RESUME PKN KELAS X SEMESTER I

BAB I

NORMA DALAM KEHIDUPAN BERSAMA

 

A. HAKIKAT NORMA, KEBIASAAN, ADAT ISTIADAT, DAN PERATURAN YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT

  • Pengertian

Norma : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima.

Kebiasaan : perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama karena banyak orang yang menyukai dan menganggapnya penting.

Adat istiadat : tata kelakuan yang bersifat kekal dan turun temurun. Diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peraturan : tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang di buat untuk mengatur.

 

  • Norma-Norma Sosial

Norma sosial adalah ketentuan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, bertujuan untuk mengatur setiap tindakan warga masyarakat sehingga ketertiban dan keamanan dapat tercapai. Keberadaan norma sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib.

Norma yang mengatur masyarakat umumnya bersifat formal (resmi) dan ada yang bersifat nonformal (tidak resmi).

Norma yang bersifat formal dapat berupa aturan tertulis yang berasal dari lembaga atau institusi resmi, seperti Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Pemerintah (PP), Undang-undang (UU), dan sebagainya yang bersumber dari negara.

Norma yang bersifat nonformal merupakan aturan-aturan tidak tertulis yang diakui keberadaannya oleh masyarakat. Aturan tersebut dihormati dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Contohnya adat istiadat, aturan aturan yang berlaku dalam keluarga

 

  • Macam-macam Norma berdasarkan kekuatan mengikatnya

Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma di bedakan atas empat, yaitu :

1.      Cara (usage)

Cara adalah jenis kegiatan yang bersifat perorangan. Daya ikatnya lemah. Pelanggaran terhadap cara hukumannya tidak berat, tapi hanya berupa celaan. Contoh : cara berdandan, cara makan, cara berpakaian.

2.      Kebiasaan (folkways)

Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan pola yang sama dan tetap karena dianggap baik. Daya ikatnya lebih kuat dibandingkan cara, sansinya pun berupa celaan maupun ejekan. Contoh : mengetuk pintu saat bertamu.

3.      Tata kelakuan (mores)

Tata kelakuan adalah perilaku yang diteatapkan oleh masyarakat sebagai perilaku yang baik dan diterima sebagai norma pengatur dan pengawas anggota-angotanya. Berwujud paksaan dan larangan sehingga secara langsung menjadi alat agar anggota masyarakat menyesuaiakan perbatannya dengan tata kelakuan tersebut. Sanksinya lumayan berat.

4.      Adat istiadat (custom)

Adat istiadat adalah pola perilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan djadikan sebagai hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat. Sanksi atau hukuman diberiakn oleh orang yang paling mengetahui seluk beluk adat, seperti pemimpin adat, pemangku adat, dan kepala adat.

 

  • Macam-Macam Norma dan Sanksinya

Setiap masyarakat atau negara diikat oleh norma-norma yang menjamin keamanan dan keberadaannya demi kelangsungan hidupnya. Norma yang ada merupakan pedoman hidup anggota masyarakat yang memberikan keleluasaan sekaligus batasan dalam bertindak dan menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Norma-norma itu adalah :

1.      norma agama

norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusanNya yang berisi perintah, larangan, anjuran. Norma agama bersifat abadi dan universal karena berasal dari Wahyu Tuhan yang diberlakukan untuk alam semesta. Pelanggaran norma agama mendapatkan sanksi secara tidak langsung, yaitu berupa siksaan di neraka.

2.      norma kesusilaan

norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Norma kesopanan dan kesusilaan bersifat lokal. Artinya, keduanya tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat tertentu yang mungkin saja pada masyarakat lain berbeda. Sanksinya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakannya, yakni merasa bersalah, menyesal, malu, dsb.

3.      norma kesopanan

norma kesopanan adalah peraturan hukum yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia didalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artnya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Sanksi bagi pelanggaran norma ini tidak tegas, karena hanya di berikana cemoohan, celaan, hinaan atau dikucilkan dan diasingkan oleh masyarakat.

4.      norma hukum

norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga politik suatu masyarakat/bangsa. Disebu norma hukum karena keberadaannya diakui oleh masyarakat sebagai ketentuan yang sah dan ada penegak hukum sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi. Sanksi bagi pelanggar norma hukum tegas, nyata, mengikat dan bersifat memaksa.

 

  • Hakikat Norma yang Berlaku dalam Masyarakat

Pada hakikatnya, norma-norma yang berlaku di masyarakat adalah semua kaidah atau peraturan yang mengatur pergaulan hidup manusia di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan peraturan itu, kehidupan manusia menjadi tertib, teratur, rukun, dan damai serta menghargai hak-hak asasi manusia. Dalam suasana tertib, rukun, dan damai, manusia dapat menunaikan tugas kewajibannya secara baik sehingga hasilmya dapat maksimal dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

 

B. HAKIKAT DAN ARTI PENTING HUKUM BAGI WARGA NEGARA

  • Hakikat Hukum Bagi Warga Negara

Hukum terdiri dari peraturan-peraturan tingkah laku. Bagi warga negara, hukum pada prinsipnya adalah peraturan tingkah laku yang menjamin rasa keadilan dan keamanan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu ahkikat hukm bagi warga negara adalah peraturan-peraturan yang mencakup unsur-unsur :

