hukum internasional

Standar

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Istilah hukum internasional kebanyakan hanya digunakan dalam arti “Hukum Internasional Publik”. Sementara itu hukum internasional publik itu bertugas mengatur hubungan hukum yang terjadi antar-negara dengan organisasi antar-negara dalam kaitannya dengan ketentraman hidup bernegara. Akan tetapi, hubungan hukum yang terjadi antara seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenaan dengan keperdataan, seolah-olah tidak menjadi tanggung jawab dari aturan hukum terjadinya peristiwa hukum keperdataan itu. Sebenarnya kalau dilihat dari kewarganegaraan individual dengan membawa hukumnya dan mempertahankan peristiwa hukum yang terjadi, tentu penyelesaiannya memerlukan hukum internasional juga. Sampai sekarang peristiwa hukum seperti itu penyelesaiannya dilakukan menurut hukum perdata. Negara tempat terjadinya peristiwa hukum itu dengan perubahan sifat hukum  perdatanya menggunakan hukum internasional. Berarti, bahwa hubungan hukum antar-individu dalam keperdataan (privat) yang menyangkut perbedaan hukum dan kewarganegaraan diatur oleh hukum internasional privat (hukum perdata internasional). Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam peraturan internasional dewasa ini terdapat hukum yang mengatur kepentingan negara dan warga negaranya, yaitu:

1.      hukum internasional publik yang lazim disebut hukum internasinal (HI);

2.      hukum internasional privat yang dinamakan hukum perdata internasional (HPI).

Kedua hukum tersebut selalu mngandung unsur-unsur asing, yaitu hubungan hukum yang terjadi berkenaan dengan sebuah negara dan negara lain. Dapat terjadi pula warga negara dengan orang asing atau orang asing dan orang asing dalam sebuah negara. Kaidah-kaidah hukumnya mengatur peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang timbul dari hubungan hukum itu. Tentunya diharapkan bagi setiap yang menimbulkan peristiwa hukum dapat dan mau menaati kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara mentelesaikan peristiwa hukum tersebut.

 

  1. Tujuan

Tujuan kami dalam menulis makalah yang berjudul Hukum Internasional ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Selain itu juga memberikan penjelasan dan gambaran tentang seluk beluk dan konsep-konsep hukum internasional. Baik dari asal asulnya hingga praktiknya dalam beberapa negara di dunia.

 

  1. Rumusan Masalah

Negara tempat terjadinya peristiwa hukum itu dengan perubahan siat hukum perdatanya menggunakan hukum internasional. Dalam menulis makalah ini kami merumuskan:

1.      Apa hakikat dan asal mula hukum internasional berdasarkan teori-teori para ahli.

2.      Apa saja sumber-sumber hukum internasional.

3.      Apa saja subyek-subyek hukum internasional.

4.      Bagaimana hubungan hukum internasional dengan hukum nasional serta bagaimana praktik hukum internasional di berbagai negara?

 

BAB II

HUKUM INTERNASIONAL

 

A.     Hakikat, Asal Mula dan Dasar-Dasar Hukum Internasional

  1. Hakikat dan Asal Mula

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:

  1. kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan Negara-negara dan individu-individu; dan
  2. kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. (Starke, 1992:3).

Sistem hukum internasional modern merupakan suatu produk, kasarnya, dari empat ratus tahun terkhir ini. Yang berkembang dari adat-istiadat Eropa dalam hubungan-hubungan dan komunikasi-komunikasi mereka, sementara masih terlihat bukti pengaruh para penulis dan ahli-ahli hukum dari abad-abad keenam belas, ketujuh belas, dan kedelapan belas.

Akan tetapi pengungkapan sejarah sistem tersebut harus dimulai pada masa yang paling awal, karena justru pada periode kaidah-kaidah perilaku yang mengatur hubungan-hubungan masyarakat independen itu dipandang perlu dan muncul dari adat istiadat yang ditaati oleh masyarakat-masyarakat ini dalam hubungan-hubungan timbale balik mereka.

Dalam periode negara-negara Kota Yunani, yang kecil tetapi merdeka antara satu dan yang lain, tentang bukti adanya suatu bentuk embrio hukum internasional, meskipun terbatas wilayahnya, yang oleh penulis – Prof. Vinogradoff – secara tepat dilukiskan sebagai “intermunicipal”. Hukum “intermunicipal” ini tersiri atas kaidah-kaidah kebiasaan yang telah dikristalisasikan ke dalam hukum yang berasal dari adat-istiadat (usages) yang telah lama berlaku serta ditaati oleh kota-kota ini.

Dalam periode kekuasaan Romawi terhadap dunia kuno, juga muncul kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan Romawi dengan berbagai macam bangsa atau rakyat dengan siapa Romawi mengadakan hubungan. Satu aspek penting dari kaidah-kaidah ini adalah karakter hukumnya, jadi berlawanan dengan hakikat keagamaan dalam kaidah-kaidah kebiasaan yang ditaati oleh Negara-negara Kota (City States) Yunani.

