fungsi hukum

Joseph Raz (1983 V 163-177) membedakan fungsi sosial hukum atas:

a. Fungsi Langsung

1.       Fungsi langsung yang bersifat primer, mencakup:

(i)         pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu,

(ii)       penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat,

(iii)      penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang,

(iv)     penyelesaian perselisihan di luar jalur regular.

2.       Fungsi langsung yang bersifat sekunder, meliputi antara lain:

(i)         prosedur bagi perubahan hukum, meliputi antara lain:

-       constitutions making bodies,

-       parliaments,

-       local authorities,

-       administrative legislation,

-       custom,

-       judicial law-making,

-       regulations made by independent public bodies,

-       dan lain-lain.

(ii)       prosedur bagi pelaksanaan hukum.

b. Fungsi Tidak Langsung:

Termasuk di dalam fungsi hukum yang tidak langsung ini adalah memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu, sebagai contoh:

1.       Kesucian hidup,

2.       Memperkuat atau memperlemah penghargaan terhadap otoritas umum,

3.       Mempengaruhi perasaan kesatuan nasional,

4.       dll.

 

Selain cara pandang yang digunakan Raz, kita juga dapat membedakan fungsi hukum dengan pembedaan berikut ini.

1. Fungsi Hukum sebagai “s tool of social control”

Menurut Rony Hantijo Soemitro (1984 : 134) :

“Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi”.

 

Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.

Dapat disimpulkan tentang hukum sebagai pengendalian sosial:

a.    Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian di dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama–sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian,

b.    Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan fungsi “pasif” di sini artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat.

 

Sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial ini, masih ada hal lain yang sangat perlu diketahui, yaitu:

a.    Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapat dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang dewasa ini berwujud kekuasaan negara, yang dilaksanakan oleh “the ruling class” tertentu atau suatu “elit”. Hukum biasanya berwujud hukum tertulis atau perundang-undangan,

b.    Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapat juga dijalankan sendiri “dari bawah” oleh masyarakat itu sendiri. Hukumnya biasa terwujud tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

 

Terlaksana atau tidak terlaksananya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, ditentukan oleh dua hal;

a.    Faktor aturan hukumnya sendiri, dan

b.    Faktor pelaksana (orang) hukumnya.

 

2. Fungsi Hukum sebagai “a tool of social engineering”

Konsep hukum sebagai “a tool of social engineering” selalam ini dianggap sebagai suatu konsep yang netral, yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Konsep “a tool of social engineering” ini bisa dihadapkan dengan konsep hukum yang lain, antara lain konsep yang diajarkan oleh aliran Historis dari Friederich Karl von Sabigny.

Aliran historisnya Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum, dari “volksgeist”, dari jiwa rakyat. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran hukum di masyarakat, kemudian dari keputusan hakim, tetapi bagaimanapun juga diciptakan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam yang bekerja secara diam-diam, dan tidak oleh kemauan sendiri legislatif.

Konsep aliran historis ini jika dikaitkan dengan masyarakat-masyarakat yang masih sederhana, memamng masih tepat, karena dalam masyarakat yang masih sederhana tidak terdapat peranan legislatif, seperti masyarakat modern dewasa ini. Peranan hukum kebiasaanlah yang menonjol pada masyarakat sederhana.

Roscoe Pound memeberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya diinginkan dan apa yang tidak diinginkan oleh pengguna hukum sebagai “alat rekayasa sosial” sebagai berikut:

a.    Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.

b.    Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan.

c.    Melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan-peraturan hukum menjadi efektif.

d.    Memperhatikan sejarah hukum.

e.    Pentingnya melakukan penyelesaian individual secara ketemu nalar selama ini masih sering dikorbankan demi mencapai suatu tingkat epastian yang sebetulnya tak mungkin (aliran ini) menerima kehadiran peraturan-peraturan hukum sebagai pedoman yang umum bagi para hakim yang kan memnuntunnya ke arah hasil yang adil, tetapi mendesak agar dalam batas-batas yang cukup luas hakim harus bebas mempersoalkan kasus yang dihadapinya, sehingga dengan demikian bisa memenuhi tuntutan keadilan di antara pihak-pihak yang bersengketa dan bertindak sesuai nalar yang umum dari orang awam.

f.      Pada akhirnya, semua tuntutan tersebut di atas hanyalah sarana-sarana auntuk mencapai suatu tujuan, yaitu tentang bagaimana mengusahakannya secara lebih efektif agar tercapai tujuan-tujuan hukum itu.