1.      peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyrakat

2.      peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang

3.      peraturan itu bersifat memaksa

4.      peraturan itu memuat sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut

Ada tiga jenis hak yang dimiliki oleh manusia, yaitu :

1.      Hak asasi manusia : hak yang melekat  pada diri manusia sejak ia ada dalam kandungan ibu sampai ia masuk keliang lahat

2.      Hak-hak kebendaan : hak seseorang untuk memiliki suatu benda.

3.      Hak perseorangan : hak seoranng kreditur untuk menagih utang kepada seseorang yang berutang/debitur atau hak seorang pemilik barang untuk menagih uang atas barang/seseatu yang disewakannya.

 

  • Arti Penting Hukum bagi Warga negara

Ada tiga prinsip hukum yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara, yaitu :

1.      supremasi hukum

2.      kedudukan yang sama didepan hukum

3.      terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dilihat dari jenis ragamnya, hukum dapat digolongkan menjadi :

1.      Menurut Cara Mempertahankannya

Hukum dibagi menjadi :

a.       Hukum material : hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. (hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang )

b.      Hukum formal : hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, atau peraturan yang mengatur bagiaman cara-cara mengajukan suatu perkara ke pengadilan. ( hukum acara pidana, hukum acara perdata)

2.      Menurut Isinya

Hukum dibagi menjadi  :

a.       Hukum publik : hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat kelengkapan negara, atau hubungan antara negara dengan warga negara. Contohnya ialah :

a)  hukum pidana :

b)  hukum tata negara

c)  hukum administrasi negara

d)  hukum internasional

b.      hukum privat : hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan. Contohnya hukum perdata. Hukum privat mencakup :

a)  hukum perorangan

b)  hukum keluarga

c)  hukum harta kekayaan

d)  hukum waris

e)  hukum dagang

Bagi warga negara hukum mempunyai arti penting, yaitu :

1.      memberikan kepastian hukum bagi warga negara

2.      melindungi dan mengayomi hak-hka warga negara

3.      memberikan rasa keadilan bagi warga negara

4.      menciptakan ketertiban dan ketentraman.

Hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak setip orang agar tidak dilanggar oleh orang lain.

 

  • Peraturan Perundang-Undangan sebagai Norma Hukum

Peraturan perundang-undangan sebgai norma hukum memuat hak-hak dan kewajiban warga negara. Misalnya dalam pasal 5 dan pasal 6 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dicantumkan hak dan kewajiban warga negara.

Adapun bunyi pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

Pasal 5 :

1.      Setiap warag negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

2.      Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosiobal, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus.

3.      Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus

4.      Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepangjang hayat.

Pasal 6 :

1.      Setiap warga nefgara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar

2.      Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap kenerlangsungan pendidikan

Selanjutnya, dalam pasal 12 UU No. 20 tahun 2003 diatur pula mengenai hak dan kewajiban peserta didik, yaitu :

1.      Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak :

a.       Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama

b.      Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan

c.       Mendapat beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan bagi orangtua yang tidak mampu membiayai pendidikannya

d.      Mendapatkan biaya pendidikana bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya

e.       Pindah keprogram pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang sama

f.        Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

2.      Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

a.       Menjaga norma-norma pendidikan untuk mnjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan

b.      Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.      Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang dilaksanakan dlam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

4.      Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 

C. MENERAPKAN NORMA, KEBIASAAN, ADAT ISTIADAT, DAN PERATURAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum. Disebut negara hukum karena Indonesia mengharagai hukum sebagai ketentuan yang harus ditaati. Mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Dalam sistem pergaulan hidup, pada prinsipnya manusia itu diciptakan bebas dan sederajat. Meskipun demikian, masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-kadang sama, dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan tersebuta pabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan. Peretentangan ini elanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkan kepentingan diantara masing-masing warga. Pada umunya aturan itu di sebut kaidah. Kaidah adalah patokan atau ukuran atau pedoman berperilaku atau bersikap dalam hidup.

Abraham Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia mencakup kebutuhan-kebutuhan, meliputi :

1.      food, shelter, and clothing (makanan, perlindungn, dan pakaian)

2.      safety of self and property (keamanan diri dan hak milik)

3.      self-estem (penghargaan atau penghormatan diri)

4.      self-actualization (aktualisasi diri)

5.      love (mencintai)

Aturan aturan dibuat mengatasi pertentangan kebutuhan dasr manusia. Msayarakat yang tidak mau mengindahkan aturan – aturan berarti tidak memperhatikan hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat itu.

Dalam kehidupan ada dua aspek , yaitu aspek kehidupan pribadi dan aspek kehidupan antarpribadi. Setiap aspek kehidupan mempunyai kaidah. Dalam aspek kehidupan pribadi, menurut poernadi purbacaraka dan soerjono soekanto, tercakup kaidah – kaidah berikut:

a.       Kaidah agama/kpercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman.

b.      Kaidah kesusilaan yang teruju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak.