Selama abad pertengahan, terdapat dua hal khusus yang menjadi penghalang evolusi suatu sistem hukum internasional, yaitu:

a.       kesatuan duniawi dan rohani sebagian besar Eropa di bawah Imperium Romawi Suci (Holy Roman Empire), meskipun sampai sebegitu jauh ketentuan ini masih merupakan dugaan dan dibantah oleh sejumlah besar contoh konflik dan ketidakrukunan; dan

b.      struktur feodal Eropa Barat, yang melekat pada hierarki otoritas yang tidak hanya menghambat munculnya negara-negara merdeka akan tetapi juga mencegah negara-negara pada saat itu memperoleh karakter kesatuan dan otoritas negara-negara berdaulat modern. (Starke, 1992:10).

Perubahan-perubahan besar terjadi pada abad-abad ke-15 dan ke-16. Penemuan Dunia Baru, masa pencerahan (reinassance) ilmu dan reformasi merupakan revolusi keagamaan yang telah memporak-porandakan kesatuan politih dan rohani di Eropa, dan mengguncangkan fondamen-fondamen umat Kristen pada abad pertengahan. Teori-teori dikembangkan untuk menyongsong kondisi-kondisi baru itu.

Juga fakta penting bahwa para ahli hukum dari abad ke-15 dan ke-16 telah memperhitungkan evolusi suatu masyarakat negara-negara merdeka dan berdaulat dan memikirkan serta menulis tentang berbagai macam persoalan hukum bangsa-bangsa, mereka menyadari perlunya serangkaian kaidah guna mengatur aspek-aspek tertentu hubunga-hubungan antara negara-negara tersebut.

Pada umumnya diakui bahwa penulis pelopor terbesar mengenai hukum internasional adalah seorang sarjana, ahli hukum dan diplomat Belanda, Grotius (1583-1645), dengan risalah (karangan) yang sistematis mengenai hukum internasional De Jure Belli ac Pacis (Hukum Perang dan Damai) yang untuk pertama kalinya muncul pada tahun 1625. Dengan mempertimbangkan karangannya inilah, Grotius kadang-kadang dipandang sebagai “Bapak hukum bangsa-bangsa”.

Dalam abad k-18, ada kecenderungan perkembangan di antara para ahli hukum untuk lebih mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional terutama dalam bentuk kebiasaan dan traktat, dan mengurangi sedikit mungkin kedudukan “hukum alam”, atau nalar, sebagai sumber dari prinsip tersebut.

Pada abad ke-19 hukum internasional berkembang lebih jauh lagi. Hal ini adalah karena sejumlah faktor yang mingkin lebih tepat untuk dimasukkan ke dalam lingkup studi sejarah. Negara-negara mulai biasa mengadakan perundingan mengenai traktat-traktat umum untuk mengatur hubungan timbal balik mereka.

Perkembangan penting lainnya berlangsung pad abad ke-20. Permanent Court of Arbitration berhasil dibentuk oleh Konferensi the Hague tahun 1899 dan 1907. Pada tahun 1921 dibentuk Permanent Court of Internatonal Justice sebagai sebuah pengadilan yudisial internasional yang punya otoritas dan pada tahun 1946 digantikan oleh International Court of Justice sampai sekarang ini. Selanjutnya telah dibentuk organisasi-organisasi permanen yang fungsi-fungsinya dalam kenyataan menjadi semacam pemerintah dunia untuk kepentingan perdamaian dan kesejahteraan manusia.

Karakteristik evolusi paling akhir dari hukum internasional adalah bahwa pengaruh para penulis cenderung berkurang, dan bahwa ahli-ahli hukum internasional modern lebih banyak menaruh perhatian kepada praktek dan keputusan-keputusan pengadilan. Namun penguraian mengenai kaidah-kaidah hukum internasional berdasarkan kecenderungan-kecenderungan praktek masa lalu dan saat ini tidak dapat dilakukan secara panjang lebar.

 

 

  1. Teori-Teori Mengenai Dasar Hukum Internasional

a.       Apakah Hukum Internasional Benar-Benar Hukum

Satu teori yang telah memperoleh pengakuan luas adalah bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata.