Ada empat asas utama yang perlu diperhatikan bagi penggunaan metode “law as a tool of social engineering” agar efektifitas perturan yang dibuat mencapai hasil maksimal. Keempat asas utama itu digambarkan oleh Adam Podgorecki (dalam Schuyt 1971 : 54) sebagai berikut:

a.    Menguasai  dengan baik situasi yang dihadapi.

b.    Membuat suatu analisis tentang penilaian-penilaian yang ada serta menempatkan dalam suatu urutan yang hierarki.

c.    Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis seperti apakah suatu metode yang dipikirkan untuk digunakan pada akhirnya nanti memang akan membawa kepada tujuan sebagaimana yang dikehendaki.

d.    Pengukuran terhadap efek perundang-undangan yang ada.

 

Penggunaan atau pengfungsian hukum sebagai alat rekayasa sosial hanya dimungkinkan dalam wujud sistem hukum modern yang lebih banyak menggunakan aturan hukum tertulis alias peraturan, yang lebih banyak mengandalakan derajat kepastiannya pada sifat tertulisnya peraturan tersebut.

David M. Trubek mengemukakan 3 ciri pokok hukum modern, yaitu:

a.    Merupakan sistem peraturan.

b.    Merupakan suatu bentuk tindakan manusia yang dilakukan dnegan penuh kesengajaan.

c.    Merupakan bagian sekaligus otonom terhadap negara.

 

Contoh dampak positif penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial antara lain:

a.    Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih.

b.    Undang-undang dan peraturan-peraturan lain mengenai lingkungan hidup.

 

Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia, tetapi justru merugikan sebagian besar warga masyarakat lainnya. Dampak negatif ini terlihat antara lain:

a.    Peraturan yang dibuat oleh beberapa negara yang sedang berkembang yang sering pula diikuti kampanye untuk mengubah cara-cara petani mengelola pertaniannnya dari cara tradisional menjadi cara-cara modern, dari data yang dikutip oleh Rudolf H. Strahm (1983 : 92-93) terbukti mempunyai dampak merugikan, baik dilihat dari segi ekologi maupun ekonomi.

b.    Demi suksesnya Program Keluarga Berencana, Bupati Sukaharjo telah menganjurkan supaya instansi yang ada di kabupatennya tidak memberikan izin cuti hamil bagi ibu-ibu yang menantikan kelahiran anak keempat.

 

Terakhir, yang penting kita ketahui dalam fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, adalah bahwa terjadinya perubahan sosial tidak mungkin semata-mata dilakukan oleh hukum, sehingga kalau kita ingin melihat peranan hukum dalam perubahan sosial, hal itu hendaknya kita lihat dari sudut kemampuan hukum untuk melakukan suatu “initial push” (istilah dar Arnold M. Rose).

3. Fungsi Hukum sebagai Simbol

L.B. Curzon (1979 : 44) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan simbolis adalah:

“Simbolis itu mencakupi proses-prose dalam mana seseorang menerjemahkan atau menggambarkan atau mengartikan dalam suatu istilah yang sederhana tentang perubahan sosial serta fenomena-fenomena lainnya yang timbul dari interaksinya dengan orang lain.”

Contohya dalam hukum: Seseorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki, dengan jalan melawan hukum, oleh hukum pidana disimbolkan sebagai tindakan pencurian yang seyogianya dihukum.