Sedangkan kaidah – kaidah yang termasuk dalam aspek kehidupan antarpribadi adalah :

a.       Kaidah sopan santun untuk keindahan hidup bersama

b.      Kidah hukum yang teruju pada kedamaian hidup barsama

Dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa macam kaidah yang digunakan sebagai pedoman untuk bertingkah laku. Pada umumnya, kaidah – kaidah atau norma – norma itu adalah sebagai berikut :

a.       Kaidah/norma agama

b.      Kaidah/norma kesusilaan

c.       Kaidah/norma kesopanan

d.      Kaidah/norma hukum

 

  • Menerapkan Norma Agama dalan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Norma agama menuntun manusia ke arah kebenaran dan mengatur kewajiban manusia terhadap tuhan, diri sendiri, dan sesama. Sanksi atas norma agama ini diberikan oleh Tuhan.

Ciri orang takwa antara lain:

a.       Memeiliki kepekaan moral yang tajam untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu perbuatan.

b.      Memiliki mata hati yang jauh untuk melihat yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk.

c.       Selalu menghindari hal-hal yang dilarang Tuhan.

d.      Jika terlanjur melakukan kesalahan, ia segera bertaobat dan kembali ke jalan yang benar.

e.       Mempunyai kekuatan batin (mental) dan mampu menghadapi persoalan hidup, sanggup menghadapi saat-saat kritis untuk mengatasi dan mencari jalan keluarnya.

Cara menerapkan kaidah/norma agama:

(1)   Rajin beribadah

(2)   Menolong sesama, terutama yang berkekurangan.

(3)   Memberikan derma atau sumbangan.

(4)   Menepati janji.

(5)   Pemaaf.

 

  • Melaksanakan Norma Kesusilaan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Norma kesusilaan bersal dari hati nurani menentukan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Orang yang melanggarnya dihukum oleh nuraninya sendiri berupa penyesalan

Norma kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa, barnegara, cara – caranya antara lain ialah :

(1)   Melaksanakan kehidupan dan kewajiban dengan jujur

(2)   Menjalani kehidupan secara wajar

(3)   Membiasakan diri menghormati orang lain

(4)   Mengendalikan diri dari ucapan dan perbuatan tercela

(5)   Menghindari sifat masa bodoh

 

 

  • Menerapkan Norma Kesopanan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa,  dan Bernegara

Norma kesopanan adalah aturan yang timbul dari pergaulan hidup masyarakt tertentu. Kaidah kesopanan seringkali disamakan dengan kaidah sopan santun, tata karma, atau adat.

Untuk menerapkan kaidah/norma kesopanan, cara-caranya antara lain:

(1)   Menaati aturan yang berlaku.

(2)   Menampilkan diri sesuai budaya dan kebiasaan luhur bangsa.

(3)   Berbuat sesuatu dengan wajar dan sepatutnya.

(4)   Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

(5)   Tidak egois dan tidak munafik dalam kehidupan sosial.

 

  • Menerapkan Norma Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

1.      Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Untuk menerapkan norma tersebut, pemeluk agama Islam melaksanakan upacara perkawinan yang dicatat oleh petugas pencata perkawinan dari kantor departeman agama.

2.      Hukum Pidana

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena perbuatan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Norma hukum pidana dapat diterapkan dengan cara si pelanggar hukum diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Majelis hakim yang menyidangkan perkara pidana tersebut memvonis pidana penjara bila terbukti salah, dan memvonis bebas jika tidak terbukti bersalah.

3.      Hukum Perdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Norma hukum ini dapat diterapkan melalui proses persidangan di pengadilan. Setelah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dinyatakan bersalah oleh hakim, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA

A. Makna Proklamasi Kemerdekaan

  • Hakikat Proklamasi Kemerdekaan

Dalam Kamus Dasar Bahasa /Indonesia, proklamasi pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat; permakluman; pengumuman. Sedangkan kemerdekaan berasal dari kata merdeka artinya bebas (dari hambaan, penjajahan, dan sebagainya), berdiri sendiri; tidak terkena atau lebas dari tuntutan; tidak terikat; tidak bergantung pada orang atau pihak tertentu; leluasa. Kemerdekaan artinya keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya); kebebasan. Jadi, proklamasi kemerdekaan artinya pemberitahuan secara resmi kepada seluruh rakyat yang menjelaskan bahwa bangsa dan negara dalam keadaan bebas dan tidak terjajah lagi, tidak terikat, dan tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah tanggal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah sekian lama dijajah oleh berbagai bangsa diantaranya Belanda (350 tahun) dan Jepang (3,5 tahun). Dasar kekuatan hukumnya adalah Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh SOEKARNO-HATTA atas nama bangsa Indonesia.

 

  • Peristiwa Sekitar Proklamasi

1. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Sebagai kelanjutan dari janji Jepang tentang kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Anggotanya sebanyak 62 orang dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Ketuanya adalah Dr. Radjiman Widyadiningrat.

Sidang I BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945-1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Mereka yang mengajukan konsep dasar negara Indonesia adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno.

 

a.     Konsep Dasar Negara Indonesia oleh Mr. Muhammad Yamin

Konsep yang diajukan beliau pada tanggal 29 Mei 1945 adalah sebagai berikut:

(1) Peri Kebangsaan.