Penulis Yurisprudensi atau ilmu pengetahuan dan filsafat hukum berkembangsaan Inggris, Jhon Austin (1790-1859), dianggap sebagai pendukung utam teori ini. Penulis lain yang juga mempertanyakan karakter sebenarnya dari hukum internasional adalah Hobbes, Pufendorf, dan Bentham.

b.      Teori-Teori Tentang Hukum Alam

Beberapa penulis berpendapat bahwa hukum internasional memperoleh kekuatan mengikat dari fakta bahwa hukum ini hanyalah suatu penerapan terrhadap keadaan-keadaan tertentu dari “hukum alam”. Dengan perkataan lain, negara-negara tunduk pada hukum internasional, karena hubungan-hubungan mereka diatur oleh hukum yang lebih tinggi – “hukum alam”, di mana hukum internasional hanya merupakan salah satu bagian daripadanya. Konsep “hukum alam” menjalani spesialisasi lebih lanjut pada abad ke delapan belas.

c.       Positivisme

Teori yang dikenal dengan sebutan “positivisme” mendapat dukungan luas, dan telah dianut oleh sejumlah penulis terkemuka. Kita sebelumnya telah melihat bahwa Bynkershoek adalah seorang positivis” pada abad ke delapan belas, tetapi teori-teori “kaum positivis” modern telah mengalami perbaikan-perbaikan dan dinyatakan dalam generalisasi-generalisasi yang tidak dijumpai dalam tulisan-tulisan Bynkershoek.

Penganut-penganut “positivis” berpendapat bahwa kaidah-kaidah hukum internasional pada analisis terakhir memiliki karakter yang sama dengan hukum nasional (hukum negara) positif sepanjang kaidah-kaidah hukum tersebut juga berassal dari kehendak negara. Mereka yakin bahwa hukum internasional secara logis dapat dikembalikan kepada suatu system kaidah yang untuk validitasnya akan bergantung hanya pada fakta-fakta bahwa negara-negara telah menyatakan kesetujuannya.

B.     Hukum Internasional Publik

  1. Istilah dan Sifat Hukum Internasional Publik

Kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar-negara merdeka dan berdaulat dalam bahasa Indonesia diistilahkan sebagai Hukum Antar-bangsa dan juga disebut Hukum Bangsa-Bangsa. Istilah Hukum Bangsa-bangsa itu merupakan terjemahan dari bahasaBelanda volkenrecht, bahasa Prancis droit de gens, bahasa Inggris law of nation, dan bahasa Jerman volkerrecht. Keempat istilah ini aslinya dari ius gentium suatu istilah yang terdapat dalam hukum Romawi. Hanya saja ius gentium dlam hukum Romawi mengetur hubungan hukum antara orang Roma dengan orang-orang bukan warga kota Roma. Ius gentium itu berasal dari hukum alam yang dijadikan aturan tata tertib untuk setiap bangsa. Hukum alam dimaksudkan ini ialah tata tertib alam yang mengatur manusia. Dalam perkembangan hubungan hukum anternegara-negara Eropa antara abad XV-XIX hukum alam itu djadikan hukum antar bangsa-bangsa.

Bertitik tolak dari ius gentium ini, maka dalam perkembangan hubungan hukum anata negara selanjutnya namanya menjadi Hukum Internasional.

Istilah yang digunakan Prof. Kranenburg, yaitu tussen staatsrecht, hukum yang diadakan untuk mengatur pergaulan antar negara-negara yang berdaulat dan merdeka.

J. G. Starke dalam bukunya An Introductionto International Law, memberikan definisi sebagai berikut, “hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan eraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara”.

Peraturan hukum internasional ini hanya bersifat sebagai hukum koordinatif saja. Dengan sifat hukum koordinatif ini, kalau terjadi suatu pelanggaran dari perikatan yang telah disepakati dan menimbulkan perselisihan, penyelesaiannya dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional. Hal itu kalau antar negara yang berselisih menunjuk lembaga peradilan itu untuk menanganinya.

 

  1. Sumber-Sumber hukum Internasional

Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional mangatakan bahwa dalam megadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan:

a.       Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa.

Dalam perjanjian itu diperlukan adanya:

1)      negara-negara yang tergabung dalam organisasi;

2)      bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu;

3)      kata sepakat untuk melakukan sesuatu, dan

4)      bersedia menanggung akibat-akibat hukum yang terjadi.

b.      Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan yang berlaku antar negara-negara dalam mengadakan hubungan hukum dapat diketahui dari praktik pelaksanaan pergaulan negara-negara itu. Peraturannya sebagian besar masih merupakan bagian dari kumpulan peraturan hukum internasional. Walaupun demikian, keadaannya suatu hal yang penting ialah diterimanya suatu kebiasaan sebagai hukum yang bersifat umum dan kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional. Misalnya saja peraturan yang mengatur tentang cara-cara mengadakan perjanjian internasional.

c.       Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Prinsip-prinsip hukum umum yang dimaksudkan yaitu dasar-dasar sistem hukum pada umumnya yang berasal dari asas hukum Romawi. Menurut Sri Setianingsih Suwardi, SH, fungsi dari prinsip-prinsip hukum umum ada tiga:

1)      Sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional.

2)      Sebagai alat penafsiran bagi perjanjian internasonal dan hukum kebiasaan.

