapat dalam teori kedaulatan rakyat. Mulai dari pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi sampai pengangkatan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, seluruhnya dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Walaupun selanjutnya banyak terjadi penyimpangan dalam sistem pemerintahan, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, tetapi pada akhirnya, kedaulatan rakyatlah yang menentukan ke mana arah tujuan negara kita berikutnya.

Negara Indonesia menganut paham demokrasi. Dasarnya secara konstitusional dan fundamental adalah pembukaan undang-undang dasar 1945, alinea IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar Negara, berbunyi : “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kemudian pasal 1 ayat (2) batang tubuh undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa, “ kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. (UUD 1945 sebelum diamandemen).

Dari dua dasar kontitusional dan fundamental tersebut jelaslah bahwa Indonesia sebagai Negara demokrasi tidak bisa dibantah. Kata “kerakyatan” dan “kedaulatan adalah ditangan “rakyat” itulah yang menunjukan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya berada ditangan rakyat.

Pengarang lama seperti Jean Bodin(1530-1596) di dalam bukunya Six Lives de La Republique (1679) mengemukakan pendapatnya bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang mengatasi warga Negara dan anak buah, malahan mengatasi undang-undang. Dengan kata lain kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng kepunyaan satu republik. Jadi, satu kedaulatan itu tidaklah dipecah-pecah karena satu Negara hanya ada satu kekuasaan tertinggi.

Pada zaman pertengahan, pengertian kedaulatan berubah yakni Negara berkedaulatan menurut hukum internasional adalah Negara yang bebas merdeka dari Negara-negara lain dan mempunyai kemerdekaan yang hanya kurang lebih dapat dibatasi atas kemampuan sendiri. Namun setelah terjadi perjanjian Westfalia (26 oktober 1948) pengertian kedaulatan berubah lagi menjadi “kekuasaan tertinggi yang berisi kemerdekaan dalam makna dan tidak tunduk pada kekuasaan lain dalam satu lingkungan tertentu sehingga kekuasaan negara itu tidak dapat dibatasi atau dikecilkan selain atas kemauan sendiri.”

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dirumuskan  bahwa kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat. Dikemukakan kembali oleh J.J. Rousseau yang merupakan pencetus ajaran kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat itu hanyalah fiksi saja, karena rakyat dapat mewakilkan kepada seorang saja atau beberapa orang. Padahal dalam realitanya kedaulatan sebenarnya tidak terletak lagi pada rakyat karena oleh rakyat telah dikuasakan kepada seseorang (seperti raja).

Prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan, yaitu melaui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of power). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances). Sedangkan pembagian kekuasaan lebih bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat dalam perspektif Pancasila melihat distribution of power maupun separation of power dalam prinsip checks and balances.

 

B. KEDAULATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD 1945

1. Pasal 1 Ayat ( 2) UUD 1945 Sebelum Perubahan

“Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan  sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”

Pasal tersebut melahirkan:

a.       Supremasi MPR.

b.      Presiden mandataris MPR.

c.       Presiden pemegang teguh kekuasaan tertinggi sesudah majelis.

d.      Presiden pemegang sekaligus kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan:

“…..memegang kekuasaan pemerintahan negara”

Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan:

“…..memegang kekuasaan membentuk undang-undang”

e.       Ada sentralisasi kekuasaan.

 

Secara sederhana dikatakan bahwa, kedaulatan itu berarti “kekuasaan penuh” dan kedaulatan rakyat berarti kekuasaan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Hanya saja  sejalan dengan teori Rousseau tentang kedaulatan rakyat itu, maka kedaulatan rakyat Indonesia tidak dilakukan melainkan diserahkan pelaksanaannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sehingga menurut ketatanegaraan UUD 1945, MPR merupakan Lembaga Tertinggi Negara, karena lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai miniature (penjelmaan kecil) dari seluruh rakyat Indonesia.

 

2. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Setelah Perubahan

Perubahan UUD 1945 ketiga tahun 2001 yang diantaranya mengubah rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya menjadi:

“ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Jika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional (distributed functionally) kepada organ-organ konstitusional.

Perubahan ketentuan ini mengalihkan Negara Indonesia dari system MPR  kepada system kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD 1945. UUD 1945-lah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Konsekuensinya, setelah Perubahan UUD 1945 tidak dikenal lagi konsepsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga-Iembaga negara yang merupakan organ konstitusional kedudukannya tidak lagi seluruhnya hierarkis di bawah MPR, tetapi sejajar dan saling berhubungan berdasarkan kewenangan masing-masing berdasarkan UUD 1945.

Perubahan rumusan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut membawa kosekuensi dan implikasi yang signifikan terhadap fungsi dan kewenangan dari lembaga negara, terutama pada lembaga MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan demikian MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, namun pelaksanaanya dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan perubahan tersebut, kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang diatur secara jelas kewenangannya dalam UUD 1945. Presiden menjalankan kedaulatan rakyat untuk menjalankan pemerintahan negara. DPR menjalankan kedaulatan rakyat untuk membentuk undang-undang dan mengawasi Presiden. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kedaulatan rakyat dalam bidang yudikatif dan peradilan.