(2) Peri Kemanusiaan.

(3) Peri Ketuhanan.

(4) Peri Kerakyatan.

(5) Kesejahteraan Rakyat.

Beliau juga menyampaikan secara tertulis rancangan UUD negara Indonesia merdeka yang di dalamnya memuat dasar negara, sebagai berikut:

(1) Ketuhanan yang Maha Esa.

(2) Kebangsaan, persatuan Indonesia.

(3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.    Konsep Dasar Negara Indonesia oleh Mr. Supomo

Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 31 Juni 1945, ia menyampaikan negara Indonesia berdasarkan ciri-ciri dan prinsip-prinsip ini:

“Negara hendaknya tidak menyatu dengan bagian yang terbesar dari rakyat, juga tidak dengan kelompokm ekonomi terkuat, melainkan harus mengatasi semua golongan dan kemompok dan semua individu. Untuk menyatukan dengan seluruh lapisan rakyat secara menyeluruh. Ini disebut paham atau ide integralistik. Negara Indonesia harus menhjadi negara nasional, negara kesatuan, yang mencakup semua agama dengan watak dan ciri khasnya. Kalau kita mendirikan sebuah negara Islam di Indonesia, maka itu berarti kita tidak mendirikan negara yang menyatu dengan rakyat, melainkan menyatu dengan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, ialah umat Islam di Indonesia”.

c.     Konsep dasar negara Indonesia oleh Ir. Soekarno

Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut:

(1) Kebangsaan Indonesia.

(2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan.

(3) Mufakat atau demokratis.

(4) Kesejahteraan sosial.

(5) Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945

Berdasarkan ketetapan sidang I BPUPKI, mereka yang masuk anggota Panitia Sembilan adalah:

 

(1)   Ir. Soekarno, sebagai ketua

(2)   Drs. Muhammad Hatta

(3)   Mr. A.A Maramis

(4)   KH. Wahid Hasyim

(5)   Abdul Kahar Muzakir

(6)   Abikusno Tjokrosujoso

(7)   Haji Agus Salim

(8)   Mr. Ahmad Subardjo

(9)   Mr. Muhammad Yamin

 

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan dokumen Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yakni preambul yang berisisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka.

Adapun rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang tercantum dalam Piagam Jakarta itu adalah sebagai berikut:

(1)   Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

(2)   Kemanusiaan yang adil dan beradab.

(3)   Persatuan Indonesia.

(4)   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

(5)   Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akan tetapi setelah kemerdekaan (18 Agustus 1945) kesepakatan itu dipersoalkan. Orang-orang Kristen yang sebagian besar tinggal di timur Indonesia tidak bersedia bergabung dengan Republik Indonesia kecuali jika beberapa unsure dalam Piagam Jakarta dihapuskan, yaitu “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dan kata-kata “Islam sebagai agama negara” dan “Presiden harus seorang muslim” juga dihapus.

Setelah mencapai kesepakatan, maka sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

 

3. Sidang II BPUPKI, tanggal 10-17 Juli 1945

Dalam sidang ini BPUPKI merumuskan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia merdeka.

4. Pembentukkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya dibentuklah Pembentukkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan diwakili oleh Drs. Muhammad Hatta.

 

5. Proklamasi Kemerdekaan indonesia17 Agustus 1945 dan Penetapan Konstitusi

Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, Indonesia mengumandangkan proklamasinya keseluruh dunia. Proklamasi itu dibacakan oleh Ir. Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang setelah keanggotaannya bertambah menjadi 27 orang. Sidang itu berhasil menetapkan:

a.       Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

Yang selanjutnya dikenal dengan UUD 1945 terdiri dari:

1)      Pembukaan, yang merupakan norma dasar negara, memuat empat alinea antara lain tentang kemerdekaan Indonesia yang terperinci, assas politik dalam dan luar negeri, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dasar negara Pancasila (tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat).

2)      Batang tubuh, yang merupakan konstitusi tertulis yang singkat dan supel. Dikatakan singkat karena terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Dikatakan supel karena selalu bias menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

b.      Memilih Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.

c.       Untuk sementara waktu pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

 

  • Makna Proklamasi Kemerdekaan

Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah merdeka dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan.

Bagi bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan adalah keputusan politik tertinngi di mana di dalamnya terkandung makna yang mendalam antara lain sebagai berikut:

(1)   Proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan politik yang panjang dalam membangun dan menyatakan bangsa dan negara yang mandiri. Proklamasi itu juga sekaligus menjadi titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan.

(2)   Proklamasi kemerdekaan menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3)   Proklamasi merupakan titik berangkat pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, sekaligus awal sejarah pemerintahan Indonesia.

 

B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

  • Pengertian Konstitusi

Istilah kkonstitusi sudah ada sejak zaman Yunani kuno, ketika Aristoteles dalam tulisannya membedakan antara istilah “Politeia” dan “Nomia”. Politeia diartikan sebagai konstitusi; sedangkan nomia diartikan sebagai undang-undang.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin, dari kata consttitutio, emudian berkembang di Prancis dengan istilah constituir, yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, kontitusi berarti pembentukkan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti dasar (awal) mengenai pembentukkan suatu negara.

Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah “Grondwet”, yang berarti undang-undang dasar. Di Jerman istilah konstitusi dikenal dengan “Grundgesetz”, yang juga berarti undang-undang dasar. Di Inggris dikenal dengan istilah “constitution” yang diartikan sebagai undang-undang dasar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala aturan dan ketentuan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar, dan sebagainya); Undang-Undang Dasar suatu negara.

Ada sebagian ahli yang ilmu politik yang melihat “konstitusi” maupun “Undang-Undang Dasar” adalah sama. Sementara sebagian ahli yang lain melihatnya berbeda, seperti  L.J. van Apeldoorn dan Herman Heller.

  • Suasana  Kebatinan Konstitusi Pertama Negara Indonesia

Dalam suasana haru dan gembira, para pemimpin bangsa Indonesia yang menjadi anggota PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, menyiapkan kegiatan Sidang I PPKI dengan agenda menyusun suatu tatanan mengenai kehidupan kenegaraan Indonesia. Sidang itu diselenggarakan di Pejambon, Jakarta (sekarang Departemen Kehakiman dan HAM).

Sebelum sidang dimulai, Ir. Soekarno  dan Moh. Hatta mengadakan pertemuan di ruang khusus bersama beberapa anggota PPKI antara lain Ki Agus Hadikusumo, K.H Wahid Hasyim, Mr. kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan membahas masalah arncangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945, khususnya mengenai kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Setelau diskusi kurang dari 15 menit itu, dimulailah sidang PPKI dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, dan dihadiri 27 orang anggota PPKI. Sidang ini menyepakati Rancangan Pembukaan dan UUD menjadi Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia.

Pada sidang kedua, Ir. Soekarno mengumumkan tambahan anggota PPKI sebanyak 6 orang, yaitu:

 

(1)   Wiranatakusuma

(2)   Ki Hajar Dewantara

(3)   Mr. Kasman

(4)   Sajuti Melik

(5)   Mr. Iwa Kusumasumantri

(6)   Mr. Subardjo

 

Sebelum dilanjutkan ke acara baru, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Soekarno meminta agar pasal III Aturan Peralihan disahkan. Kemudian Otto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan aklamasi, sebagai calonnya, ia mengusulkan soekarno sebagai Prersiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Semua hadirin menerima dengan aklamasi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sidang diteruskan dengan membahas pasal-pasal rancangan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

 

  • Sifat dan Fungsi Konstitusi Negara

Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes), atau juga rigid (kaku). Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wewenang. Dengan demikian, diharapkan  hak-hak warga negara akan terlindungi (konstitusionalisme).

Negara-negara komunis umumnya menolak gagasan konstitusionalisme, karena negara berfungsi ganda. Sedangkan negara-negara di Asia-Afrika, umumnya konstitusionalisme merupakan salah satu atribut yang melambangkan kemerdekaan.

Konstitusi juga memuat hal-hal berikut:

a.       Organisasi negara,, misalnya pembagian kekuasaan antara badab eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

b.      Wilayah negara.

c.       Warga negara dan penduduk.

d.      Hak-hak asasi manusia.

e.       Pertahanan dan keamanan negara.

f.        Perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional.

g.       Perubahan konstitusi.

 

  • Tujuan Konstitusi

Konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan kata lain, konstitusi merupakan sarana atau dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan.

 

  • Pentingnya Konstitusi dalam Suatu Negara

Konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerjasama. Konstitusi atau undang-undang dasar sangat penting artinya dalam kehidupan bernegara karena konstitusi menjadi pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan..

 

  • Konstitusi Demokratis

Konstitusi dikatakan demokratis jika mengandung prinsip-prinsip, seperti:

a.       Menempatkan rakyat sebagai sumber utama kedaulatan.

b.      Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak-hak minoritas.

c.       Aadanya pembatasan kekuasaan.

d.      Adanya pembatasan pemerintahan, atau terbaginya kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan legislatif (parlemen/DPR), eksekutif (pemerintah), yudikatif (peradilan).

e.       Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

 

 

C. HUBUNGAN ANTARA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN UUD 1945

Proklamasi Kemerdekaan sebagai keputusan politik tertinggi memiliki arti antara lain, sebagai berikut:

1.      Proklamasi Kemerdekaan adalah puncak perjuangan politik yang panjang dalam membangun dan menegaskan bangsa dan negara yang mandiri. Proklamasi kemerdekaan itu juga sekaligus menjadi titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekan yang telah lama dicita-acitakan.

2.      Proklamasi kemerdekaan menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia .ini berarti bahwa Proklamasi Kemerdekaan menjadi titik awal berlakunya tata hukum nasional Negara Indonesia dan berakhirnya tata hukum kolonial (penjajah).

3.      Proklamasi merupakan titik berangkat pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, sekaligus titik awal sejarah pemerintah Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan salah satu sumber hukum bagi Negara Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi pengesahan Undang-Undang Dasar (UUD)1945.

Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945 mempunyai hubungan yang sangat erat sebagai satu kesatuan proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pembukaan dan Batang  Tubuh UUD 1945 juga memiliki hubungan yang erat karena Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dituangkan di dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945.Dan ketiganya mempunyai hubungan erat satu sama lainnya.

Tindakan yang dilakukan setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ialah penyelenggaraan sidang I para pemimpin bangsa Indonesia yang tergabung dalam anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).Sidang I PPKI terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945.Dalam sidang I PPKI ini berhasil ditetapkan beberapa

Keputusan penting yang menjadi landasan bagi ketatanegaraan Indonesia .Keputusan –keputusan penting itu adalah:

a.       Menetapkan UUD 1945.

b.      Memilih Ir.Sukarno dan Drs.Moh.Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden .

c.       Untuk sementara Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat(KNIP).

UUD 1945 diterapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal itu UUD 1945 menjadi konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 yang ditetapkan itu memiliki sistematika sebagai  berikut:

1.      Pembukaan, yang memuat 4 alinea.

2.      Batang Tubuh, yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah Negara yang fundamental didasarkan atas fakta sebagai berikut:

1.      Pembukaan UUD 1945 dibentuk oleh para pendiri Negara Indonesia yaitu PPKI

2.      Pembukaan UUD 1945 memuat:

a.       Tujuan Negara,yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ,memajukan kesejahterahan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b.      Asas politik Negara ,yaitu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

c.       Falsafah Negara : (1)Ketuhanan yang maha esa ;(2)Kemanusian yang adil dan beradab ;(3)Persatuan Indonesia ;(4)Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ;(5)Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.      Pembukaan UUD 1045 menerapkan adanya UUD.

Adapun pokok-pokok pikiran yang mengandung di dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 adalah “pokok pikiran persatuan; keadilan sosial; kedaulatan rakyat; dan pokok pikiran ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.”

 

  • Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada Batang tubuh UUD 1945, karena di dalam pembukaan UUD 1945 itu tercantum pernyataan kemerdekaan Indonesia dan merupakan kaidah Negara yang  fundamental.

1.       UUD 1945  sebagai Pernyataan Kemerdekaan secara  Rinci.

Pernyataan kemerdekaan Indonesia secara rinci tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

a.       Alenia pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan pada hakikatnya adalah segala hak bangsa .Maksudnya,kemerdekaan itu tidak hanya milik satu bangsa saja ,melainkan milik semua bangsa termasuk bangsa Indonesia.Pembukaan UUD 1945 mencantumkan hak-itu secara tegas,bunyinya:”Bahwa  sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu ,maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

b.      Alenia kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan dalam suatu pergerakan sampai kedepan pintu kemerdekaan .Maksudnya ,kemerdekaan tidak datang sendirinya .kemerdekaan diperoleh melalui proses perjuangan yang amat berat .Adapun bunyi alenia kedua selengkapnya sebagai berikut:”Dan perjuangan penggerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka ,bersatu ,berdaulat adil dan makmur.”

c.       Alenia ketiga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia .bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:”Atas berkat Rakyat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur ,supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

d.      Alenia keempat menjelaskan tindakan- tindakan yang akan diambil setelah menyatakan kemerdekaan Indonesia.Tindakan –tindakan itu adalah sebagai berikut:

1)      Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia .

2)      Merumuskan tujuan Negara Indonesia .

3)      Membentuk Undang Undang Dasar.

4)      Membentuk suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila .

2.      Pokok-pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

a.       Pokok pikiran persatuan.

b.      Pokok pikiran keadilan.

c.       Pokok pikiran kedaulatan rakyat.

d.      Pokok pikiran Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.      Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Negara yang Fundamental.

Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai kaidah Negara yang fundamemtal, didasarkan atas hal-hal berikut:

a.       Menurut teori yang dikemukakan oleh Prof. Drs. Notonegoro, S.H, di dalam tertib hukum dapat diadakan pembagian susunan yang berjenjang.Dan itulah yang dinamakan POKOK-POKOK KAIDAH NEGARA YANG FUNDAMENTAL.

b.      Pokok-pokok kaidah Negara yang fundamental itu harus mengandung beberapa unsur mutlak, yaitu:

1)      Proses terjadinya:

(a)    ditentukan oleh pembentuk Negara.

(b)   dijelmakan dalam bentuk “pernyataan lahir”sebagai penjelmaan kehendaknya untuk menentukan dasar-dasar bagi Negara yang dibentuk.

2)      Isinya:

(a)    Memuat dasar-dasar Negara yang dibentuk:

-         Dasar cita-cita kerohanian (asas falsafah Negara).

-         Dasar cita-cita kenegaraan (asas politik).

-         Cita-cita hidup kemasyrakatan (tujuan Negara).

(b)   Merupakan sumber hukum dari UUD.

Bagi Negara Indonesia ,Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok kaidah Negara yang fundamental, karena hal-hal berikut:

1.      Pertama, Pembukaan UUD 1945 dibentuk/ditentukan oleh para pendiri Negara Indonesia /pembemtuk Negara, yaitu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

2.      Kedua, Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang merupakan pernyataan lahir dari penjelmaan kehendak untuk menentukan dasar-dasar yang dibentuk, yaitu:

a.       Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Tanah Air.

b.      Negara berdiri di  atas segala paham golongan ,suku,dan paham perorangan .Negara  mengkhendaki persatuan segenap bangsa Indonesia .

c.       Negara hendak mewujudkan keadilan sosial  bagi seluruh rakyat.

d.      Negara RI berkedaulatan rakyat berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan .

e.       Negara RI berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa  menganut dasar kemanusian yang adil dan beradab.