3)      Sebagai pembatasan bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan.

d.      Yurisprudensi dan Anggapan-anggapan Para Ahli Hukum Internasional

Yurisprudensi internasional dan anggapan-anggapan para pakar hukum internasional maksudnya adalah putusan hakim dan anggapan para ahli hukum internasional itu hanya digunakan untuk membuktikan dipakai-tidaknya kaidah hukum internasional berdasarkan sumber hukum primer. Contohnya seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Anggapan para ahli hukum internasional perannya menjadi penting sebagai sumber hukum, dalam arti sumber hukum tambahan.

 

  1. Subjek Hukum Internasional

a.       Negara

Negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional hanyalah negara yang berdaulat, negara yang tidak bergantung kepada negara lain. Maksudnya negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Negara yang beraulat adalah negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh, yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam limgkungan kekuasaan negara itu.

b.      Tahta Suci Vatikan ayau Kursi Suci Heilige Stoel

Yang dimaksud dengan Kursi Suci adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun Kursi Suci (Vatikan) bakanlah suatu negara yang disyaratkan sebagai negara pada umumnya, namun tahta suci itu mrmpunyai kedudukan sama dengan sebuah negara sebagai subjek hukum internasional dan dianggap sebagai negara.

c.       Manusia (individu)

Mengenai manusia sebagai subjek hukum dari hukum internasional di samping negara, masih banyak yang belum bisa menerima, tetapi pendapat ini makin lama makin bisa diterima umum. Manusia sebagai subjek hukum internasional dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai kehendak damai kehidupan masyarakat dunia.

 

 

d.      Organisasi Internasional

Dalam pergaulan internasional yang menyangkut mengenai hubungan antar negara-negara, maka banyak sekali organisasi yang diadakan oleh negara-negara itu. Bahkan sekarang dapat dikatakan sebagai lembaga hukum.

Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Couloumbis dan James H. Wolfe :

1.      Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa ;

2.      Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO, International Monetary Fund, International Labor Organization, dan lain-lain;

3.      Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: Association of South East Asian Nation (ASEAN), Europe Union.

e.       Kaum Pemberontak / Beligerensi (belligerent)

Kaum belligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional.

f.        Palang Merah Internasional

Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negar-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123).

g.       Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional. Eksistensinya dewasa ini, memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi. Di beberapa tempat, negara-negara dan organisasi internasional mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap eksistensi, struktur substansi dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri.

 

  1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bersifat universal didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 di San Fansisco sebagai pengganti Liga bangsa-Bangsa. Tujuan pokoknya adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, yaitu menjelmakan kerja sama internasional yang tidak bersifat politik, yaitu mengenai ekonomi dan kemasyarakatan dan memajukan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dari tiap orang dengan tidak membedakan bangsa, kelamin, bahasa, atau agama.

PBB bertindak dalam lingkup internasional dengan perantaraan basan-badan yang ada di dalamnya, antara lain sebagai berikut.

a.       Majelis Umum (General Assembly), yang terdiri atas wakil dari tiap-tiap negara yang bergabung dalam PBB. Majelis Umum mempunyai konisi-komisi untuk menjalankan tugas:

1)      Komisi I mengurus bidang politik dan keagamaan.

2)      Komisi II mengurus bidang ekonomi dan keuangan.

3)      Komisi III mengurus bidang sosial, perikemanusiaan, dan kebudayaan.

4)      Komisi IV mengurus bidang perwalian, termasuk daerah-daerah yang tidak berpemerintahan sendiri.

5)      Komisi V mengurus bidang administrasi dan anggaran belanja.

6)      Komisi VI mengurus bidang perundang-undangan (hukum).

Selain itu terdapat sub-komisi yang terdiri atas UNWRA, UNCTAD, UNICEF, UNHCR, UNINDO, UNDP, dan UNITER.

b.      Dewan Keamanan (Security Council) yang terdiri atas 5 negara besar (The Big Five) yang memiliki hak veto sebagai anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Cina, Inggris, Prancis, dan Rusia dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih setiap dua tahun. Dewan Keamanan memiliki wewenang:

1)      Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih untuk berunding, memberikan perantaraan dan keputusan.

2)      Mengambil tindakan kepada pihak-pihak yang tidak mengindahkan perintahnya.

Untuk hal ini, Dewan Keamanan dapat meminta bantuan dalam segala bentuk, seperti pengiriman Pasukan-pasukan PBB.

c.       Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council), anggotanya sebanyak 54 negara anggota PBB. Keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial itu dipilih oleh Majelis Umum setiap tiga tahun sekali. Hanya seorang wakil (dari negara terpilih) yang duduk di dalamnya. Tugasnya adalah:

1)      Menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan social sebagai tanggung jawab.

2)      Melakukan penyelidikan untuk dilaporkan dan memberikan anjuran-anjuran mengenai bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, kesehatan, pendidikan dan masalah lain yang ada hubungannya.