 

4. Fungsi Hukum sebagai Alat Politik

Pandangan Kaum Dogmatik adalah bahwa fungsi hukum sebagai alat poltik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan pada negara-negara tertentu dengan sistem tertentu. Mereka menganggap kosep negara hukum melarang hukum dijadikan sebagai alat politik.

Tetapi ada yang berpendapat bahawa hukum sebagai alat politik merupakan hal yang universal. Apalagi jika dikaitkan denga fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka peranan penguasa politik terhadap hukum adalah salah besar.

Dalam sistem hukum kita di Indonesia, undang-undang adalah produk bersama DPR dan pemerintah. Kenyataan ini tidak mungkin disangkal betapa para politisi-lah yang memprodukkan undang-undang (hukum tertulis).

Pandangan bahwa hukum tak mungkin dipisahkan sama sekali dari politik, bukun hanya pandangan juris yang beraliran sosiologis, tetapi bahkan pencipta  “the pure theory of law”, Hans Kelsen, yang antara lain mengemukakan (dikutip dari Purnadi dan Soerjono, 1983 : 12) bahwa :

“Pemisahan politik secara tegas sebagaimana dituntut oleh ajaran murni tentang hukum, hanya berkaitan tentang ilmu hukum, dan bukan dengan objeknya, yaitu hukum. Dengan tegas dikatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik.”

Pandangan Shebanov yang mengatakan bahwa di dalam negara-negara sosialis, hukum dijadikan landasan dan merupakan alat penting bagi perkembangan bagi ekonomi dan kebudayaan, menjamin keamanan internal maupun eksternal negara, untuk melindungi kekayaan masyarakat sosialis dan untuk mengekspansi serta mengkonsolidasikan demokrasi sosialis; keseluruhannya itu tidak lain adalah wujud dari totaliter yang diselubungi dengan istilah demokrasi.

Menurut Mac Iver, dalam bernegara ada dua jenis hukum. Ada hukum yang mengemudikan negara (hukum konstitusi), dan ada hukum yang digunakan negara sebagai alat untuk memerintah (hukum biasa/ordinary law).

Bagi Curzon, ketika para juris melihat atau menunjuk hukum sebagai sesuatu yang berdiri dan melewati politik, maka yang dmaksud disini adalah adanya masyarakat di mana para hakimnya tidak dikekang oleh pengaruh dogma politik.

 

5. Fungsi Hukum sebagai Mekanisme untuk Integrasi

Hukum sering disalah artikan, ia hanya perlu befungsi jika terjadi konflik. Padahal hukum telah berfungsi sebelum konflik itu terjadi. Dengan lain kata, hukum berfungsi:

a.    Penerapan hukum dalam hal tidak ada konflik, contohnya jika seseorang pembeli barang membayar harga barang, dan penjual menerima uang pembayaran.

b.    Penerapan hukum dalam hal terjadi konflik, contohnya si pembeli sudah membayar lunas harga barang, tetapi si penjual tidak mau menyerahkan yang telah dijualnya.

 

Sehubungan dengan hal di atas, hukum bertugas sebagai “mekanisme untuk melakukan integrasi” terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat, dan berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik. Namun demikian harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasi, melainkan masih terdapat sarana lain seperti kaidah agama, moral, dan sebagainya.

Salah satu pakar yang memiliki teori tentang fungsi hukum ini adalah Harrry C. Bredemeier yang memandang “a law as an integrative mechanism”. Ia membangun analisisnya tentang fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi atau integrator dalam kerangka, yaitu adanya 4 fungsional utama yang diobservasi di dalam suatu sistem sosial, masing-masing:

a.    Adaptasi,

b.    Pencapaian tujuan (goal pursuance),

c.    Mempertahankan pola (pattern maintenance), dan

d.    Integrasi.

 

Intisari dari konsep Bredemeier ini melihat sistem hukum sebagai suatu mekanisme integrative yang menyumbangkan kordinasi pada masyarakat berupa keluaran-keluaran pada sektor-sektor lain dalam masyarakat dengan memperoleh masukan-masukan

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s