Pembukaan UUD 1945 memuat asas falsafah Negara, asas politik Negara, tujuan Negara, serta menetapkan adanya UUD Negara .secara sederhana dapat disebutkan sebagai berikut:

a.       Dasar cita-cita kerohanian : Pancasila (asas falsafah Negara)

Falsafah  Negara :

(1)   Ketuhanan yang Maha Esa

(2)   Kemanusian yang adil dan beradab

(3)   Persatuan Indonesia

(4)   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.

(5)   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b.      Asas politik Republik yang berkedaulatan Rakyat

Asas politik negara :

“Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat”.

c.       Tujuan negara ,tertuang pada alinea ke-4

Tujuan negara :

§         Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

§         Memajukan kesejahterahan umum

§         Mencerdaskan kehidupan bangsa

§         Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3.      Ketiga ,Pembukaan UUDyang berbunyi, 1945 menetapkan adanya UUD.

Ketentuan tersebut tertuang pada kalimat  yang berbunyi ,”…disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam UUD negara Indonesia.”

 

  • Batang Tubuh UUD 1945

Menurut ketatanegaraan Indonesia,yang dimaksud dengan konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama Negara Indonesia. Dinamakan Undang –Undang Dasar tahun 1945 karena diproses dan ditetapkan pada tahun 1945, persisnya pada tanggal 18 Agustus 1945.

Konstitusi pertama atau UUD 1945 memiliki Batang Tubuh yang memuat 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Konstitusi pertama negara Indonesia yang dikenal dengan singkatan ”UUD 1945” adalah konstitusi yang memuat aturan-aturan pokok sehingga disebut konstitusi yang singkat.

Adapun ketiga masalah pokok itu adalah kelompok pasal yang berisi materi –materi seperti tersebut di bawah ini.

1.      Kelompok pasal yang berisi materi yang mengatur system pemerintah Negara, lembaga-lembaga negara ,serta hubungan antar lembaga negara tersebut.

2.      Kelompok pasal yang berisi materi yang mengatur warga negara dengan pemerintah serta antara warga negara.

3.      Kelompok pasal yang berisi materi yang mengatur hal-hal lain, misalnya tentang bendera, bangsa, perubahan UUD, dan lain-lain.

 

  • Sistem Kenegaraan dalam UUD 1945

Undang –Undang  Dasar 1945 dalam penjelasannya menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara,kita dapat  menganut sistem tersendiri sesuai dengan pola dasar dan falsafah negara kita, yakni Pancasila.Ketujuh pokok utama sistem pemerintah negara tersebut adalah:

1.      Indonesia adalah negara  yang berdasarkan atas hukum, bukan atas dasar kekuasaan, itu berarti, kekuasaan harus dilandasi oleh hukum agar tidak sewenang-wenang.

2.      Pemerintahannya menganut sistem konstitusionil, artinya cara memerintah/menyelenggarakan negara ditentukan  dan dibatasi oleh konstitusi yang tiada lain adalah UUD 1945.

3.      Dalam konstitusi pertama sebelum amandemen (diadakan perubahan pada  masa keanggotaan MPR tahun 1999-2004) disebut bahwa kedaulatan itu milik rakyat, namun dikuasakan kepada Majelis permusyawaratan Rakyat/MPR.

4.      Selain sebagai kepala pemerintahan, Presiden menurut UUD 1945 juga sekaligus sebagai kepala negara dan mandataris.

5.      Di samping  Presiden, ada juga Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Presiden dan DPR kedudukannya sama tinggi. Presiden dan DPR dinamakan Lembaga Tinggi Negara.

6.      Dalam menjalankan tugas  pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

7.      Kekuasaan kepada negara tidak tak terbatas mengandung makna,bahwa Presiden itu menyelenggarakan pemerintahan tertinggi,tetapi tetap di bawah MPR.

Sebelum diamandemen, disebutkan adanya lembaga tinggi dan tertinggi Negara. Lembaga tersebut antara lain :

1.      Lembaga tertinggi Negara yaitu : MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

2.      Lembaga-lembaga tinggi Negara adalah :

a.       Presiden

b.      DPA (Dewan Perwakilan Agung)

c.       DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

d.      BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan)

e.       MA   ( Mahkamah Agung)

 

  • Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga Negara diatur dalam pasal 26 sampai pasal 34 UUD 1945. Dalam mengatur hak dan kewajiban kita memiliki corak tersendiri yang berbeda dengan Negara lain. Dalam penyusunanya kita menganut paham kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong. Bila diamati dengan cermat, seluruh pasal yang mengatur warga Negara selalu menyejajarkan antara hak dan kewajiban, contohnya sebagai berikut :

1.      Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah hak, namun ada kewajiban untuk menghargai dan menjunjung hukum.