3)      Membuat laporan dari hasil pekerjaannya dan disampaikan kepada Majelis Umum, kepada anggota-anggota PBB, dan komisi-komisi yang mempunyai hubungan kepentingan dengan Dewan Ekonomi dan Sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya dibentuk komisi-komisi dan badan-badan khusus yang terdiri atas Regional Economic Commission, Functional Commission, dan Sessasional, Standing, and Hoc Commission. Sementara itu badan-badan khusus yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial terdiric atas FAO, IMF, World Bank, UNESCO, WHO, ILO, IDA, IFC, ICAO, IPU, ITU, WGMCO, WIPO, dan GATT.

d.      Dewan Perwalian (Tructeeship Council), bertugas melindungi kepentingan penduduk di daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri. Pelaksanaannya dengan mempertinggi kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Daerah-daerah yang ada di bawah perwalian itu merupakan kolonialisasi dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan II. Sebagai truss-territory dibedakan tiga macam, yaitu daerah mandat, daerah yang dipisahkan dari negara-negara yang kalah dalam Perang dunia II, dan daerah-daerah yang oleh negara penanggung jawab secara sukarela diserahkan. Pengawasan daerah perwalian itu dijalankan oleh Dewan Perwalian yang terdiri atas:

1)      Anggota penyelenggara pemerintahan perwalian.

2)      Anggota tetap Dewan Keamanan yang tidak diberi tugas sebagai negara wali.

3)      Anggota-anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk tiga tahun lamanya.

e.       Mahkamah Internasional (International Court of Justice), merupakan pengadilan tertinggi dalam kehidupan bernegara ini. Mahkamah Internasional beranggotakan 15 orang hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Masa pilih para hakim mahkamah 9 tahun sekali dengan ketentuan dapat dipilih kembali. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Sebagai pengadilan internasional, Mahkamah Internasional bertugas menyelesaikan perselisihan internasional dari negara-negara anggota PBB. Dalam penyelenggaraan pengadilan internasional, setiap negara anggota PBB tidak diwajibkan membawa masalah perselisihan yang mereka hadapi ke hadapan pengadilan, kecuali bagi negara-negara yang telah menandatangani “Optional Clause”.

f.        Sekretariat (Secretary), terdiri atas seorang sekretaris jendral dan stafnya. Sekretaris jendral dipilih dan diangkat oleh Majelis Umum atas anjuran Dewan Keamanan. Tugasnya menyelenggarakan siding-sidang PBB dan Dewan-dewan, menyusun laporan-laporan tentang pekerjaan PBB dan Dewan-dewan untuk disampaikan kepada sidang majelis Umum.

 

  1. Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

Organisasi kerja sama Asia Tenggara diberi nama ASEAN (Association of South East Asia National) didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara pendirinya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Maksud dan tujuan organisasi ini inti utamanya adalah kerja sama dalam mencapai kesejahteraan hidup bertetangga baik dalam bernegara. Hal ini meliputi:

a.       Pertumbuhan yang cepat dalam bidang ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan;

b.      Memelihara perdamaian dan stabilitas regional;

c.       Kerja sama dan saling membantu dalam kepentingan bersama;

d.      Memajukan studi tentang Asia Tenggara.

Untuk mencapai maksud tujuan ini, ada aparat perlengkapan ASEAN.

a.       Pertemuan dari Kepala Pemerintahan negara anggota.

b.      Pertemuan Menteri Luar Negeri. Pertemuan ini diadakan setahun sekali secara bergilir untuk menentukan program ASEAN, merumuskan pedoman dan koordinasi kegiatan serta melakikan peninjauan kembali terhadap keputusan dan program yang lalu.

c.       Komite Kerja.

Kepala Komite Kerja ASEAN ialah menteri luar negeri negara tuan rumah (pertemuan) atau wakilnya. Anggota-anggotanya terdiri atas duta besar negara ASEAN yang ada di negara tuan rumah. Tugas komite ini adalah:

1)      Melanjutkan pekerjaan ASEAN dalam kurun waktu antara sidang menteri luar negeri.

2)      Mengerjakan masalah-masalah rutin.

3)      Membuat keputusan tanpa menunggu pertemuan luar negeri berikutnya.

d.      Sekretariat ASEAN Nasional. Pada setiap negara anggota dibentuk, sekretariat nasional yang melaksanakan tugas-tugas ASEAN atas nama negaranya.

e.       Komite Tetap, khusus dan ad hoc. Tugasnya melaksanakan program ASEAN. Keanggotaan komite ini terdiri atas para ahli sesuai bidangnya

f.        Sekretarian ASEAN. Berkedudukan di Jakarta (Indonesia). Lembaga ini didirikan berdasarkan kepada hasil Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tahun 1976 (Juni). Kepala sekretariat ialah sekretaris jendral yang pemilihannya ditentukan dalam sidang menteri luar negeri. Masa jabatan Sekretaris Jendral selama dua tahun secara bergantian dari negara-negara anggota. Sementara itu tugasnya melaksanakan pekerjaan kesekretariatan ASEAN.