Jika diteliti lebih dalam, terutama jika turut mempertimbangkan perumusan dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945, akan tampak bahwa UUD 1945 ternyata juga menganut  ajaran kedaulatan selain kedaulatan rakyat. Jika kedaulatan dipahami sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi, konsep mengenai ke- Mahakuasaan Tuhan yang dirumuskan dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945 digunakan istilah yang berbunyi “atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa” sedangkan dalam rumusan pancasila yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, istilah yang digunakan adalah “Ketuhanan yang Maha Esa”. Demikian pula di dalam rumusan pasal 29 ayat (1) adalah “Ketuhanan yang Maha Esa” bukan “Ketuhanan yang Maha Kuasa”. Artinya dalam UUD 1945 diakui adanya konsep mengenai “ ke-Mahaesaan Tuhan” dan “ke-mahakuasaan tuhan” sekaligus. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika dikatakan bahwa UUD 1945, selain menganut ajaran kedaulatan rakyat  juga menganut ajaran kedaulatan Tuhan. Bahkan seperti yang dikemukakan oleh Ismail Suny, UUD 1945 menganut tiga ajaran kedaulatan sekaligus yaitu kedaulatan tuhan, kedaulatan rakyat, dan  kedaulatan hukum. Pengertian kedaulatan tuhan itu sendiri adalah teori kedaulatan memandang bahwa  kekuasaan  pemerintah itu berasal dari tuhan. Dalam paham ini dapat dimengerti jika pemerintah itu lebih sering bertindak atas nama tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Kemudian kedaulatan hukum yaitu teori kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan itu bersumber dari aturan hukum. Jadi singkatnya, kedaulatan itu pertama-tama pada hakikatnya dipegang oleh Allah SWT. Dalam kehidupan kenegaraan, kedaulatan Tuhan terwujud dalam kedaulatan rakyat. Selanjutnya rakyatlah yang memegang  dan melaksanakan kedaulatan itu melalui mekanisme kenegaraan. Artinya, kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945 itu pada hakikatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan tuhan oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba tuhan.

 

C. MEKANISME KEDAULATAN RAKYAT (PEMILU)

Sebagai konstitusi politik, UUD 1945 setelah perubahan juga mengatur mengenai mekanisme demokrasi politik yaitu ketentuan-ketentuan tentang sistem pemilihan anggota legislatif DPR, DPD atau DPRD, Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota, dalam berbagai pasal, yang sebelumnya tidak dituangkan secara tegas dalam UUD 1945 sebelum perubahan.

Mekanisme demokrasi yang menjamin terlaksananya kedaulatan rakyat dalam pengisian jabatan-jabatan lembaga negara diatur dalam satu pasal khusus yaitu pasal 22 E. Pasal tersebut juga mengatur tata cara pemilu, termasuk ketentuan pendirian lembaga independen Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasal 22 E Ayat (1)

“ Pemilihan Umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali”

Pasal 22 E Ayat (2)

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sengaja dimasukkan di dalam Pasal 22 E Ayat (2) bukan kebetulan semata, melainkan sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh para perumus perubahan UUD 1945 saat itu yang berpendapat bahwa sebaiknya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Selain lembaga-lembaga negara UUD 1945 juga telah menyebutkan secara jelas infrastruktur politiknya yaitu Partai Politik.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1.      Didalam UUD 1945 yang sudah diamandeman terjadi perubahan mendasar dalam pasal 1 ayat (2) yang sebelumnya berbunyi “kedaulatan ditangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” berubah menjadi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar”.

2.      Aparatur demokrasi yang tertinggi di Indonesia adalah MPR. MPR selanjutnya disebut penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan memegang kedaulatan atas nama rakyat Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari anggota–anggota DPR, utusan-utusan daerah dan golongan-golongan yang representatif sebagai miniatur rakyat.

3.      UUD 1945 bukan hanya menganut kedaulatan rakyat tetapi juga menganut kedaulatan Tuhan dan kedaulatan hukum.

4.      Dalam pasal 22 E mengatur tata cara pemilu, termasuk ketentuan pendirian lembaga independen Komisi Pemilihan Umum (KPU). Disebutkan pada ayat (1) Pumilu dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali.Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sengaja dimasukkan di dalam Pasal 22 E Ayat (2) bukan kebetulan semata, melainkan sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh para perumus perubahan UUD 1945 saat itu yang berpendapat bahwa sebaiknya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

 

B. SARAN

Sebaiknya kita sebagai Negara yang berdaulat mampu menjunjung tinggi  nilai-nilai yang tertuang dalam pancasila yang menjadi dasar Negara kita dan dalam UUD. Nilai-nilai luhur itu hendaknya dapat kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tertib hukum dapat terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2007. Jacob Tobing: Pasal 1 ayat (2) Sudah Jadi UUD Kok. http://www.gatra.com. Tanggal Akses 1 November 2009.

Huda, Ni’matul. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Isra, Saldi. 2002. Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat. http://www.unisosdem.org/. Tanngal Akses: 1 November 2009.

Mahfud, Moh. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

About these ads

One thought on “KEDAULATAN RAKYAT

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s