2.      Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah hak, namun kebebasan tersebut itu diatur dalam UU yang wajib dipenuhi.

3.      Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

 

  • Konsep Dasar Negara dalam POLEKSOSBUD HANKAM

Makna tersirat yang terkandungan  dalam bidang itu antara lain:

1.      Dalam bidang politik pasal tentang bendera dan bahasa mengandung makna persatuan dan kesatuan

2.      Dalam bidang ekonomi, pasal 23 dan 33 membahas masalah keuangan, pajak, perekonomian dan koperasi. Maknanya ialah keadilan sosial dan kesejahteraan

3.      Dalam sosial budaya,pasal 31,32,24 mengatur masalah pendidikan, kebudayaan, dan keadaan fakir dan miskin. Maknanya ialah kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan.

4.      Dalam bidang pertahanan dan keamanan, masalah pertahanan keamanan diatur dalam pasal 1 aturan peralihan dan pasal 30 ayat 1 dan 2. maknanya ialah persatuan dan kesatuan.

 

  • Undang-Undang Dasar yang Pernah Berlaku di Negara Indonesia

UUD atau KONSTITUSI yang pernah berlaku di Indonesia  ada 4 macam, yaitu;

1.      UUD1945, berlaku dari 18 agustus ’45 sampai 27 desember 1949

2.      KONSTITUSI RIS, berlaku mulai 27 desember 1949 sampai 17 agustus 1950

3.      UUDS 1950, berlaku dari 17 agustus 1950 sampai 5 juli 1959

4.      UUD 1945 berlaku lagi sejak dekrik presiden 5 juli 1959

Adapun nilai-nilai yang terkandung didalam UUD 1945 sebagai konstitusi pertama Negara Indonesia adalah :

1.      menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan

2.      menghargai kehidupan yang demokratis

3.      tegaknya tatanan demokrasi, dll.

Beberapa alasan mengapa UUD 1945 itu penting dan harus dilakukan:

1.      Alasan filosofis.

2.      Alasan historis.

3.      Alaan yuridis.

4.      Alasan subtantif.

 

D. MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF TERHADAP PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA

  • Sikap Positif terhadap Proklamasi

Sejarah mencatat bahwa pada dasarnya penjajah itu kejam dan rakus serta merampas hak-hak sasi manusia. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kekejaman dan kerakusan penjajah sungguh tak terlukiskan. Oleh karenanya muncullah perasaan senasib dan sependeritaan yang mendorong rakyat Indonesia untuk bersatu dalam perjuangan melawan penjajah. Mereka berjuangdemi masa depan bengsa Indonesia. Akhirnya cita-cita luhur bangsa Indonesia itu tercapai pada tanggal 17 agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan yang menandai lahirnya Negara Indonesia.

Dengan demikian dapat dipahami pentingnya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia menjadi modal dasar pembangunan nasional.  Disamping itu, proklamasi kemerdekaan mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi sebab dengan proklamasi bangsa Indonesia mempunyai hak penuh untuk membangun negerinya sendiri tanpa campur tangan pihak luar.

Mengacu pada hal-hal diatas, maka para peserta didik sebagai warga Negara Indonesia harus mampu menunjukan sikap-sikap positif  terhadap makna kemerdekaan. Sikap-sikap positif itu antara lain :

1.      menghargai jasa-jasa pahlawan

2.      membela kemerdekaan dari berbagai gangguan baik dari dalam maupun dari luar

3.      rela berkorban demi bangsa dan Negara

4.      menentang setiap upaya yang dapat mengganggu ketertiban umum

 

  • Sikap Positif terhadap Konstitusi Pertama

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, maka dibutuhkannya aturan untuk mengatur pemerintahan Negara republik Indonesia. Oleh sebab itu, 18 agustus 1945 UUD 1945 ditetapakan sebagai konstitusi Negara Indonesia. Tindakan ini sesuai dengan amanat proklamasi alenia kedua, yakni melaksanakan pemindahan kekuasaan menuju pemerintahan nasional. Dalam penyelenggarannya, UUD 1945 berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Artinya, pemerintahan itu tidakberdasarkan atas kekuasaan belaka akan tetapi berdasarkan konstitusi atau UUD.

UUD 1945 menyatakan secara jelas bentuk Negara, pemerintahan, dan system pemerintahan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, bentk Negara kita adalah Negara kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, dan system pemerintahannya presidensial.

Suasana kebatinan konstitusipertama diantaranya memuat tuntunan sikap dan prilaku bangsa Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai persatuan dan demokrasi. Oleh karena itu sebagai warga Negara Indonesia hendaknya mampu menunjukan sikap-sikap positif terhadap suasana kebatinan konstitusi pertama. Sikap-sikap positif itu antara lain:

1.      mendukung keberadaan bentuk Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan

2.      mendukung keradaan bentuk pemerintah Indonesia yakni republik Indonesia

3.      mendukung system pemerintahan presidensial

4.      menghargai budaya demokrasi

5.      mendukung dan menyukseskan pemilihan umum

6.      menghargai norma-norma kebudayaan sosial

7.      membiasakan diri untuk hidup gotong royong dan bekerja sama.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s