 

C.     Hukum Perdata Internasional

  1. Istilah, Sifat, dan Tujuan

Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. (Kusumaatmadja, 1999; 1). Hukum perdata merupakan subsistem dari sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Ketentuan-ketentuannya mengatur tentang hubungan hukum perseorangan dalam usaha memenuhi kebutuhan individunya. Suatu hubungan hukum dapat terjadi dan menyangkut dua individu atau lebih dalam bidang keperdataan dan melibatkan unsur asing di dalam hubungan keperdataan itu. Hal itu dapat menimbulkan masalah yang memerlukan penyelesaian secara internasional. Negara tempat bertemunya peraturan hukum dari para pembawa juga memiliki peraturan hukum perdata. Jadi, hukum perdata internasional adalah peraturan hukum perdata nasional yang berusaha mengatur hubungan perdatayang menyangkut unsur-unsur asing di dalamnya.

Arti hukum perdata internasional dititikberatkan  kepada peranan hukum perdata nasionalnya yang diberlakukan untuk mengatur hubungan hukum. Hal itu karena adanya unsur-unsur asing. Berarti, sampai sekarang belum ada satu peraturan hukum perdata khusus yang bersifat internasional.

 

  1. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional di Indonesia

Di Indonesia, penyelesaian peristiwa hukum perdata yang di dalamnya menyangkut unsur asing adalah sama dengan negara-negara lain. Hanya saja, asas-asas sumber hukum yang digunakan mengkin berbeda dengan negara lainnya.

Peraturan hukum yang menjadi sumber hukum dari hukum perdata internasional di Indonesia terdapat dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB). Asasnya tercantum dalam pasal 16, 17, dan 18.

Pasal 16 AB menyatakan bahwa ”ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang kedudukan hukum dan kewenangan individu bertindak tetap mengikat warga negara Indonesia walaupun berada di luar negeri”. Pasal ini dikenal dengan asas personal (lex rei sitae) atau statuta personalia.

Pasal 17 AB menyatakan bahwa “mengenai benda tetap (tidak bergerak) berlaku hukum dari negara tempat benda itu terletak”. Pasal 17 AB dikenal sebagai asas hukum setempat (lex situs) yang disebut juga statuta realita.

Pasal 18 AB menyatakan bahwa “bentuk suatu tindakan hukum mengikuti bentuk hukum yang ditentukan oleh hukum negara atau tempat dilakukan itu”. Asas dari pasal 18 AB ini dikenal sebagai asas locus regit actus yang disebut juga statuta mixta.

 

  1. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata yang mengatur tentang penyelesaian konflik dan menyangkut unsur-unsur asing yang di dalamya belum ada. Akan tetapi, kalau memang terjadi suatu peristiwayang menghendaki penyelesaiannya di pengadilan, sudah merupakan kewajiban haki untuki memeriksanya. Menolak perkara dengan alas an tidak ada peraturan hukumnya bukanlah alasan yang tepat. Hal ini disebabkan dalam tugas mengemban dan memberi kepastian hukum, hakim dapat menimbulkan hukum.

Sebagai suatu pengecualian, dapat juga hakim terlebih dahulu memperhatikan seperlunya hukum orang-orang asing pakah ada perbedaan dengan hukum nasional.

Mengingat kedudukan orang itu dicantumkan dalam pasal 16 AB. Proses pengadilan perdata bagi orang asing digunaka acara yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, dalam penyelesaiannya melalui proses pengadilan itu, penggunaan aturan acaranya tergantung dari masalah yang dihadapi. Hal itu dapat digunakan aturan acara yang berlaku pada peradilan umum atau peradilan khusus (peradilan agama).

 

D.     Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

  1. Teori-Teori Mengenai Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

a.       Aliran Dualisme

Aliran dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk menjelaskan hal ini: (1) sumber hukum, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber hukum yang berbeda, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional; (2) subjek hukum internasional, subjek hukum nasional adalah orang baik dalam hukum perdata atau hukum publik, sedangkan pada hukum internasional adalah negara; (3) struktur hukum, lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum pada realitasnya ada mahkamah dan organ eksekutif yang hanya terdapat dalam hukum nasional. Hal yang sama tidak terdapat dalam hukum internasional. Kenyataan, pada dasarnya keabsahan dan daya laku hukum nasional tidak dipengaruhi oleh kenyataan seperti hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional. Dengan demikian hukum nasional tetap berlaku secara efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional.

 

b.      Aliran Monisme

Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai hubungan yang hirarkis. Mengenai hirarki dalam teori monisme ini melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional.

Ada pihak yang menganggap hukum nasional lebih utama dari hukum internasional. Paham ini dalam teori monisme disebut sebagai paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham lain beranggapan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Paham ini disebut dengan paham monisme dengan primat hukum internasional. Hal ini dimungkinkan dalam teori monisme.

Monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional atau dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri. Paham ini melihat bahwa kesatuan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut:

  1. tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara;
  2. dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.

Monisme dengan primat hukum internasional, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional.

Pada kenyataannya kedua teori ini dipakai oleh negara-negara dalam menentukan keberlakuan dari hukum internasional di negara-negara. Indonesia sendiri menganut teori dualisme dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasionalnya.

 

  1. Praktik Negara Menyangkut Pemberlakuan Hukum Internasional di Dalam Wilayah Nasional

Inggris menganut suatu doktrin bahwa hukum internasional adalah hukum negara. Ajaran ini lazim dikenal dengan nama doktrin inkorporasi. Doktrin ini mula-mula dikemukakan oleh ahli hukum terkenal Blackstone pada abad ke-18.

Doktrin ini menganggap bahwa hukum internasional sebagai bagian dari hukum Inggris ini berkembang dan dikukuhkan selama abad XVIII dan XIX dalam beberapa keputusan pengadilan yang terkenal. Akan tetapi kemudian terjadi beberapa perubahan dalam arti doktrin tersebut tidak lagi diterima secara mutlak.

Mengenai hukum internasional yang bersumberkan perjanjian-perjanjian internasional dapat dikatakan bahwa pada umunya perjanjian-perjanjian yang memerlukan persetujuan Parlemen, dan memerlukan pengundangan nasional bagi berlakunya secara intern: (1) yang memerlukan diadakannya perubahan-perubahan dalam perundang-undangan nasional, (2) yang mengakibatkan perubahan dalam status atau garis batas wilayah negara, (3) yang mempengaruhi hak-hak sipil kaula negara Inggris atau memerlukan penambahan wewenang atau kekuasaan pada Raja atau Ratu Inggris, dan (4) menambah beban keuangan secara langsung atau tidak pada Pemerintahan Inggris.

Negara lain yang juga menganut doktrin inkorporasi yaitu menganggap hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional adalah Amerika Serikat.

Sepenjang mengenai hukum kebiasaan internasional, praktik Amerika Serikat juga hamper serupa dengan praktik di Inggris. Undang-undang yang dibuat sengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Congress) dianggap tidak bertentangan dengan hukum internasional karenanya diusahakan agar undang-undanga tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Praktik Amerika Serikat juga bersamaan dengan Inggris dalam sikap atau penilaian pengadilan terhadap tinadakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan Pemerintah (Eksekutif) dalam hal-hal yang menyangkut hubungan atau hukum internasional. Seperti juga dalam praktik Inggris, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menganggap dirinya terikat oleh keterangan-keterangan resmi atau saran-saran dari pemerintah mengenai hal-hal yang menyangkut misalnya peraturan pemerintah atau negara asing, batas-batas wilayah negara asing, batas-batas wilayah negara lain, kedudukan resmi (public status) dan kekebalan dari pada wakil-wakil negara asing, dan lain-lain.

Menurut praktik (hukum positif) Amerika Serikat ini, apabila suatu perjanjian internasional itu tidak bertentangan dengan konstitusi dan termasuk golongan perjanjian yang (self executing), maka isi perjanjian demikian dianggap menjadi bagian dari hukum yang berlaku di Amerika serikat tanpa memerlukan perundang-undangan nasional.

Sebaliknya perjanjian yang tidak termasuk golongan yang berlaku dengan sendirinya (non self executing) dianggap mengikat pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat setelah adanya perundang-undangan yang menjadikannya berlaku sebagai hukum.

Dalam konstitusi masa kini (modern) ada kecenderungan untuk mencantumkan secara tegas bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional, bahkan akan mengatasi atau mengalahkan hukum nasional dalam hal ada pertentangan.

Suatu contoh yang jelas menggambarkan keadaan seperti itu adalah UUD (Grund Gesetz) dari Republik Federasi Jerman yang dalam pasal 25 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional Jerman. Ketentuan demikian lebih tinggi kedudukannya dari UU (nasional) dan langsung mengakibatkan hak dan kewajiban bagi penduduk wilayah Federasi Jerman.

UUD 1945 tidak memuat ketentuan demikian. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kita tidak mengakui sepremasi hukum internasional atas hukum nasional, apalagi menarik kesimpulan bahwa kita menganut pendirian bahwa hukum nasional mengatasi hukum internasional.

Pendirian bahwa pada prinsipnya kita mengakui supremasi hukum internasional tidak berarti bahwa kita begitu saja menerima apa yang dinamakan hukum internasional. Praktik Indonesia khususnya perihal nasionalisasi milik asing dan mengenai batas lebar laut territorial menunjukkan bahwa kita tidak bersikap menerima begitu saja apa yang dikatakan sebagai kaidah hukum internasional.

 

BAB III

ANALISIS

 

Istilah hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.

Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.

Zaman dahulu kala sudah terdapat ketentuan yang mengatur, hubungan antara raja-raja atau bangsa-bangsa. Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium, Ius Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.

Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter Gentium yang lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de Gens (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations (Inggris). (Kusumaatmadja, 1999 ; 4)

Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada abad XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai muncul negara-negara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial, kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional. (Phartiana, 2003 ; 41).

Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis.

Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain, (2). Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (law-making treaties) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase, (3). Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.

Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1). Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara, (2). Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang, (3). Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global, (4). Bermunculannya organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang. (Mauna, 2003; 7)

Sumber hukum internasional adalah bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional mangatakan bahwa dalam megadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan traktat, kebiasaan internasional, asas atau prisip hukum umum yang telah diakui oleh bangsa-bangasa yang beradab, dan keputusan pengadilan dan ajaran sarjana sebagai sumber hukum tambahan.

Subyek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, adalah negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta suci Vatikan, beligerensi, individu, dan perusahaan multinasional.

Kedudukan hukum internasional dalam tata hukum secara umum didasarkan atas anggapan bahwa hukum internasional sebagai suatu jenis atau bidang hukum merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Anggapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang benar-benar hidup dalam kenyataan sehingga mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan dan asas pada bidang hukum lainnya. Bidang hukum lainnya yang paling penting adalah bidang hukum nasional.

Hal ini dapat dilihat dari interaksi masyarakat internasional di mana peran negara sangat penting dan mendominasi hubungan internasional. Karena peran dari hukum nasional negara-negara dalam memberikan pengaruh dalam kancah hubungan internasional mengangkat pentingnya isu bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.

 

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.     Kesimpulan

Hukum internasional tebagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik atau biasa disebut hukum internasional (HI) dan hukum internasional privat atau hukum perdata internasional (HPI).

Zaman dahulu kala sudah terdapat ketentuan yang mengatur, hubungan antara raja-raja atau bangsa-bangsa. Setiap zaman atau abadnya hukum internasional selalu mengalami perkembangan-perkembangan. Dimulai pada zaman Yunani hingga zaman modern seperti sekarang ini.

Sumber-sumber hukum internasional tercantum dalam pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, yaitu traktat (treaty), kebiasaan internasional (customary international law), asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangasa beradab (General Principles of Law recognized by Civilized Nations),  keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan.

Sedangkan subyek hukum internasional adalah negara, organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, kaum pemberontak (belligerent), individu, dan perusahaan multinasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bersifat universal didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 di San Fansisco sebagai pengganti Liga bangsa-Bangsa. Enam aparat pelengkapnya adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat.

ASEAN dapat disebut dengan organisasi internasional publik, sehingga ASEAN juga mempunyai status sebagai subyek hokum yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hokum internasional.

Teori-teori mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional ada dua, yakni aliran Dualisme dan aliran Monisme. Pada kenyataannya kedua teori ini dipakai oleh negara-negara dalam menentukan keberlakuan dari hukum internasional di negara-negara.

 

B.     Saran

Untuk ini kami menyarankan agar lebih banyak lagi membaca literatur-literatur tentang Hukum Internasional. Selain itu juga untuk mencari info atau bahan-bahan tentang Hukum Internasional bukan hanya dari buku saja tetapi kita dapat mengaksesnya di internet. Jika kita membaca dan memahami seluk beluk Hukum Internasional maka kita dapat mengerti dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang tertib hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Djamali, Abdoel R. 2008. Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Hifhuksw. 2007. Handout Kuliah 4 Sumber-Sumber Hukum Internasional. http://hukuminternasional.wordpress.com/. Diakses tanggal 9-3-2009.

Kansil, CST. 1977. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Kendal, Muhammad Khibran. 2008. Pengantar Hukum Internasional. http://khibran.wordpress.com/. Diakses tanggal 9-3-2009.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. Pengantar Hukum Internasional. Buku 1, Bagian Umum. Bandung: Bina Cipta.

Masriani, Yulies Tiena. 2008. Pengantar Hukum Indonesia. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Nugroho, Taufik. 2009. Hukum Perdata Internasional. http://taufiqnugroho.blogspot.com/. Diakses tnaggal 9-3-2009.

Pan, Mohamad Faiz. 2008. Perjanjian Internasional 2. http://jurnalhukum.blogspot.com/. Diakses tanggal 9-3-2009.

Ruhcitra. 2008. Bentuk Negara dan Bentuk Kenegaraan. http://ruhcitra.wordpress.com/. Diakses tanggal 9-3-2009.

Starke, J. G. 1992. Pengantar Hukum Internasiona 1l. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

Wikipedia. 2008. Hukum Internasional, http://id.wikipedia.org/. Diakses tanggal 9-3-2009.

Wikipedia. 2009. Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. http://id.wikipedia.org/. Diakses tanggal 9-3-2009.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s